JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp 8.573,89 triliun.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. Sebab, membantu menyelamatkan UMKM dan sektor informal pada masa pandemi.
Saat menghadiri webinar bertajuk ”OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal”, Airlangga menyampaikan salah satu tantangan pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan.
”Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan perbankan. Sebab, mendukung mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal,” ujarnya.
Menurut Airlangga, hingga akhir semester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 406,64 triliun melalui bank Himbara, bank syariah, dan BPD. Total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp 777,31 triliun.
Dijelaskan, sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, anggaran kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20 persen. Pembiayaan yang masih terbatas tersebut perlu segera diatasi. Sehingga, bisa membantu UMKM dan sektor informal bertahan selama pandemi.
”Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024,” tambah Airlangga.
Untuk mencapai target tersebut, imbuh Airlangga, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp 980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp 2.000 triliun. Penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi.
”Dukungan ini akan membantu Indonesia untuk rebound. Sehingga, target pertumbuhan di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen dapat tercapai pada 2021,” ulas Airlangga.
Ditambahkan, mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon.
“Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp 70,53 triliun. Perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp 47,51 triliun,” terangnya.
Selain itu, penguatan basis pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal.
”Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal. Sehingga, dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan mempercepat pergerakan roda perekonomian,” pungkas Airlangga.
Selain rektor Unpad, webinar yang diselenggarakan Alika Communication tersebut juga dihadiri Direktur Penelitian Bank Umum OJK, Komisaris BRI, Ketua Prodi MMKMT Unpad, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. (ekon/fsr/par)
