JAKARTA – Untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya kemitraan dan jasa keuangan digital. Hal itu juga bisa dimaanfaatkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah sangat terbuka terhadap inisiasi baru, termasuk dalam bentuk kemitraan dengan pelaku industri global dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini,” kata Menko Airlangga pada acara peluncuran kemitraan VISA dan ALTO, Jumat (11/6).
Menurut dia, kerja sama antara VISA dan ALTO diharapkan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat, dan murah. Sehingga, memperlancar transaksi keuangan, mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran, dan mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan.
“Termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum,” imbuh Airlangga.
Dijelaskan, VISA merupakan salah satu pemain kunci industri jasa keuangan global sebagai penyedia jaringan pembayaran dengan teknologi pembayaran yang canggih. VISA juga berpengalaman lebih dari 60 tahun memimpin pembayaran digital.
VISA diharapkan bisa mendukung ALTO dalam meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. “Bagi ALTO, kemitraan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menuju kelas dunia melalui transfer knowledge dari VISA di bidang keamanan siber, manajemen risiko, keberlangsungan bisnis, dan operasional,” ujar Airlangga.
Dikatakan, inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi digitalisasi. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, masyarakat non-bankable.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, sambung Airlangga Hartarto, inklusi keuangan dari indikator kepemilikan akun tumbuh signifikan menjadi 61,7 persen. Dari indikator penggunaan akun, inklusi keuangan Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dari 59,74 persen 2013 menjadi 81,4 persen pada 2020.
“Secara spesifik Presiden Joko Widodo menargetkan indeks inklusi keuangan dari sisi penggunaan akun akan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2024,” ungkap Airlangga.
Ketua umum DPP Partai Golkar ini menuturkan, pada 2020 pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Salah satu tujuannya, agar masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau.
“Perpres itu diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar-individu dan daerah yang secara umum. Termasuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ditambahkan, pemerintah melalui SNKI berupaya melakukan perluasan akses dan jangkauan layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM. Termasuk peningkatan produk dan layanan keuangan digital, penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital.
“Inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan digital, infrastruktur serta kerangka regulasi yang ramah diharapkan mampu mendorong pengembangan model jasa keuangan digital baru. Itu untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” pungkasnya. (*/par)
