JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen (yoy) pada triwulan kedua 2021, setelah turun cukup dalam pada periode sama tahun lalu. Perbaikan permintaan domestik telah membuat seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Pemulihan terjadi di berbagai sektor utama. Misalnya, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan juga mendorong aktivitas ekonomi lainnya di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ini memberikan optimisme kepada seluruh pelaku ekonomi. Memasuki triwulan ketiga 2021, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga momen pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat meminimalkan dampak pengetatan pembatasan mobilitas yang dijalankan pada Juli–Agustus 2021.
Aktivitas manufaktur pun telah kembali ke level ekspansif di angka 52,2 pada September 2021. Selain itu, peningkatan impor barang modal dan bahan baku di Agustus 2021 menunjukkan bahwa aktivitas produksi mulai kembali bergerak.
Kinerja ekspor juga terus menunjukkan peningkatan sehingga neraca perdagangan Indonesia surplus selama 16 bulan berturut-turut. Pada Agustus lalu, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$4,74 miliar atau tertinggi sejak Desember 2006. Secara akumulatif sejak Januari–Agustus 2021, neraca perdagangan mencatat surplus US$19,17 miliar. Jauh lebih tinggi dibandingkan capaian periode sama pada 2020 sebesar US$10,96 miliar.
Menko Airlangga menjelaskan, beberapa faktor pendorong perbaikan kinerja perdagangan luar negeri. Di antaranya, pulihnya ekonomi negara mitra dagang Indonesia dan super cycle tren kenaikan harga komoditas internasional seperti minyak mentah, batu bara, dan minyak sawit, crumb rubber, gold, dan lainnya. Selain itu, kondisi nilai tukar relatif stabil dan cadangan devisa yang mencapai US$144,8 miliar pada akhir Agustus 2021.
Melihat hal tersebut, perekonomian nasional diharapkan kembali tumbuh ekspansif pada kuartal IV 2021 serta ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 3,7–4,5 persen pada 2021 dan 5,2 persen pada 2022.
Perbaikan kinerja sektoral pada periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2021 telah mendukung penerimaan perpajakan yang diterima negara. Penerimaan perpajakan di beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan tumbuh positif daripada tahun lalu. Peningkatan penerimaan perpajakan ini akan mendukung peningkatan belanja yang berkualitas, termasuk dalam pelaksanaan program PEN.
Realisasi program PEN sampai 1 Oktober 2021 telah mencapai Rp411,72 triliun atau sebesar 55,3 persen dari pagu anggaran Rp744,7 triliun. Program penempatan dana pemerintah di perbankan yang termasuk dalam program PEN juga telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp431,24 triliun.
Khusus UMKM, jelas Airlangga, program ini telah berhasil menyalurkan kredit Rp 243,8 triliun atau 56,53 persen dari total penyaluran kredit. Pemerintah juga telah memberikan perluasan pada program penjaminan kredit korporasi yang akan dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja pada korporasi.
Serangkaian insentif fiskal juga telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Misalnya, insentif PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Tujuannya, membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian seperti sektor properti dan otomotif.
”Mengingat, potensi risiko meluasnya dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga tahun depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN pada 2022. Alokasi anggarannya Rp321 triliun dan bersifat dinamis (dapat berubah sesuai kebutuhan),” ungkap Menko Airlangga dalam Forum Dialog Sinar Mas-Economic Outlook 2022 bertema Sinergi Korporasi dan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual pada Rabu (6/10).
Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional juga didukung reformasi struktural dan simplifikasi regulasi melalui UU Cipta Kerja yang mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021.
Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian, mengakselerasi masuknya investasi ke dalam negeri melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
”Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menangani pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (ekon.go.id/luq/par)
