SEBANYAK 20.505 keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT gagal membuka buka rekening kolektif (burekol). Yakni, 5.000 penerima di Pamekasan dan 15.505 penerima di Sumenep.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Taufikur Rachman mengakui lima ribu KPM gagal burekol. Perinciannya, 3.500 peserta program keluarga harapan (PKH) dan 1.500 non-PKH.
Gagal burekol itu lantaran sistem bank tidak membaca. Penyebabnya beragam. Di antaranya, NIK ganda, nama hanya tiga huruf atau nama ada tanda apostrof atau koma di atas. ”Misalnya Pa’ong, itu tidak terbaca,” terangnya.
Dinsos melakukan perbaikan data. Verifikasi dan validasi data KPM di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) juga dilakukan. Perbaikan data itu diinput ke pusat data milik Kemensos.
Selanjutnya, tinggal menunggu hasil perbaikan tim pemerintah pusat. Sebab, data KPM itu yang menentukan langsung Kemensos. ”Perbaikan data sudah selesai kita kerjakan,” tegasnya.
Anggota DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pencairan BPNT sebenarnya digelar Juni lalu. Penerima bantuan tersebut sebanyak 82.758 KPM yang tersebar di 178 desa dan 9 kelurahan.
Data penerima BPNT itu merujuk pada penerima bansos beras untuk keluarga sejahtera (rastra) 2018. Belum ada verifikasi dan validasi ulang sehingga penerimanya sama persis dengan penerima rastra.
Ironisnya, dari 82.758 KPM, 5 ribu di antaranya belum mendapat bantuan. Pemicunya, rekening milik yang bersangkutan bermasalah. Sampai sekarang, nasib ribuan penerima bantuan itu belum jelas.
Pemerintah tidak memberi kejelasan kapan bantuan akan diterima. Akibatnya, penerima cemas. Mereka khawatir haknya hangus. ”Kasihan kalau sampai BPNT itu hangus. Bantuan itu hak penerima,” katanya kemarin (6/10).
Dinas sosial (dinsos) selaku instansi yang menangani BPNT harus segera bertindak. Rekening bermasalah itu harus segera diperbaiki. Harapannya, KPM segera menikmati bantuan itu.
Di Kota Keris, bansos BPNT rencananya akan direalisasikan bulan ini. Tetapi, sampai minggu pertama Oktober belum terealisasi. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh. Zaini membenarkan akan rencananya mengalihkan penerima rastra ke program BPNT mulai bulan ini.
Namun Zaini tidak tahu-menahu kapan bantuan itu bisa direalisasikan. Dia berdalih, bantuan berupa uang tunai itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. ”Tidak tahu, itu kan langsung dari pusat,” ujarnya Jumat (4/10).
Di Sumenep ada 128.016 KPM rastra. Namun, dia memastikan tidak semuanya mendapatkan BPNT. Sebab, puluhan ribu KPM bermasalah, seperti 15.505 penerima gagal burekol.
Sementara 4.473 KPM nomor induk kependudukannya bermasalah. Seperti tidak memiliki NIK, atau punya NIK tapi ganda. ”Harusnya jumlah penerima BPNT sesuai penerima rastra,” ujarnya.
Zaini berjanji akan mengupayakan 11.032 KPM yang memiliki NIK tetapi tidak bisa buka rekening bisa mendapat BPNT. ”Kita akan daftar lagi (11.302 KPM, Red) untuk tahap selanjutnya,” janji Zaini.
Untuk penyaluran BPNT, lembaganya menggandeng Bank Mandiri sebagai penyalur. Masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp 110 ribu yang dapat dibelanjakan beras dan telur di e-warung yang sudah ditunjuk Bank Mandiri. ”Bisanya hanya untuk dibelanjakan beras dan telur. Selain itu tidak bisa,” tegas Zaini.
Dikonfirmasi terpisah, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Sumenep Sony Minarsa membenarkan lembaganya menjadi penyalur BPNT di Kota Keris. Pihaknya tidak tahu kapan bansos tersebut bisa direalisasikan.
Menurut Sony, hal itu merupakan ranah dari Kemensos dan Bank Mandiri. ”Kalau nanti sudah siap, tentu langsung disalurkan,” ujarnya.
Sony menegaskan bahwa penerima BPNT murni sudah menerima kartu dari lembaganya. Sementara bagi KPM PKH tidak mendapat kartu dari lembaganya. Sebab, bisa menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) PKH.
