KALTIM – Anggota Dewan Pers (DP), Agus Sudibyo melakukan verifikasi faktual (verfak) kepada organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pengurus Daerah (Pengda) Kalimantan Timur (Kaltim) Rabu (2/6). Saat melakukan verfak di Kota Samarinda, Agus Sudibyo didampingi staf sekretariat DP, Irwan.
Tim DP melakukan verfak pada malam hari. Sebab, agenda DP di Kota Tepi Sungai Mahakam itu cukup padat. Dalam verfak tersebut, Pengda JMSI Kaltim menghadirkan 14 anggota perusahan pers.
Di antaranya 2 perusahan pers telah dilakukan verfak, 9 perusahan pers telah memenuhi aturan sebagai Perusahan Terbatas, khususnya pasal 3 terkait dengan maksud dan tujuan pendirian perusahan pers. Termasuk 3 perusahan pers dinyatakan belum memenuhi syarat.
“Dari 10 minimal perusahan pers yang disyaratkan oleh DP, Pengda Kaltim telah memenuhi persyaratan 11 perusahan pers dan lulus verfak,” ucap Ketua JMSI Kaltim, M. Sukri didampingi Sekretaris JMSI Kaltim, Nanda.
Sukri mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam rencana JMSI menjadi konstituen DP. “Selangkah lagi kita mampu mengantar JMSI ke Jalan Kebun Jeruk Jakarta Pusat,” ungkap Sukri dengan penuh optimis.
Menurut Sukri, Sekjen JMSI Pusat, Mahmud Marhaba, juga hadir dalam verfak tersebut. Bahkan, sehari sebelum tim DP datang ke Kaltim, Mahmud Marhaba secara khusus memberikan arahan untuk kelengkapan administrasi.
Sementara itu, Mahmud Marhaba mengatakan, Pengda Kaltim merupakan Pengda yang ke 9 yang dilakukan verifikasi oleh tim DP “Kesembilan dari 12 daerah yang diusulkan oleh Pengurus Pusat JMSI. Meskipun DP hanya menargetkan 10 Pengda saja,” tegasnya.
Dijelaskan, pada putaran ketiga, ada tiga daerah yang bakal dilakukan verfak oleh DP. Di antaranya Pengda Riau, Pengda Aceh dan Pengda Kalsel. Karena Rau menduduki rangking pertama persebaran Covid-19, ada kemungkinan verfak Pengda JMSI Riau ditunda sampai imbauan Walikota Pekanbaru berakhir.
“Kita tunggu saja semoga Riau bisa kondusif. Khususnya Kota Pekanbaru. Kita menyesuaikan dengan rencana dan jadwal dari DP,” ungkap Mahmud Marhaba. (*)
