SURABAYA – Pondok pesantren (ponpes) akan menyambut kembalinya santri setelah libur panjang. Kondisi tersebut menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Ponpes diwanti-wanti menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya siap memberikan mitigasi dan sinergi sehingga menerapkan protokol kesehatan. Sesuai maklumat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jatim tentang pembukaan pembelajaran santri di pesantren jadi kewenangan tiap pengasuh ponpes.
”Namun, sesungguhnya mereka santri pondok yang tidak ada pendidikan formal dan hanya program ngaji. Mereka bisa langsung masuk pondok dengan memperhatikan protokol kesehatan,” kata mantan menteri sosial itu kemarin (2/6).
Pemprov siap membantu ponpes untuk menegakkan protokol kesehatan. Pihaknya bakal memberikan 34.650 alat pelindung diri (APD) untuk 1.286 ponpes.
Juga membagikan 92.836 blister vitamin C kepada santri serta 52.759 blister untuk ustad dan ustadah. Kemudian, memberikan bantuan 464.182 masker untuk santri serta 52.759 masker untuk ustad dan ustadah.
Lalu, bantuan 18.564 tempat cuci tangan dan 981.122 botol hand sanitizer untuk santri dan ustad-ustadah. Pihaknya juga akan menyebar sprayer dan disinfektan untuk penyemprotan. Selain itu, ada bantuan 44.845 sembako untuk ustad dan ustadah.
”Bantuan ini kami rencanakan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. Agar setiap pesantren bisa melakukan persiapan dimulainya proses belajar mengajar,” paparnya. Khofifah berharap kegiatan belajar mengajar santri di pesantren tetap terjaga dan aman dari persebaran Covid-19.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar Muhammad bin Muafi mengatakan, ponpes merupakan salah satu tempat aman. Sebab, santri yang masuk pesantren tidak ke mana-mana. Tidak berinteraksi dengan pihak luar.
Pemkab dan Pemprov Jatim perlu terlibat dalam proses kembalinya santri ke pesantren. bukan hanya dengan menyiapkan protokol semata. ”Namun, terlibat secara fisik mulai dari pendampingan tenaga ahli bagi pengurus kesehatan pesantren dalam screening. Secara kebijakan dengan mempermudah dan mempermurah surat sehat. Dengan kekuatan anggarannya, bisa untuk subsidi rapid test,” paparnya.
Sementara itu, Pemkab Pamekasan mengimbau santri luar kota memiliki surat sehat untuk kembali ke pesantren. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pamekasan Nomor 065/199/432.012/2020 tentang Ketentuan Kembalinya Santri dan Penerimaan Santri Baru di Pamekasan.
Dalam SE tersebut Pemkab Pamekasan menekankan agar pesantren tidak abai pada protokol pencegahan Covid-19. Santri yang ingin kembali ke pondok harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dalam SE tersebut menekankan upaya agar santri bebas virus korona. ”Santri yang berasal dari luar Kabupaten Pamekasan harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat,” katanya.
Keterengan sehat dimaksud bebas dari influenza, batuk, dan sesak napas yang dikeluarkan dokter atau puskesmas tempat santri berasal. Imbauan itu merupakan ikhtiar Pemkab Pamekasan untuk mencegah potensi persebaran virus korona di kalangan santri di seluruh pesantren di Bumi Gerbang Salam.
”Santri yang mengalami gangguan kesehatan harus mendapat tindakan medis dari puskesmas setempat,” imbaunya.
Sebelumnya, pemkab sudah mendistribusikan tempat cuci tangan di pondok-pondok pesantren di Pamekasan. Dengan harapan, tandon cuci tangan itu dimanfaatkan untuk membasmi potensi menempelnya virus korona.
Salah seorang santri di Pondok Pesantren Banyuanyar Ach. Jalaludin mengatakan bahwa jadwal kembalinya santri ke pondok pesantrennya kemarin (2/6). Penerapan protokol pencegahan Covid-19 di Pesantren cukup penting.
”Pesantren kan kumpulan anak dari berbagai daerah, bahkan dari luar madura. Ketika di pesantren kan bersama. Maka, sangat penting menaati protokol, siapa tahu ada yang terpapar,” tuturnya. (ky)
