SURABAYA – Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan program Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Anggaran penanganan jalan provinsi di Madura dipangkas Rp 63,5 miliar.
Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Gatot Sulistyo Hadi menyampaikan, awal tahun anggaran 2020 pihaknya telah menyiapkan Rp 73.892.985.500 untuk program penanganan jalan provinsi di Madura. Perinciannya, paket pelebaran jalan provinsi Rp 63.564.819.500 dan pemeliharaan rutin Rp 10.328.166.000.
Diperuntukkan pelebaran jalan batas Kota Sampang–Ketapang 6,9 km, pelebaran jalan batas Kota Sampang–Omben 3 km, dan pelebaran jalan dengan bahu jalan diperkeras di jalan batas Kota Pamekasan–Sotabar sepanjang 7,8 km. Kemudian, pelebaran jalan dengan bahu jalan diperkeras di jalan jurusan batas Kabupaten Sampang–batas Kota Pamekasan 6,2 km.
Namun, yang bisa direalisasikan hanya Rp 10.328.166.000 untuk pemeliharaan rutin jalan provinsi di Madura. Sementara paket pelebaran jalan provinsi yang dianggarakan Rp 63.564.819.500 dihapus. Dananya dialokasikan untuk penanganan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, perlu diprogramkan ulang untuk tahun anggaran 2021.
Gatot berjanji akan menjaga jalan provinsi agar tetap mulus meski anggarannya dipangkas. ”Artinya, manakala terdapat lubang jalan, tetap menjadi prioritas penanganan untuk segera ditambal agar arus distribusi barang lancar,” katanya kemarin (2/6).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengajak masyarakat bersama-sama terlibat dalam pencegahan persebaran Covid-19. Dengan begitu, mata rantai virus tersebut segera terputus.
Pemerintah saat ini tengah menggalakkan agar masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak. ”Kecuali bagi mereka yang memang harus berkegiatan di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya,” imbaunya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyatakan, bencana nonalam menggeser hampir seluruh pos anggaran yang tertuang dalam APBD 2020 Pemprov Jatim. ”Saya sangat memahami, terlebih memang dari APBD disiapkan 2,3 triliun. Hal tersebut tentu mengubah postur anggaran,” terangnya.
Dalam alokasi anggaran untuk perbaikan dan pelebaran jalan provinsi di Madura semula Rp 73,5 miliar. Lalu, Rp 63,5 miliar dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid-19.
Saat ini tinggal Rp 10 miliar untuk pemeliharaan jalan provinsi di Madura. Halim berharap sisa anggaran tersebut betul-betul dialokasikan untuk kebutuhan perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah. ”Hampir semua komisi menyepakati pergeseran anggaran dari masing-masing leading sector-nya,” ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra itu akan memperjuangkan kembali alokasi anggaran agar tahun 2021 ditambah jika pandemi Covid-19 mereda. ”Nanti kami koordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga Jatim. Paling tidak, kami minta tambahan sampai 100 miliar supaya penanganan lebih maksimal,” sebutnya.
