JAKARTA – Untuk mewujudkan visi ”Indonesia Maju 2045”, Pemerintah Indonesia melakukannya dengan empat pilar. Perinciannya, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.
Kelas menengah akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai visi tersebut. Terutama dalam mendukung pembangunan negara di masa depan. Karena itu, penciptaan lapangan kerja, khususnya untuk kelas menengah menjadi isu penting. Sebab, penduduk kelas menengah dan usia produktif menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia ke depan.
Produktivitas angkatan kerja, baik dari kelas menengah maupun yang lain, disadari pemerintah menjadi kunci supaya negara ini memiliki daya saing tinggi di kancah perekonomian global. Hal ini diawali dengan peluncuran program Making Indonesia 4.0 pada 2018 lalu. Salah satu titik berat program itu adalah proses digitalisasi pada segala lini bisnis dan ekonomi.
Nilai ekonomi digital di Indonesia meningkat sebesar 11 persen dari US$ 40 miliar pada 2019 menjadi US$ 44 miliar pada 2020. Ini berpotensi naik lagi menjadi US$ 124 miliar pada 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Skor Literasi Digital Indonesia pada Global Innovation Index pada 2020 adalah 3,47 dari skala 5,00.
Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital atau 600 ribu talenta setiap tahunnya. Kebutuhan jutaan talenta itu untuk mendukung agenda transformasi digital. Formasi talenta digital ini akan lebih didominasi oleh generasi milenial usia produktif.
”Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kesempatan ekonomi yang ada benar-benar bergantung pada ekonomi digital. Pemulihan (reset dan rebooting ekonomi) membutuhkan akselerasi. Ekonomi digital yang akan dapat mewujudkannya dalam waktu dekat ini,” ucap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut dia, kesuksesan ekonomi digital tentunya disokong perkembangan infrastruktur teknologi digital. ”Pemerintah sedang membangun infrastruktur 5G yang nantinya akan meningkatkan konektivitas seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” tutur Airlangga dalam event Peluncuran Laporan Bank Dunia (World Bank) “Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” secara virtual, di Jakarta, Rabu (30/6).
Dijelaskan, pemerintah juga sudah merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi terobosan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Termasuk, mereformasi beberapa regulasi terdahulu yang berpotensi menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
”Berbagai macam kompleksitas dan tumpang-tindih regulasi, khususnya yang terkait perizinan dan investasi disederhanakan supaya lebih dapat diimplementasikan. Itu untuk menjamin kepastian, kemudahan, dan transparansi. Melalui UU 11/2020 ini, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja, mengatur kembali mekanisme perizinan bisnis melalui online single submission (OSS), menguatkan UMKM, dan membuat penyesuaian dalam peraturan tenaga kerja agar lebih relevan dan fleksibel,” jelas Airlangga.
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ke arah digital, termasuk dalam lapangan kerja. Perubahan ini membawa transformasi pasar tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Namun, perubahan tersebut juga mewajibkan pekerja memiliki kompetensi lebih tinggi dan adaptif terhadap perubahan.
Untuk merespons transformasi pasar tenaga kerja, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja. ketentuan itu memberi jaminan bagi para pekerja yang terkena PHK melalui 3 (tiga) manfaat, yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, mereka dapat segera mendapat kerja kembali setelah kemampuannya bertambah usai mengikuti pelatihan.
Yang kedua, program kartu prakerja yang ditujukan untuk para pencari kerja. Itu bagi pekerja yang di-PHK dan pekerja yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi dari sebelumnya. ”Program ini fokus pada skilling, upskilling, dan reskilling. Dalam 6 (enam) gelombang yang sudah dibuka pada 2021, program kartu prakerja sudah meloloskan sekira 2,8 juta penerima,” ulasnya.
Selanjutnya yang ketiga, dalam jangka panjang pemerintah menyempurnakan sistem nasional Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan atau Technical and Vocational Education and Training (TVET). Sehingga, lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan menguatkan link and match antara sektor industri dan sekolah vokasi.
”Untuk mendorong lebih lanjut keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi, pemerintah menyediakan Super Tax Deduction. Yaitu, insentif pajak sampai 200 persen dari total biaya riil yang dikeluarkan oleh industri ketika menjalankan kegiatan vokasi melalui skema pelatihan dan pemagangan,” ucap Airlangga.
Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja, nantinya akan fokus pada 3 (tiga) strategi. Perinciannya, ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital. Konsep ’ekonomi hijau’ diimplementasikan melalui transisi kepada energi terbarukan, mendorong keberlanjutan dan produktivitas dari rantai pasok minyak sawit. Ekonomi sirkular dengan pemanfaatan limbah minyak sawit sebagai bioenergi, dan sebagainya.
Lalu, untuk mengembangkan ’ekonomi biru’, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pembudidayaan ikan dan industri perikanan. Termasuk, program rehabilitasi mangrove. sebab, jumlah masyarakat pesisir Indonesia salah satu yang terbesar di dunia.
”Sementara dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G-20 untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya melalui beberapa hal. Misalnya, perlindungan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif pada masa pemulihan ekonomi seperti saat ini*,” tutur Airlangga.
Selain Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, acara tersebut juga dihadiri Representative Forum Kebijakan Ketenagakerjaan Yose Rizal Damuri. Termasuk, CEO Asakreativita Vivi Alatas, East Asia Pasific Regional Director for Human Development World Bank Daniel Dulitzky, dan Lektor Senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri. (*/par)
