SURABAYA, RadarMadura.id –Kondusivitas seluruh entitas di Jawa timur telah terbangun dan tercipta dengan harmoni. Dengan begitu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung tertib, jujur, adil, aman, dan lancar.
Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam acara cangkrukan bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Kegiatan dengan tema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju itu dilaksanakan di Hotel Westin pada Selasa (28/2).
Khofifah menyatakan, soliditas terwujud berkat upaya dalam Nawa Bhakti Satya. Yakni, melalui Jatim Harmoni. Menurut dia, untuk menyukseskan tahun politik 2024, ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yakni, melakukan pendekatan dan penguatan dari sisi kultural dan spritual.
Dia menjelaskan, harmonious partnership tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan struktural, tetapi juga harus turut menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku. Ketika mereka saling bertemu, sesungguhnya perekat harmonious partnership semakin terbangun.
Khofifah menyampaikan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim. Diantaranya, melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, melakukan kerja sama dengan Bawaslu, TNI/Polri, dan Binda. Tujuannya, memetakan potensi adanya kerusuhan saat pemilu berlangsung.
Dia mengatakan, pihaknya juga menerbitkan surat edaran (SE) gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat pemilu. Berikutnya, melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK sekaligus berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik dan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik.
”Mari menjadi masyarakat yang bijak menyambut pesta demokrasi 2024. Semoga penyelenggaraan pemilu dan pemilukada secara serentak dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua,” harapnya.
Menko Polhukam RI Mahfud MD menambahkan, secara umum kegiatan cangkrukan dalam rangka menunjukkan usaha lebih nyata yang dipelopori oleh intansi pemerintah. Hal itu sesuai dengan program revolusi mental yang telah disampaikan Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, untuk menyongsong pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, semua itu tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja. Akan tetapi, seluruh masyarakat, terutama media, harus terlibat. Media itu harus menangkal berita hoaks. Termasuk jangan membiasakan membuat berita yang clickbait, yaitu berita didipotong. Padahal, terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.
”Kadang kala berita dipelintir. Nah, itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoaks,”kata Mahfud. (bam/daf)
