Rabu, 27 Oct 2021
Radar Madura
Home / Sampang
icon featured
Sampang

Sekkab: Harus Ada Penggantinya

16 September 2021, 00: 11: 06 WIB | editor : Abdul Basri

Sekkab: Harus Ada Penggantinya

YULIADI SETIYAWAN Sekretaris Kabupaten Sampang. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kabupaten Sampang tidak akan mudah pindah ke luar daerah. Pasalnya, Bupati Sampang Slamet Junaidi mensyaratkan ketika ada yang mengajukan pindah, harus langsung ada penggantinya. Hal itu dilakukan agar jumlah ASN di Kota Bahari tidak terus berkurang.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan menyampaikan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah ASN berkurang. Di antaranya, karena sudah memasuki masa pensiun dan pindah ke luar daerah. Dia mencatat, sejak 2014 hingga 2018, jumlah ASN yang pindah ke luar daerah sebanyak 76 orang.

”Dampaknya dirasakan sekarang. Saat ini Pemkab Sampang kekurangan ASN. Hal itu terjadi hampir di semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Bahkan, ada salah satu ASN yang sudah dibiayai pendidikannya tapi diizinkan pindah ke luar Sampang. Nah, Bapak Bupati tidak mau hal itu terjadi lagi,” katanya.

Baca juga: Biaya Pembuatan Satu Kandang Rp 16 Juta

Dijelaskan, pada era kepemimpinan Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat bukan berarti tidak ada ASN yang mengajukan permohonan untuk pindah ke luar Sampang. Wawan menyebutkan, jumlahnya ratusan. ”Namun, hanya ada beberapa ASN yang mendapat rekomendasi untuk pindah tugas ke luar daerah,” ungkapnya.

Wawan mengungkapkan, Pemkab Sampang memiliki pertimbangan khusus sebelum menerbitkan rekomendasi kepada ASN yang hendak pindah tugas. Di antaranya berkaitan dengan alasan kemanusiaan. ”Ada salah satu guru, dia janda mengajukan pindah. Bapak Bupati menyetujui dengan pertimbangan kemanusiaan,” terangnya.

Mantan lurah Banyuanyar itu menuturkan, Pemkab Sampang tidak bermaksud mengekang ASN. Tapi, semata-mata karena jumlah ASN di Sampang terus menyusut. Wawan membeberkan, ASN bisa mengajukan permohonan mutasi jika ada penggantinya. ”Kalau ada penggantinya, barangkali Bapak Bupati bisa mempertimbangkan,” terangnya.

Wawan menambahkan, untuk mengisi kekurangan ASN tidak mudah. Jatah formasi dari pemerintah pusat belum bisa menutupi. Karena itu, Pemkab Sampang tidak bisa berbuat banyak karena jatah formasi ditentukan pemerintah pusat. ”Rekrutmen ASN juga berkaitan dengan kemampuan pusat. Sebab, gaji ASN yang diterima Pemkab Sampang dibayar melalui DAU,” paparnya.

Wawan menceritakan, bupati Sampang pernah bertemu dengan pejabat di Kemen PAN-RB. Haji Idi mengusulkan agar putra daerah yang berprestasi diprioritaskan untuk menjadi ASN atau PPPK. ”Usulan tersebut disampaikan secara lisan. Tapi, kita sangat bersyukur jika bisa diterapkan pada rekrutmen selanjutnya,” harap Wawan.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima menilai kekurangan dan rekrutmen ASN masih timpang. Artinya, ASN yang pensiun dan formasi rekrutmen dari pusat tidak seimbang. Karena itu, dia meminta Pemkab Sampang agar segera mengusulkan jika ada peluang ke pemerintah pusat. ”Utamakan putra daerah yang memiliki prestasi dan keahlian. Tapi, guru honorer juga jangan dilupakan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan mutasi ASN, Fauzan mendukung langkah Pemkab Sampang. Jika alasan ASN untuk pindah hanya sekadar ingin dekat dengan keluarga, menurutnya hal itu tidak logis. ”ASN itu tugasnya mengabdi kepada negara. Jadi harus siap ditempatkan di mana saja,” tandasnya.

(mr/bil/yan/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia