alexametrics
23.2 C
Madura
Thursday, January 20, 2022

BPN Sudah Dipanggil Polisi, Jadi Saksi Dugaan Pungli PTSL Ragung

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Ragung bergulir. Polisi sudah memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Sampang Wahyudi mengatakan, program PTSL Desa Ragung memang terdapat permasalahan hingga sampai ke ranah hukum. Pemicunya, besaran uang yang ditarik oleh pemerintah desa dianggap tidak wajar oleh warga.

Atas persoalan itu, pihaknya juga dipanggil oleh penyidik Polres Sampang sebagai saksi. Sebab, program PTSL tersebut merupakan program nasional berkenaan dengan institusinya. Secara tidak langsung polisi membutuhkan keterangan dari BPN.

”Iya, kami memang sudah dipanggil oleh polisi terkait yang PTSL di Ragung itu. Kami sampaikan data dan fakta yang ada,” ungkapnya kemarin (13/1).

Wahyudi menegaskan, terdapat poin-poin khusus dalam pengurusan PTSL yang harus dipahami semua pihak. Salah satunya terkait beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan pemohon. Sebab, anggaran yang disubsidi pemerintah dalam program PTSL terbatas. Kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada pemohon yang dikoordinasi oleh pemerintah desa.

Baca Juga :  Kasus Penembakan Ditangani Polda Jatim

Dengan catatan, jelas Wahyudi, penarikan biaya tambahan tersebut harus melalui proses musyawarah, disetujui oleh semua pemohon, dan ada payung hukum yang jelas. ”Yang disubsidi oleh pemerintah itu proses di BPN. Mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, penerbitan SHM, penerbitan sertifikat sampai penyerahan sertifikat,” paparnya.

Sementara biaya pra pendaftaran program PTSL harus ditanggung pemohon sendiri. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui peraturan tiga menteri dengan memberikan bantuan Rp 150 ribu kepada pemohon. Akan tetapi, uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di tingkat desa.

Karena itu, banyak pemerintah desa yang memungut uang tambahan untuk melakukan proses program PTSL. ”Biaya itu dibutuhkan untuk pembelian meterai, penambahan patok, ongkos pekerja, dan sebagainya,” ucap Wahyudi.

Baca Juga :  Program Kewirausahaan untuk Eks TKI

Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, mendapat jatah program PTSL 3.000 penerbitan sertifikat. Ribuan sertifikat tersebut ditargetkan diterbitkan beberapa bulan ke depan. ”Saat ini masih dalam proses pencetakan sertifikat,” imbuh Wahyudi.

Sementara itu, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Sampang Ipda Indarta mengatakan, dugaan pungli PTSL Desa Ragung masih proses penyelidikan. Saat ini pihaknya fokus melakukan klarifikasi dengan mengumpulkan data dokumen maupun keterangan saksi.

Indarta mengaku sudah memanggil sejumlah saksi terkait perkara tersebut. Mulai dari pelapor, masyarakat Desa Ragung, dan pihak BPN Sampang. ”Penanganannya masih berjalan,” katanya.

Dugaan pungli program PTSL Desa Ragung mencuat saat Moh. Rosidi, warga setempat, melaporkan Tohir selaku orang kepercayaan kepala desa ke Polres Sampang pada 11 November 2021. Sebab, Rosidi tidak terima diminta uang Rp 2 juta oleh terlapor untuk biaya 4 bidang tanah yang didaftarkan program PTSL. Setiap bidang tanah diminta biaya Rp 500 ribu. (iqb/luq)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Ragung bergulir. Polisi sudah memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Sampang Wahyudi mengatakan, program PTSL Desa Ragung memang terdapat permasalahan hingga sampai ke ranah hukum. Pemicunya, besaran uang yang ditarik oleh pemerintah desa dianggap tidak wajar oleh warga.

Atas persoalan itu, pihaknya juga dipanggil oleh penyidik Polres Sampang sebagai saksi. Sebab, program PTSL tersebut merupakan program nasional berkenaan dengan institusinya. Secara tidak langsung polisi membutuhkan keterangan dari BPN.

”Iya, kami memang sudah dipanggil oleh polisi terkait yang PTSL di Ragung itu. Kami sampaikan data dan fakta yang ada,” ungkapnya kemarin (13/1).

Wahyudi menegaskan, terdapat poin-poin khusus dalam pengurusan PTSL yang harus dipahami semua pihak. Salah satunya terkait beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan pemohon. Sebab, anggaran yang disubsidi pemerintah dalam program PTSL terbatas. Kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada pemohon yang dikoordinasi oleh pemerintah desa.

Baca Juga :  Bupati Sampang Bakal Percepat Pembangunan Srepang

Dengan catatan, jelas Wahyudi, penarikan biaya tambahan tersebut harus melalui proses musyawarah, disetujui oleh semua pemohon, dan ada payung hukum yang jelas. ”Yang disubsidi oleh pemerintah itu proses di BPN. Mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, penerbitan SHM, penerbitan sertifikat sampai penyerahan sertifikat,” paparnya.

Sementara biaya pra pendaftaran program PTSL harus ditanggung pemohon sendiri. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui peraturan tiga menteri dengan memberikan bantuan Rp 150 ribu kepada pemohon. Akan tetapi, uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di tingkat desa.

Karena itu, banyak pemerintah desa yang memungut uang tambahan untuk melakukan proses program PTSL. ”Biaya itu dibutuhkan untuk pembelian meterai, penambahan patok, ongkos pekerja, dan sebagainya,” ucap Wahyudi.

Baca Juga :  Kemah Pramuka Perkuat Mental Siswa

Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, mendapat jatah program PTSL 3.000 penerbitan sertifikat. Ribuan sertifikat tersebut ditargetkan diterbitkan beberapa bulan ke depan. ”Saat ini masih dalam proses pencetakan sertifikat,” imbuh Wahyudi.

Sementara itu, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Sampang Ipda Indarta mengatakan, dugaan pungli PTSL Desa Ragung masih proses penyelidikan. Saat ini pihaknya fokus melakukan klarifikasi dengan mengumpulkan data dokumen maupun keterangan saksi.

Indarta mengaku sudah memanggil sejumlah saksi terkait perkara tersebut. Mulai dari pelapor, masyarakat Desa Ragung, dan pihak BPN Sampang. ”Penanganannya masih berjalan,” katanya.

Dugaan pungli program PTSL Desa Ragung mencuat saat Moh. Rosidi, warga setempat, melaporkan Tohir selaku orang kepercayaan kepala desa ke Polres Sampang pada 11 November 2021. Sebab, Rosidi tidak terima diminta uang Rp 2 juta oleh terlapor untuk biaya 4 bidang tanah yang didaftarkan program PTSL. Setiap bidang tanah diminta biaya Rp 500 ribu. (iqb/luq)

Most Read

Artikel Terbaru