alexametrics
23.2 C
Madura
Thursday, January 20, 2022

Dewan Sikapi Kasus PTSL Desa Ragung, Pungutan Boleh jika Didasari Perdes

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, kini ramai diperbincangkan. Bahkan isu tersebut sudah sampai ke telinga DPRD.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah mengatakan, penarikan angka Rp 500 ribu itu dirasa cukup tinggi di masa pandemi seperti saat ini. Sebab, kondisi perekonomian masyarakat secara umum masih terpuruk. Seharusnya dalam memberikan beban kepada masyarakat disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka.

Dirinya mengaku tidak mengetahui problem yang ada di lapangan. Mulai dari jumlah tanah yang akan disertifikat, tingkat beban kerja, perangkat yang ikut bekerja, dan sebagainya. ”Untuk kondisi lapangan, kami tidak tahu seperti apa. Saran kami, sebaiknya dalam menarik biaya itu tidak terlalu membebani rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum membaik ini,” katanya.

Baca Juga :  Cakades Luar Desa Boleh Bertarung

Ubaidillah menerangkan, pemerintah desa memang memiliki hak untuk menarik biaya PTSL. Dengan catatan, harus sudah melalui proses pembahasan dengan masyarakat setempat dan juga sudah dibuatkan peraturan desa (perdes).

Dia mengatakan, jika mengacu pada peraturan tiga menteri, anggaran yang disediakan hanya Rp 150 ribu dari pemerintah pusat. Dengan demikian, ketika terdapat kebutuhan yang tidak ter-cover anggaran pemerintah pusat dapat diambilkan dana dari pemohon sesuai dengan kebutuhan.

Biasanya, dana itu diperuntukkan biaya kelebihan patok, meterai, ongkos pekerja, dan sebagainya. ”Persoalan ini memang banyak jadi problem di desa. Pungutan seperti itu biasa, asalkan didasari oleh perdes dan disesuaikan dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Selain itu, Ubaidillah juga menyampaikan bahwa persoalan di Desa Ragung ini harus menjadi gambaran terhadap desa-desa lainnya. Nantinya, angka tersebut harus diperkecil supaya tidak membebani rakyat. ”Yang jelas kita harus mengurangi beban masyarakat. Apalagi ini merupakan program untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Pungutan di SMAN 1 Sumenep Langgar Aturan

Ubaidillah berjanji, persoalan PTSL di Desa Ragung ini akan menjadi pembahasan dirinya bersama pemerintah daerah. Setidaknya, bagaimana memberikan batas biaya maksimum dan minimum yang harus dibayarkan masyarakat yang ikut program PTSL. Agar tidak lagi ada gejolak di tingkat desa.

Sejauh ini di pemerintah daerah belum ada kebijakan atau surat edaran terkait biaya tersebut. ”Kami akan koordinasi dulu dengan pemerintah daerah terkait persoalan ini,” tutupnya.

Kepala Desa Ragung Semmar menegaskan, untuk perdes penarikan biaya PTSL sudah selesai dibuat. Yakni, Perdes Nomor 06 Tahun 2021 tentang PTSL. Bahkan, sudah melalui proses pembahasan dan disetujui oleh warga. ”Untuk perdesnya sudah ada semua. Dokumen-dokumen proses pembuatannya juga ada semua,” katanya. (iqb/rus)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, kini ramai diperbincangkan. Bahkan isu tersebut sudah sampai ke telinga DPRD.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah mengatakan, penarikan angka Rp 500 ribu itu dirasa cukup tinggi di masa pandemi seperti saat ini. Sebab, kondisi perekonomian masyarakat secara umum masih terpuruk. Seharusnya dalam memberikan beban kepada masyarakat disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka.

Dirinya mengaku tidak mengetahui problem yang ada di lapangan. Mulai dari jumlah tanah yang akan disertifikat, tingkat beban kerja, perangkat yang ikut bekerja, dan sebagainya. ”Untuk kondisi lapangan, kami tidak tahu seperti apa. Saran kami, sebaiknya dalam menarik biaya itu tidak terlalu membebani rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum membaik ini,” katanya.

Baca Juga :  Cakades Luar Desa Boleh Bertarung

Ubaidillah menerangkan, pemerintah desa memang memiliki hak untuk menarik biaya PTSL. Dengan catatan, harus sudah melalui proses pembahasan dengan masyarakat setempat dan juga sudah dibuatkan peraturan desa (perdes).

Dia mengatakan, jika mengacu pada peraturan tiga menteri, anggaran yang disediakan hanya Rp 150 ribu dari pemerintah pusat. Dengan demikian, ketika terdapat kebutuhan yang tidak ter-cover anggaran pemerintah pusat dapat diambilkan dana dari pemohon sesuai dengan kebutuhan.

Biasanya, dana itu diperuntukkan biaya kelebihan patok, meterai, ongkos pekerja, dan sebagainya. ”Persoalan ini memang banyak jadi problem di desa. Pungutan seperti itu biasa, asalkan didasari oleh perdes dan disesuaikan dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Selain itu, Ubaidillah juga menyampaikan bahwa persoalan di Desa Ragung ini harus menjadi gambaran terhadap desa-desa lainnya. Nantinya, angka tersebut harus diperkecil supaya tidak membebani rakyat. ”Yang jelas kita harus mengurangi beban masyarakat. Apalagi ini merupakan program untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Genjot Pembangunan Infrastruktur, Sulap Desa Semakin Berseri

Ubaidillah berjanji, persoalan PTSL di Desa Ragung ini akan menjadi pembahasan dirinya bersama pemerintah daerah. Setidaknya, bagaimana memberikan batas biaya maksimum dan minimum yang harus dibayarkan masyarakat yang ikut program PTSL. Agar tidak lagi ada gejolak di tingkat desa.

Sejauh ini di pemerintah daerah belum ada kebijakan atau surat edaran terkait biaya tersebut. ”Kami akan koordinasi dulu dengan pemerintah daerah terkait persoalan ini,” tutupnya.

Kepala Desa Ragung Semmar menegaskan, untuk perdes penarikan biaya PTSL sudah selesai dibuat. Yakni, Perdes Nomor 06 Tahun 2021 tentang PTSL. Bahkan, sudah melalui proses pembahasan dan disetujui oleh warga. ”Untuk perdesnya sudah ada semua. Dokumen-dokumen proses pembuatannya juga ada semua,” katanya. (iqb/rus)

Most Read

Artikel Terbaru