Minggu, 28 Nov 2021
Radar Madura
Home / Pamekasan
icon featured
Pamekasan

KIS PBI Nonaktif? Ini Tahapan Yang Harus Dilakukan Peserta

23 Oktober 2021, 17: 38: 34 WIB | editor : Haryanto

KIS PBI Nonaktif? Ini Tahapan Yang Harus Dilakukan Peserta

SANGAT DIBUTUHKAN: Pemegang kartu BPJS Kesehatan bisa berobat secara gratis di rumah sakit mitra. (BPJS Kesehatan for RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN -  Untuk meningkatkan akurasi dan pemadanan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK), Mensos Tri Rismaharini menerbitkan surat Nomor 92/HUK/2021. Konsekuensinya, dilakukan pemutakhiran data peserta PBI JK yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pamekasan Agung Kurniawan menjelaskan, bagi peserta PBI JK yang kepesertaannya nonaktif setelah ada pemutakhiran data, dapat melakukan reaktivasi kembali melalui verifikasi dan validasi di dinas sosial (dinsos).

”Reaktivasi ini dapat dilakukan jika ada peserta PBI JK nonaktif paling lama 6 bulan dan memerlukan pelayanan kesehatan. Reaktivasi dilakukan dengan melakukan pelaporan ke dinsos. Selanjutnya diterbitkan surat reaktivasi terhadap BPJS Kesehatan. Saat ini kami (BPJS Kesehatan) terus berkoordinasi dengan dinsos se-Madura,” ucapnya.

Baca juga: RSU Mohammad Noer Bakal Dipindah

Menurut Agung, untuk mengetahui status kepesertannya, peserta PBI JK dapat mengecek melalui kanal-kanal layanan yang telah disediakan BPJS Kesehatan. Misalnya melalui care center 165, CHIKA melalui nomor 08118750400, atau dapat langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jika kepesertaan tidak aktif, dapat melapor ke dinsos dengan membawa KTP elektronik, KK, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

”Kami telah melakukan sosialisasi secara masif melalui beberapa pemangku kepentingan terkait dan juga fasilitas kesehatan. Apabila ada peserta yang kepesertaannya nonaktif, maka dapat segera ditangani sesuai mekanisme yang berlaku,” imbuh Agung.

Sementara itu, Kepala Dinsos Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, akurasi dan pemadanan data tersebut merupakan upaya pemerintah agar data peserta PBI JK lebih valid. ”Sumber data PBI JK dari DTKS. Jika DTKS valid, pemberian subsidi kepada masyarakat dapat dipastikan benar-benar tepat sasaran,” tandasnya. (ar/tw/par)

(mr/*/yan/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia