Minggu, 05 Dec 2021
Radar Madura
Home / Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Bupati Ra Latif Resmikan Kantor Hukum GBR dan Partner

21 Oktober 2021, 19: 57: 00 WIB | editor : Haryanto

Bupati Ra Latif Resmikan Kantor Hukum GBR dan Partner

SAKRAL: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron memotong pita peresmian kantor hukum GBR dan Partner di Perum Candra Land Lavender, Blok N-35, Kamis (21/10). (Jupri/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meresmikan kantor baru GBR dan Partner di Perum Candra Land Lavender, Blok N-35, Kamis (21/10). Usai peresmian kantor Advokat, Kurator, dan Legal Auditor itu, Bupati Ra Latif meminta agar GBR dan Partner memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat Kota Salak dengan maksimal.

Ra Latif menyampaikan selamat kepada Gatot Hadi Purwanto atas  peresmian kantor baru GBR dan Partner. Dengan adanya kantor hukum itu, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapat pendampingan hukum. Tujuannya, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu juga mengapresiasi GBR dan Partner yang langsung membuat gebrakan di hari peresmiannya. Yaitu, bermitra dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah, Kecamatan Burneh.

Baca juga: Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah, BPBD: Tingkatkan Kewaspadaan

Bupati Ra Latif Resmikan Kantor Hukum GBR dan Partner

SANTUN: Managing GBR dan Partner Gatot Hadi Purwanto, S.H., CLA. menyambut kedatangan Bupati Abdul Latif Amin Imron disaksikan Ketua PCNU Bangkalan KH. Makki Nasir. (Jupri/RadarMadura.id)

”Kami yakin keberadaan kantor advokat yang baru ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang mencari keadilan. Terutama untuk PCNU dan Ponpes Darul Hikmah,” imbuhnya.

Managing GBR dan Partner Gatot Hadi Purwanto menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya akan fokus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan. Dia berjanji akan profesional dalam memberikan jasa hukum.

Selama ini, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terkait beberapa gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, sejumlah perkara sudah berhasil dimenangkan oleh Pemkab Bangkalan.

Dalam peresmian itu, pihaknya juga melaksanakan memorandum of understanding (MoU) bersama PCNU dan Ponpes Darul Hikmah. Karena itu, jika di kemudian hari organisasi atau lembaga menghadapi masalah hukum, pihaknya akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. ”Karena salah satu tugas advokat kita memiliki kewajiban memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma,” terangnya.

Gatot Hadi Purwanto juga berencana mengajukan judicial review terhadap PP 47/2015 terkait pasal 41 ayat (3) huruf C yang mengatur maksimal calon kepala desa (kades) lima orang. Sebab, dinilai tidak sejalan dengan UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa serta merusak tatanan demokrasi. PP tersebut berpeluang menjegal seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kades. (jup/onk)

(mr/*/yan/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia