Selasa, 30 Nov 2021
Radar Madura
Home / Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Pemkab Siapkan Rp 4,3 Miliar Untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru

19 November 2021, 20: 54: 12 WIB | editor : Abdul Basri

Pemkab Siapkan Rp 4,3 Miliar Untuk Pembangunan Rumah Dinas Guru

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran Rp 4,3 miliar untuk peningkatan sarana pendidikan SMP tahun depan. Dana jumbo itu diproyeksikan untuk pembangunan rumah dinas (rumdis) guru beserta perabotnya di 12 SMP (perinciannya lihat grafis).

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Jufri Kora tidak memungkiri rencana pembangunan rumdis di 12 SMP tersebut. Sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK). ”Itu program pemerintah pusat,” ucapnya.

Menurut dia, saat ini banyak rumdis guru yang rusak dan tidak ditempati. ”Anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kalau kami sebenarnya ingin dialokasikan untuk pembangunan atau rehab ruang kelas baru atau RKB,” kata Jufri.

Baca juga: SGB Jadi Venue Piala Dunia U-20

Dia optimistis rumdis baru yang akan dibangun pada 2022 nanti akan ditempati oleh guru-guru. Nantinya rumdis tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pelajar. ”Misalnya dijadikan UKS (unit kesehatan sekolah),” imbuhnya.

Dengan dialihkannya program fisik ke pembangunan rumdis guru, otomatis banyak SMP yang rusak dan tidak bisa tertangani. Buktinya, pembangunan RKB yang dianggarkan melalui dana perimbangan pada tahun depan hanya satu lembaga, yaitu SMPN 2 Burneh. ”Kami sempat mengajukan pengalihan anggaran pembangunan rumdis guru ke rehab atau pembangunan RKB, tapi tidak bisa,” sambungnya.

Mantan Kabid Pendidikan PAUD dan PNF itu mengaku, petunjuk teknis (juknis) pembangunan rumdis guru di 12 SMP itu belum turun. Institusinya belum menargetkan kapan proyek tersebut akan dikerjakan.

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Bangkalan Mustahal Rasyid menyampaikan, dana yang dikucurkan pemerintah pusat bergantung usulan dari bawah. Karena itu, dia berharap disdik melakukan kontrol terhadap pengajuan program yang dilakukan oleh semua lembaga pendidikan. ”Agar bantuan yang diberikan (pemerintah pusat) tepat sasaran,” imbuhnya.

Ditambahkan, saat ini ada sekolah terindikasi memanipulasi data pokok pendidikan (dapodik) demi akreditasi. Contohnya, kebutuhan sarpras di dapodik diisi lengkap demi mendapatkan atau mempertahankan akreditasi yang bagus. Sementara kondisi di lapangan banyak yang rusak. ”Pengisian dapodik itu harus sesuai kondisi sebenarnya,” ingatnya.

(mr/jup/yan/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia