Minggu, 05 Dec 2021
Radar Madura
Home / Bangkalan
icon featured
Bangkalan

POGI Minta Cabut SIP Dokter RSIA Glamour Husada Kebun

19 Oktober 2021, 17: 42: 30 WIB | editor : Abdul Basri

POGI Minta Cabut SIP Dokter RSIA Glamour Husada Kebun

JADI SOROTAN: Seorang pengunjung RSIA Glamour Husada Kebun duduk di luar ruangan Minggu (17/10). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Surat izin praktik (SIP) salah seorang dokter di RSIA Glamour Husada Kebun, Kecamatan Kamal, Bangkalan, bernama dr. Surya Haskara terancam dicabut. Sebab, dia melanggar kebijakan dan kesepakatan yang dikeluarkan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

Belum genap dua bulan, POGI mengeluarkan kebijakan batas maksimum pemberian uang transportasi pengiriman pasien. Dalam kesepakatan itu, pemberian uang transportasi untuk tenaga kesehatan yang merujuk pasien ke tempat praktik anggota POGI maksimal Rp 500 ribu. Jika ada anggota atau rumah sakit tempat anggota POGI bekerja memberikan uang pengganti transportasi lebih dari Rp 500 ribu, SIP akan direkomendasikan untuk dicabut.

Beberapa hari lalu, POGI mendapat informasi adanya pemberian uang pengganti transportasi melebihi kesepakatan bersama di tempat dr Surya Haskara bekerja. Berdasar laporan yang diterima, RSIA Glamour Husada Kebun memberikan uang transportasi kapada bidan yang merujuk pasien dari Kecamatan Arosbaya. Yakni, Rp 2 juta. Perinciannya, Rp 500 ribu dimasukkan di dalam amplop dan Rp 1,5 juta lainnya diberikan secara langsung.

Baca juga: Waspadai Benjolan di Tubuh

Atas temuan itu, POGI Cabang Surabaya Komisariat Madura Koordinator Bangkalan mengeluarkan rekomendasi pencabutan atau pembekuan SIP dr. Surya Haskara.

Rekomendasi pencabutan SIP yang dilayangkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan tersebut tertuang dalam surat nomor 07/sekrt/POGI-CAB.SBY-KM-K.BKL/X/2021. Surat tertanggal Kamis (14/10) tersebut ditandatangani Ketua POGI Cabang Surabaya Komisariat Madura Koordinator Bangkalan dr. Muliadi Amanullah.

Rekomendasi pencabutan SIP juga disetujui dan ditandatangani anggota dan pengurus POGI Cabang Surabaya Komisariat Madura Koordinator Bangkalan yang lain. Di antaranya, dr. Muliadi Amanullah, dr Raudatul Hikmah, dr Bambang Soejahjo, dan dr. Ummu Hanik.

Kemudian, dr. Nur Waqiah, dr. Desak Ketut Ayu Aryani, dr. M. Taufiq Safiie, dr Ratriana Via Parasti, dr. Akhmad Risdianto, dan dr Widjaja Indrachan. Tanda tangan itu dibubuhkan dalam surat bernomor 06/sekrt/POGI-CAB.SBY-KM-K.BKL/X/2021.

Ketua POGI Cabang Surabaya Komisariat Madura Koordinator Bangkalan dr. Muliadi Amullah membenarkan bahwa organisasi profesinya mengeluarkan rekomendasi pencabutan atau pembekuan SIP milik dr. Surya Haskara. Alasannya, diduga melanggar kesepakatan pemberian uang transportasi pengiriman pasien yang ditetapkan secara bersama-sama pada Sabtu (11/9).

”Senin (11/10) saya kumpulkan (anggota). Ada yang datang, ada juga yang tidak. Untuk yang tidak datang, kami sodorkan suratnya. Tetapi, sebelum ditandatangani, saya suruh baca surat (rekomendasi pencabutannya) dulu,” ucapnya.

Secara geografis, merujuk pasien dari Kecamatan Arosbaya ke Kecamatan Kamal lebih jauh dibandingkan ke RSUD Syamrabu. Sarana dan prasarananya juga lebih lengkap. Dengan demikian, adanya indikasi praktik nakal dalam kasus itu sangat terlihat.

”Pasien yang harusnya dirujuk ke RSUD, karena itu (fee untuk bidan) dirujuk ke sana (RSIA Glamour), ujarnya.

Jika surat rekomendasi itu diamini Dinkes Bangkalan, dr Surya Haskara tidak bisa lagi menjalankan tugas. Dia berharap, kejadian tersebut tidak terulang lagi ke anggota lainnya. Dengan demikian, tercipta persaingan yang sehat antardokter dan rumah sakit. ”Cara-cara nakal seperti itu tidak boleh. Di dunia kedokteran juga tidak diajari seperti itu,” tegasnya.

Dikonfirmasi, dr Surya Haskara mengaku tidak tahu-menahu perihal rekomendasi pencabutan atau pembekuan SIP miliknya. ”Saya malah tidak mendengar apa-apa. Di grup juga tidak ada apa-apa,” ujarnya.

Surya juga membantah tudingan pemberian uang transportasi yang melebihi kesepakatan di internal organisasi profesinya. Dia mengklaim, pemberian uang transportasi kepada bidan yang merujuk pasien ke tempatnya bertugas sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Bahkan, kesepakatan itu juga sudah disampaikan kepada ihak menajemen rumah sakit tempatnya bekerja. ”Dari awal saya konsisten (mengikuti hasil kesepakatan, Red),” ujarnya.

Menurut dia, sebelum rekomendasi pencabutan itu dilayangkan ke dinkes, pihaknya seharusnya dipanggil untuk diklarifikasi mengenai masalah tersebut. Apalagi, kesepakatan yang dibuat internal organisasinya, Sabtu (11/9), sudah dianulir oleh POGI Cabang Surabaya dan dianggap tidak berlaku.

”Pertemuan (kesepakatan) itu sudah dianggap tidak ada. Aturan yang baru masih digodok. Tetapi, kami tetap memberlakukan hasil kesepakatan yang dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengaku akan mempelajari rekomendasi yang diajukan POGI Bangkalan. Yang jelas, pencabutan SIP hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan. Yakni, dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ”Kalau kami hanya merekomendasikan saja ke dinas yang mengeluarkan. Sebab, SIP itu dikeluarkan perizinan, bukan dinkes,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bangkalan Nur Hotibah mengatakan, organisasinya telah melaksanakan rapat bersama pengurus untuk menindaklanjuti kebijakan POGI. Yakni, batasan maksimum untuk pemberian uang transportasi.

Mengenai dugaan adanya bidan di Kecamatan Arosbaya yang merujuk pasien ke Kamal mendapat fee Rp 2 juta, pihaknya belum menerima laporan. ”Dua minggu lalu saya sudah sampaikan kepada pengurus di ranting mengenai komitmen POGI. Nanti tindak lanjut itu akan diteruskan pengurus ranting kepada 1.600 anggota kami,” tukasnya.

(mr/rus/jup/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia