alexametrics
23.2 C
Madura
Thursday, January 20, 2022

Mantan Sekdes Jadi Tersangka

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Polres Bangkalan melakukan penyelidikan kasus dugaan penilapan bantuan program keluarga harapan (PKH). Hasilnya, mantan sekretaris Desa (Sekdes) Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Bangkalan, ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, pria berinisial MI, 36, warga Dusun Trebung, Desa Gili Anyar.

Dia diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap penerima bantuan pada 2017. Bantuan bertahun-tahun tidak disalurkan. Kartu beserta rekening keluarga penerima manfaat (KPM) tidak diberikan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo menyampaikan, laporan dugaan penyelewengan bantuan PKH sebelumnya masuk Polda Jatim. Laporan masuk Polda Jatim pada Oktober 2019. Parkara itu kemudian dilimpahkan Ditreskrimsus Polda Jatim ke Polres Bangkalan pada 13 Januari 2020. Setelah dilimpahkan ke Polres Bangkalan, baru dikembangkan.

”Hasil penyelidikan, baru ada penetapan tersangka. Terakhir sidik pada 5 Juli 2021,” katanya kemarin (7/12).

Perwira pertama berpangkat tiga balok emas di pundaknya itu menambahkan, dalam penyelidikan, pihaknya memanggil 38 saksi. Pihaknya juga meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) ke Inspektorat Bangkalan. Setelah itu, memeriksa ahli dan gelar penetapan tersangka pada Senin (29/11).

Baca Juga :  Olahraga untuk Kekompakan Tim

Menurut perwira asal Jember itu, dari hasil pengembangan penyidikan, ada dua alat bukti. Dengan demikian, pihaknya menetapkan tersangka lagi. Jabatan tersangka MI pada saat itu Sekdes.

Dari pengembangan kasus itu, polisi juga sudah mengantongi calon tersangka lain. Namun, Sigit belum berkenan membeberkan identitas calon tersangka tersebut. ”Paling lambat minggu depan sudah kami tetapkan tersangka,” tegasnya mewakili Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino.

Sigit menambahkan, penyelewengan bantuan PKH tersebut terjadi pada 2017. Bantuan hanya diberikan kepada beberapa penerima. Sedangkan KPM lainnya tidak mendapatkan kartu maupun buku rekening.

”Yang menerima pada saat itu ada 34 KPM. Tapi, yang diberi hanya dua orang. Kartu dan buku rekening dari 32 orang KPM baru diberikan pada Oktober 2019,” ungkapnya.

Saksi yang dimintai keterangan terdiri atas KPM, Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, dan perangkat Desa Gili Anyar. Perinciannya, dari dinsos tiga orang dan sisanya KPM. Saksi dari dinsos kepala bidang (Kabid) pelindungan dan jaminan sosial (linjamsos). ”Kerugian negara mencapai Rp 190 juta lebih dan kami akan terus mengembangkan kasus ini,” janjinya.

Baca Juga :  Ingatkan Kasus Penembakan Harus Ditangani secara Profesional

Meski telah berstatus tersangka, MI belum ditahan. Keputusan itu diambil polisi karena sejak awal MI dinilai kooperatif. Saat dipanggil kooperatif dan mengakui kesalahannya.

Selama 2021 ini, Polres Bangkalan menangani dua perkara kasus korupsi. Pertama, kasus dana desa (DD) di Kecamatan Arosbaya yang saat ini sudah P21. Sedangkan kasus bansos PKH Desa Gili Anyar ini baru yang pertama.

”Kasus korupsi tidak sebentar. Kasus yang sudah jalan sekian bulan sebentar lagi ada penetapan tersangka baru. Perjalanan penyidikan panjang. Saat ini sudah waktunya penetapan tersangka. Kasus korupsi itu mekanismenya beda dengan konvensional. Tidak bisa langsung LP,” jelas Sigit.

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Polres Bangkalan melakukan penyelidikan kasus dugaan penilapan bantuan program keluarga harapan (PKH). Hasilnya, mantan sekretaris Desa (Sekdes) Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Bangkalan, ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, pria berinisial MI, 36, warga Dusun Trebung, Desa Gili Anyar.

Dia diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap penerima bantuan pada 2017. Bantuan bertahun-tahun tidak disalurkan. Kartu beserta rekening keluarga penerima manfaat (KPM) tidak diberikan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo menyampaikan, laporan dugaan penyelewengan bantuan PKH sebelumnya masuk Polda Jatim. Laporan masuk Polda Jatim pada Oktober 2019. Parkara itu kemudian dilimpahkan Ditreskrimsus Polda Jatim ke Polres Bangkalan pada 13 Januari 2020. Setelah dilimpahkan ke Polres Bangkalan, baru dikembangkan.

”Hasil penyelidikan, baru ada penetapan tersangka. Terakhir sidik pada 5 Juli 2021,” katanya kemarin (7/12).

Perwira pertama berpangkat tiga balok emas di pundaknya itu menambahkan, dalam penyelidikan, pihaknya memanggil 38 saksi. Pihaknya juga meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) ke Inspektorat Bangkalan. Setelah itu, memeriksa ahli dan gelar penetapan tersangka pada Senin (29/11).

Baca Juga :  Pengguna Anggaran Lolos dari Jerat Hukum

Menurut perwira asal Jember itu, dari hasil pengembangan penyidikan, ada dua alat bukti. Dengan demikian, pihaknya menetapkan tersangka lagi. Jabatan tersangka MI pada saat itu Sekdes.

Dari pengembangan kasus itu, polisi juga sudah mengantongi calon tersangka lain. Namun, Sigit belum berkenan membeberkan identitas calon tersangka tersebut. ”Paling lambat minggu depan sudah kami tetapkan tersangka,” tegasnya mewakili Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino.

Sigit menambahkan, penyelewengan bantuan PKH tersebut terjadi pada 2017. Bantuan hanya diberikan kepada beberapa penerima. Sedangkan KPM lainnya tidak mendapatkan kartu maupun buku rekening.

”Yang menerima pada saat itu ada 34 KPM. Tapi, yang diberi hanya dua orang. Kartu dan buku rekening dari 32 orang KPM baru diberikan pada Oktober 2019,” ungkapnya.

Saksi yang dimintai keterangan terdiri atas KPM, Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, dan perangkat Desa Gili Anyar. Perinciannya, dari dinsos tiga orang dan sisanya KPM. Saksi dari dinsos kepala bidang (Kabid) pelindungan dan jaminan sosial (linjamsos). ”Kerugian negara mencapai Rp 190 juta lebih dan kami akan terus mengembangkan kasus ini,” janjinya.

Baca Juga :  Ingatkan Kasus Penembakan Harus Ditangani secara Profesional

Meski telah berstatus tersangka, MI belum ditahan. Keputusan itu diambil polisi karena sejak awal MI dinilai kooperatif. Saat dipanggil kooperatif dan mengakui kesalahannya.

Selama 2021 ini, Polres Bangkalan menangani dua perkara kasus korupsi. Pertama, kasus dana desa (DD) di Kecamatan Arosbaya yang saat ini sudah P21. Sedangkan kasus bansos PKH Desa Gili Anyar ini baru yang pertama.

”Kasus korupsi tidak sebentar. Kasus yang sudah jalan sekian bulan sebentar lagi ada penetapan tersangka baru. Perjalanan penyidikan panjang. Saat ini sudah waktunya penetapan tersangka. Kasus korupsi itu mekanismenya beda dengan konvensional. Tidak bisa langsung LP,” jelas Sigit.

Most Read

Artikel Terbaru