alexametrics
21.9 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Akselerasi Inklusi Keuangan di Ponpes untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

GARUT – Indonesia memiliki peran besar dalam keuangan syariah global. Potensi ekonomi ini dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren (ponpes). Pada 2020 tercatat sebanyak 28.194 ponpes dengan 44,2 persen di antaranya memiliki sumber daya ekonomi.

Besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem ponpes dinilai dapat mendukung salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif menetapkan target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Target tersebut didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Untuk mencapai target inklusi keuangan tersebut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir hadir dalam kegiatan bertema ”Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Ponpes”. Acara itu digelar di Ponpes Persis Rancabango dan Ponpes Fauzan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/11).

Baca Juga :  Airlangga: Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Digitalisasi Pedagang Pasar

Implementasi strategi keuangan inklusif bagi ponpes dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi program serta dukungan dari berbagai stakeholder. Misalnya program pelatihan santripreneur oleh Kementerian Perindustrian, penyerahan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda di kalangan pesantren oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyerahan program Kita Jaga Kiai yang merupakan program Satgasnas Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat), dan Penyaluran KUR oleh Bank Jawa Barat, pemanfaatan produk pegadaian syariah, serta kerja sama Pertashop oleh Pertamina.

”Program ini ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ponpes agar bisa mandiri sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Ini langkah awal untuk mengakselerasi inklusi keuangan dengan memfungsikan ponpes selain sebagai lembaga dakwah. Tapi, juga bisa memberdayakan ekonomi para santri, para kiai, dan masyarakat di sekitar ponpes. Diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para santri, para kiai, dan masyarakat di sekitar ponpes,” kata Iskandar.

Baca Juga :  Pertumbuhan Ekonomi Masih Bergantung pada Pengendalian Pandemi

Inklusi keuangan di Indonesia pada masa pandemi terus mengalami peningkatan. Pada 2020, kepemilikan akun sebanyak 61,7 persen dan penggunaan akun sebesar 81,4 persen. Hal ini sejalan dengan penggunaan uang elektronik berbasis seluler yang meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi 11,7 persen pada 2020 dibandingkan tahun 2018 yang hanya 4,7 persen.

”Inklusi keuangan itu berarti semua masyarakat harus tersentuh dengan pelayanan keuangan. Masyarakat kelompok atas dan kelompok bawah tidak dibedakan dalam pelayanan keuangan, semua sama. Dengan ini, diharapkan semua ponpes dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ulas Iskandar.

Iskandar mengingatkan, sektor ekonomi dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus menangani pandemi dari hulu hingga ke hilir. ”Atas nama Bapak Menko Perekonomian, saya mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan 3M dan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas Iskandar. (ltg/fsr/par)

GARUT – Indonesia memiliki peran besar dalam keuangan syariah global. Potensi ekonomi ini dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren (ponpes). Pada 2020 tercatat sebanyak 28.194 ponpes dengan 44,2 persen di antaranya memiliki sumber daya ekonomi.

Besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem ponpes dinilai dapat mendukung salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif menetapkan target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Target tersebut didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.


Untuk mencapai target inklusi keuangan tersebut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diwakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir hadir dalam kegiatan bertema ”Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Ponpes”. Acara itu digelar di Ponpes Persis Rancabango dan Ponpes Fauzan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/11).

Baca Juga :  Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Jadi High-Income Country

Implementasi strategi keuangan inklusif bagi ponpes dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi program serta dukungan dari berbagai stakeholder. Misalnya program pelatihan santripreneur oleh Kementerian Perindustrian, penyerahan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda di kalangan pesantren oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyerahan program Kita Jaga Kiai yang merupakan program Satgasnas Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat), dan Penyaluran KUR oleh Bank Jawa Barat, pemanfaatan produk pegadaian syariah, serta kerja sama Pertashop oleh Pertamina.

”Program ini ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ponpes agar bisa mandiri sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Ini langkah awal untuk mengakselerasi inklusi keuangan dengan memfungsikan ponpes selain sebagai lembaga dakwah. Tapi, juga bisa memberdayakan ekonomi para santri, para kiai, dan masyarakat di sekitar ponpes. Diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para santri, para kiai, dan masyarakat di sekitar ponpes,” kata Iskandar.

Baca Juga :  Enam Pesantren Ternyata Dapat Kiriman Tabloid Indonesia Barokah

Inklusi keuangan di Indonesia pada masa pandemi terus mengalami peningkatan. Pada 2020, kepemilikan akun sebanyak 61,7 persen dan penggunaan akun sebesar 81,4 persen. Hal ini sejalan dengan penggunaan uang elektronik berbasis seluler yang meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi 11,7 persen pada 2020 dibandingkan tahun 2018 yang hanya 4,7 persen.

”Inklusi keuangan itu berarti semua masyarakat harus tersentuh dengan pelayanan keuangan. Masyarakat kelompok atas dan kelompok bawah tidak dibedakan dalam pelayanan keuangan, semua sama. Dengan ini, diharapkan semua ponpes dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ulas Iskandar.

Iskandar mengingatkan, sektor ekonomi dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus menangani pandemi dari hulu hingga ke hilir. ”Atas nama Bapak Menko Perekonomian, saya mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan 3M dan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas Iskandar. (ltg/fsr/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/