alexametrics
24.3 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran untuk Dorong Akselerasi PEN

JAKARTA – Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi), kombinasi ”rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan covid-19 dan PEN, atau antara kehidupan dan penghidupan.

”Pendekatan penanganan pandemi di setiap negara berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik serta ketersediaan sumber daya. Indonesia berani ambil risiko, namun sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran PEN, Selasa (26/10).

Sejak Juli 2020, Presiden Jokowi telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas kementerian/lembaga. Salah satu respons kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran serta program dalam rangka penanganan Covid-19 plus pemulihan ekonomi melalui program PEN.

Pada 2020, untuk program PEN telah dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun. Pada l 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp 744,7 triliun. Program PEN pada 2020 selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Realisasi program PEN sampai 22 Oktober telah mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu 744,77 triliun. Dalam PEN 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.

”Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100 persen. Selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Airlangga Hartarto.

Komite PC-PEN terus berkoordinasi dalam pelaksanaan program PEN untuk melakukan evaluasi dan update alokasi serta proyeksi penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Upaya optimalisasi dana PEN dilakukan agar dapat mengakselerasi PEN. Khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan dukungan bagi dunia usaha. Dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.

Baca Juga :  Minta Diskan Segera Merespons Program Kartu Kusuka

”Program perlindungan sosial menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar Rp 224 triliun dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” tegas Airlangga Hartarto.

Terdapat sejumlah evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN pada 2021. Salah satunya terkait dengan program bantuan subsidi upah (BSU). Di mana terdapat sisa dana sebesar Rp 1,7 triliun yang akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021. Hal itu usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN.

Detail perluasan cakupan wilayah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama tidak ada perubahan kriteria penerima, kedua perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 kabupaten/kota di 34 provinsi)  Ketiga, total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut. Keempat, perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)

Rapat itu juga memutuskan re-alokasi perlinsos untuk program top-up kartu sembako dan BLT desa dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021. Untuk penambahan/top-up kartu sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi perlinsos lainnya. Antara lain KPM sembako dan cadangan perlinsos. Kemenkeu RI sedang menghitung ketersediaan anggarannya. Penambahan/top-up bantuan kartu sembako dan BLT desa sebesar Rp 300.000 (Untuk durasi 3 bulan sampai Desember 2021). 

Baca Juga :  Jumlah APD Masih Terbatas

Pada rapat tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021. Misalnya realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 116,82 triliun atau 54,3 persen, realisasi klaster perlinsos sebesar Rp 125,10 triliun atau 67 persen, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp 68,07 triliun atau 57,7 persen; realisasi klaster dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 63,20 triliun atau 38,9 persen; dan realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp 60,73 triliun atau 96,7 persen.

Terkait dengan program bantuan tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hingga 25 Oktober 2021, bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target. ”Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk membantu  masyarakat kecil (PKL dan pemilik warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menuturkan, saat ini vaksinasi harian sudah mencapai angka tertinggi yaitu 2,34 juta suntikan per hari. Sesuai arahan Presiden Jokowi, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Tahun depan pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat.

Saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling baik. Diharapkan, akhir tahun telah selesai. Sehingga, ke depan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Sesuai saran WHO, booster tersebut akan diberikan kepada kalangan masyarakat risiko tinggi dan defisiensi imunitas seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.

Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan, strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Karena itu, satgas Covid-19 akan terus mendorong pendirian posko hingga ke tingkat kelurahan. Sehingga, bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. (ltg/fsr/hls/par)

- Advertisement -

JAKARTA – Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi), kombinasi ”rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan covid-19 dan PEN, atau antara kehidupan dan penghidupan.

”Pendekatan penanganan pandemi di setiap negara berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik serta ketersediaan sumber daya. Indonesia berani ambil risiko, namun sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran PEN, Selasa (26/10).

Sejak Juli 2020, Presiden Jokowi telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas kementerian/lembaga. Salah satu respons kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran serta program dalam rangka penanganan Covid-19 plus pemulihan ekonomi melalui program PEN.


Pada 2020, untuk program PEN telah dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun. Pada l 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp 744,7 triliun. Program PEN pada 2020 selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Realisasi program PEN sampai 22 Oktober telah mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu 744,77 triliun. Dalam PEN 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.

”Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar klaster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100 persen. Selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Airlangga Hartarto.

Komite PC-PEN terus berkoordinasi dalam pelaksanaan program PEN untuk melakukan evaluasi dan update alokasi serta proyeksi penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Upaya optimalisasi dana PEN dilakukan agar dapat mengakselerasi PEN. Khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan dukungan bagi dunia usaha. Dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.

Baca Juga :  Pemerintah Yakin Pemulihan Ekonomi Makin Menguat

”Program perlindungan sosial menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar Rp 224 triliun dengan 5,98 juta penerima. Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” tegas Airlangga Hartarto.

Terdapat sejumlah evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN pada 2021. Salah satunya terkait dengan program bantuan subsidi upah (BSU). Di mana terdapat sisa dana sebesar Rp 1,7 triliun yang akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021. Hal itu usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN.

Detail perluasan cakupan wilayah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama tidak ada perubahan kriteria penerima, kedua perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 kabupaten/kota di 34 provinsi)  Ketiga, total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut. Keempat, perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dll.)

Rapat itu juga memutuskan re-alokasi perlinsos untuk program top-up kartu sembako dan BLT desa dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021. Untuk penambahan/top-up kartu sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi perlinsos lainnya. Antara lain KPM sembako dan cadangan perlinsos. Kemenkeu RI sedang menghitung ketersediaan anggarannya. Penambahan/top-up bantuan kartu sembako dan BLT desa sebesar Rp 300.000 (Untuk durasi 3 bulan sampai Desember 2021). 

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Dimakamkan dengan Cara Biasa

Pada rapat tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian realisasi PEN per 22 Oktober 2021. Misalnya realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 116,82 triliun atau 54,3 persen, realisasi klaster perlinsos sebesar Rp 125,10 triliun atau 67 persen, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp 68,07 triliun atau 57,7 persen; realisasi klaster dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 63,20 triliun atau 38,9 persen; dan realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp 60,73 triliun atau 96,7 persen.

Terkait dengan program bantuan tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hingga 25 Oktober 2021, bantuan telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target. ”Serapannya sangat baik. Jadi bantuan ini efektif untuk membantu  masyarakat kecil (PKL dan pemilik warung) dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menuturkan, saat ini vaksinasi harian sudah mencapai angka tertinggi yaitu 2,34 juta suntikan per hari. Sesuai arahan Presiden Jokowi, vaksinasi akan dipercepat secara merata. Tahun depan pemerintah berencana memberikan booster vaksin kepada masyarakat.

Saat ini sedang dikaji tentang kombinasi vaksin mana yang paling baik. Diharapkan, akhir tahun telah selesai. Sehingga, ke depan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Sesuai saran WHO, booster tersebut akan diberikan kepada kalangan masyarakat risiko tinggi dan defisiensi imunitas seperti warga lanjut usia, pengidap penyakit komorbid lainnya.

Terkait upaya penanganan Covid-19, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan, strategi penanganan Covid-19 terdiri dari sosialisasi dan edukasi, penegakan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Karena itu, satgas Covid-19 akan terus mendorong pendirian posko hingga ke tingkat kelurahan. Sehingga, bisa mendorong berbagai upaya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. (ltg/fsr/hls/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/