alexametrics
24.6 C
Madura
Friday, May 20, 2022

JMSI Jatim Paparkan Peran Media Menangkal Hoaks dan Radikalisme

SURABAYA – Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jatim, Syaiful Anam bersama Bupati Magetan, Suprawoto, diminta memaparkan materi bertajuk “Peran Media dalam Menangkal Berita Hoaks dan Radikal”. Acara itu juga menghadirkan wartawan Kompas dan Penulis Buku “Presiden dan Berita HOAKS”, Yurnaldi serta Wakil Ketua PWOIN Jawa Tengah, N. Aji Gunawan.

Kegiatan yang digagas MZK Institute melalui zoom meeting itu, diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Acara berlangsung Senin malam (24/5) selama empat jam. Berbagai pertanyaan dari peserta cukup beragam saat dibuka sesi tanya jawab yang dipandu moderator Agung Santoso.

Menurut Syaiful Anam, hoaks merupakan informasi, berita bohong yang banyak dijumpai di media sosial (Medos). Bahkan ada di media massa produk jurnalistik. “Ini harus kita perangi karena meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Caranya kata Syaiful Anam, media produk pers, media mainstream harus terus membangun kepercayaan masyarakat dengan menyajikan berita yang benar sesuai fakta. “Ikuti kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita,” ujarnya.

Jika wartawan selalu ingat dan berpedoman pada kode etik jurnalistik, dipastikan beritanya benar, tidak hoaks. “Kode etik jurnalistik sering dilupakan, dianggap sepele. Akibatnya muncullah hoaks,” kata Syaiful Anam yang juga Wakil Bendahara PWI Jatim.

Baca Juga :  Suramadu Nol Tarif, Pelabuhan Kamal Makin Sepi

Misalnya pada pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik disebutkan: menguji informasi, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, menerapkan asas praduga tak bersalah, tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Selain itu kata Syaiful Anam, perusahaan pers, media pers harus mengikuti ketentuan UU Pers no 40 Tahun 1999. “Media harus mencantumkan penanggungjawab, pimpinan redaksi dan alamat, serta berbentuk Perseroan Terbatas,” ujar Syaiful Anam yang juga CEO Jatim Pos, media terverifikasi Faktual Dewan Pers ini.

Jika berita dan medianya sudah sesuai UU Pers, maka disebut produk pers dan bisa dijadikan referensi untuk membedakan berita hoaks atau tidak. “Karena itu, kami mengajak siapa pun untuk menjadikan berita dari produk pers sebagai referensi informasi. Bukan dari medsos,” pungkasnya.

Banyaknya berita hoaks di medsos menurut Yurnaldi, menjadikan masyarakat beralih ke media massa produk pers. “Kepercayaan masyarakat pada media produk pers terus meningkat. Hsil penelitian, 84 persen menggunakan produk pers sebagai referensi berita, sisanya masih menggunakan medsos,” paparnya.

Baca Juga :  Mengalkulasi Jangkauan PLN di Pulau Garam

Sementara itu, Bupati Magetan, Suprawoto, mengemukakan teknologi membuat semua jadi efisien. “Namun internet juga bisa seperti pisau bermata dua, ada manfaat ada mudarat,” ucap Suprawoto.

Berdasar konsep falsafah UU ITE, yang namanya real space, harus sama dengan cyber space. Hukum di dunia nyata harus sama dengan di dunia maya. “Di era digital apa yang diunggah sifatnya abadi, akan tetap ada jejak digital. Karena itu, konsep UU ITE didesain lebih berat,” ujar Suprawoto.

Lalu kenapa ada radikalisme?, orang menjadi radikal karena banyak orang yang tidak punya hope (harapan). “Ada sebuah ajaran yang memberi harapan yang luar biasa, dulunya di dunia tersingkirkan kemudian ada ajaran yang luar biasa meskipun dengan cara yang salah. Itulah yang harus diluruskan, dan di sinilah peran media mainstream sangat besar,” tegasnya. (*)

- Advertisement -

SURABAYA – Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jatim, Syaiful Anam bersama Bupati Magetan, Suprawoto, diminta memaparkan materi bertajuk “Peran Media dalam Menangkal Berita Hoaks dan Radikal”. Acara itu juga menghadirkan wartawan Kompas dan Penulis Buku “Presiden dan Berita HOAKS”, Yurnaldi serta Wakil Ketua PWOIN Jawa Tengah, N. Aji Gunawan.

Kegiatan yang digagas MZK Institute melalui zoom meeting itu, diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Acara berlangsung Senin malam (24/5) selama empat jam. Berbagai pertanyaan dari peserta cukup beragam saat dibuka sesi tanya jawab yang dipandu moderator Agung Santoso.

Menurut Syaiful Anam, hoaks merupakan informasi, berita bohong yang banyak dijumpai di media sosial (Medos). Bahkan ada di media massa produk jurnalistik. “Ini harus kita perangi karena meresahkan masyarakat,” ujarnya.


Caranya kata Syaiful Anam, media produk pers, media mainstream harus terus membangun kepercayaan masyarakat dengan menyajikan berita yang benar sesuai fakta. “Ikuti kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita,” ujarnya.

Jika wartawan selalu ingat dan berpedoman pada kode etik jurnalistik, dipastikan beritanya benar, tidak hoaks. “Kode etik jurnalistik sering dilupakan, dianggap sepele. Akibatnya muncullah hoaks,” kata Syaiful Anam yang juga Wakil Bendahara PWI Jatim.

Baca Juga :  Mengalkulasi Jangkauan PLN di Pulau Garam

Misalnya pada pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik disebutkan: menguji informasi, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, menerapkan asas praduga tak bersalah, tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Selain itu kata Syaiful Anam, perusahaan pers, media pers harus mengikuti ketentuan UU Pers no 40 Tahun 1999. “Media harus mencantumkan penanggungjawab, pimpinan redaksi dan alamat, serta berbentuk Perseroan Terbatas,” ujar Syaiful Anam yang juga CEO Jatim Pos, media terverifikasi Faktual Dewan Pers ini.

Jika berita dan medianya sudah sesuai UU Pers, maka disebut produk pers dan bisa dijadikan referensi untuk membedakan berita hoaks atau tidak. “Karena itu, kami mengajak siapa pun untuk menjadikan berita dari produk pers sebagai referensi informasi. Bukan dari medsos,” pungkasnya.

Banyaknya berita hoaks di medsos menurut Yurnaldi, menjadikan masyarakat beralih ke media massa produk pers. “Kepercayaan masyarakat pada media produk pers terus meningkat. Hsil penelitian, 84 persen menggunakan produk pers sebagai referensi berita, sisanya masih menggunakan medsos,” paparnya.

Baca Juga :  Kebijakan dan Program Pemerintah Dinilai Sudah Tepat

Sementara itu, Bupati Magetan, Suprawoto, mengemukakan teknologi membuat semua jadi efisien. “Namun internet juga bisa seperti pisau bermata dua, ada manfaat ada mudarat,” ucap Suprawoto.

Berdasar konsep falsafah UU ITE, yang namanya real space, harus sama dengan cyber space. Hukum di dunia nyata harus sama dengan di dunia maya. “Di era digital apa yang diunggah sifatnya abadi, akan tetap ada jejak digital. Karena itu, konsep UU ITE didesain lebih berat,” ujar Suprawoto.

Lalu kenapa ada radikalisme?, orang menjadi radikal karena banyak orang yang tidak punya hope (harapan). “Ada sebuah ajaran yang memberi harapan yang luar biasa, dulunya di dunia tersingkirkan kemudian ada ajaran yang luar biasa meskipun dengan cara yang salah. Itulah yang harus diluruskan, dan di sinilah peran media mainstream sangat besar,” tegasnya. (*)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/