alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Madura Bukan Daerah Penghasil Migas

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bergerak di bidang pengelolaan migas melakukan eksploitasi di Madura. Namun, keberadaan perusahaan tersebut belum berdampak besar terhadap perekonomian daerah. Salah satu penyebabnya, Madura bukan daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Berdasar rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), empat kabupaten di Madura terkategori daerah termiskin di Jatim. Usut punya usut, ternyata Madura tidak masuk kategori penghasil migas. Karena itu, dana bagi hasil (DBH) yang diterima kecil.

Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, klasifikasi daerah penghasil migas diatur dalam regulasi. Yakni, suatu kabupaten/kota disebut daerah penghasil migas jika sumur bor ada di wilayah daratan (onshore).

Sementara, sumur bor migas di Madura ada di laut (offshore). Dengan demikian, Madura tidak masuk kategori penghasil migas. Tetapi, hanya sebagai daerah terdampak sama seperti kabupaten lain yang di wilayahnya tidak ada aktivitas tambang migas. ”Regulasinya berbunyi begitu,” katanya saat dialog dalam program Madura Talks.

Baca Juga :  Produksi Garam Baru 280 Ribu Ton

Dijelaskan, pemerintah juga mengatur DBH. Persentasenya, 85 persen merupakan hak pemerintah pusat, sedangkan 15 persen sisanya dibagikan pada daerah. Perincian dari 15 persen itu, 3 persen hak pemerintah provinsi, 6 persen hak daerah penghasil, dan 6 persen dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

”DBH yang diperoleh kabupaten di Madura sama dengan yang diperoleh seluruh daerah yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Pejabat asal Sumenep itu mengatakan, Madura akan mendapat DBH besar jika ada eksploitasi di wilayah daratan. Sebenarnya, potensi migas onshore cukup banyak di Madura. Salah satunya di daratan Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Di lokasi tersebut, PT Energi Mineral Langgeng (EML) melakukan eksploitasi. Jika terus dikembangkan, akan sangat membantu terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari DBH.

Baca Juga :  Penelitian Sosial Bantu Pemerintah Rumuskan Kebijakan di Masa Pandemi

Nurwahidi mengatakan, meski Madura tidak masuk daerah penghasil, KKKS tetap bertanggung jawab membantu pembangunan di kawasan Madura melalui dana program pengembangan masyarakat (PPM).

Pada prinsipnya, kegiatan hulu migas tidak boleh merugikan warga sekitar wilayah operasi. Jika terjadi persoalan, semisal di laut ada kerusakan rumpon milik nelayan akibat kegiatan tersebut, perusahaan wajib mengganti. ”Semua kegiatan hulu migas tidak boleh merugikan masyarakat setempat,” tandasnya.

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bergerak di bidang pengelolaan migas melakukan eksploitasi di Madura. Namun, keberadaan perusahaan tersebut belum berdampak besar terhadap perekonomian daerah. Salah satu penyebabnya, Madura bukan daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Berdasar rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), empat kabupaten di Madura terkategori daerah termiskin di Jatim. Usut punya usut, ternyata Madura tidak masuk kategori penghasil migas. Karena itu, dana bagi hasil (DBH) yang diterima kecil.

Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, klasifikasi daerah penghasil migas diatur dalam regulasi. Yakni, suatu kabupaten/kota disebut daerah penghasil migas jika sumur bor ada di wilayah daratan (onshore).


Sementara, sumur bor migas di Madura ada di laut (offshore). Dengan demikian, Madura tidak masuk kategori penghasil migas. Tetapi, hanya sebagai daerah terdampak sama seperti kabupaten lain yang di wilayahnya tidak ada aktivitas tambang migas. ”Regulasinya berbunyi begitu,” katanya saat dialog dalam program Madura Talks.

Baca Juga :  Percepat Herd Immunity, SMAN 2 Pamekasan Gelar Vaksinasi Dosis Kedua

Dijelaskan, pemerintah juga mengatur DBH. Persentasenya, 85 persen merupakan hak pemerintah pusat, sedangkan 15 persen sisanya dibagikan pada daerah. Perincian dari 15 persen itu, 3 persen hak pemerintah provinsi, 6 persen hak daerah penghasil, dan 6 persen dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

”DBH yang diperoleh kabupaten di Madura sama dengan yang diperoleh seluruh daerah yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Pejabat asal Sumenep itu mengatakan, Madura akan mendapat DBH besar jika ada eksploitasi di wilayah daratan. Sebenarnya, potensi migas onshore cukup banyak di Madura. Salah satunya di daratan Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Di lokasi tersebut, PT Energi Mineral Langgeng (EML) melakukan eksploitasi. Jika terus dikembangkan, akan sangat membantu terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari DBH.

Baca Juga :  Begini Cara Ayu Khoirunita Promosikan Batik Bangkalan

Nurwahidi mengatakan, meski Madura tidak masuk daerah penghasil, KKKS tetap bertanggung jawab membantu pembangunan di kawasan Madura melalui dana program pengembangan masyarakat (PPM).

Pada prinsipnya, kegiatan hulu migas tidak boleh merugikan warga sekitar wilayah operasi. Jika terjadi persoalan, semisal di laut ada kerusakan rumpon milik nelayan akibat kegiatan tersebut, perusahaan wajib mengganti. ”Semua kegiatan hulu migas tidak boleh merugikan masyarakat setempat,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/