alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Kejari Punya PR Tunggakan Kasus

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59 menjadi momen kejaksaan meningkatkan kinerja. Pasalnya, kejaksaan negeri (kejari) di Madura masih punya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Misalnya menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi.

 

RadarMadura.id – Kejari Bangkalan telah menaikkan status dugaan korupsi pengadaan kambing etawa ke tahap penyidikan, Senin (2/7/2018). Namun, hingga saat ini Korps Adhyaksa belum menyampaikan ke publik siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus menuntaskan kasus yang ditanganinya. Apalagi dugaan korupsi jelas merugikan negara.

”Kami tidak mau main-main dalam kasus korupsi. Kami terus melakukan pengembangan. Tinggal menunggu waktu saja untuk menentukan tersangka,” katanya kemarin (20/7).

Pemberkasan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan kambing etawa sudah selesai secara keseluruhan. ”BKP (badan pemeriksa keuangan) juga sudah menetapkan berapa jumlah kerugian negaranya,” tegasnya.

Untuk tersangka, lanjut Iqbal, akan mengarah kepada dua orang. Pihaknya tidak ingin membeberkan atau mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan kabing etawa sebelum ada perintah dari atasannya.”Jumlahnya (saksi) seratus lebih. Banyak yang PNS. Tunggu saja,” ungkap Mantan Kasidatun Kejari Kutai Timur itu.   

Di tempat terpisah, Direktur Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Mathur Husyairi akan terus mendukung penuntasan dugaan tindak pidana korupsi. Termasuk yang sudah dilimpahkan dari penyidik polres.

”Saya fokus pada kasus kambing etawa. Kenapa kasus yang ditangani sendiri butuh waktu dua tahun dan harus dua kepala kejari,” sindirnya.

Baca Juga :  Keren! Disperdagprin Gelar Lomba Inovasi Kreatif Camilan Khas Sampang

Mathur mendesak kejari untuk menuntaskan kasus tersebut di tahun ini. ”Katanya hanya hitungan bulan, kenapa ini  masih molor? kami tunggu aksi Kajari baru dan Kasipidsus baru ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, pengadaan kambing etawa merupakan program di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Bangkalan. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana tersebut bersumber dari APBD Bangkalan 2017.

Lalu, Rp 10 juta untuk membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang kambing etawa. Dana itu bersumber dari APBDes 2017 di tiap desa.

Kejanggalan realisasi prograam tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Penyidik telah memeriksa banyak pihak. Di antaranya, DPMD dan BPKAD Bangkalan, swasta atau rekanan, tim anggaran (timgar) pemkab, dan badan anggaran (banggar) DPRD. Penyidik juga memeriksa kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Sementara di Kota Keris, Kejari Sumenep bisa merayakan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59 dengan kegembiraan. Pasalnya, tidak memiliki tunggakan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di tahun ini.

Baca Juga :  Kejari Ancam Jemput Paksa Mantan Kades

Kasipidsus Kejari Sumenep Herpin Hadad mengungkapkan, dalam dua setengah tahun lembaganya menangani lima kasus tipikor (perinciannya lihat grafis). Dia menegaskan, semua kasus tersebut sudah tuntas. ”Alhamdullah kami tidak memiliki tunggakan kasus,” ujarnya.

Dari lima kasus tipikor yang ditangani, Kejari Sumenep berhasil mengumpulkan Rp 600 juta dari denda yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Sementara keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 3.350.000.000.

Kejari Sumenep sudah menyerahkan dana miliaran itu berdasarkan perintah hakim. ”Kita sudah serahkan semua, berdasarkan amar putusannya,” tegasnya.

Diakui, Kejari Sumenep sering menerima laporan dugaan tipikor dari masyarakat. Namun pihaknya tidak bisa memproses lantaran laporan itu bermuatan kepentingan salah satu pihak. ”Kalau melihat laporannya cukup banyak, dalam setahun bisa sampai 30 laporan yang masuk,” beber Herpin.

Laporan yang paling banyak diterima masalah pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan keuangan negara terkait dengan pengelolaan dana desa (DD). ”Selama 2019 ada enam laporan terkait DD,” imbuhnya.

Untuk meminimalkan terjadianya korupsi di Kota Keris, Korps Adhyaksa memaksimalkan kinerja tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Tim tersebut sudah bekerja sama dengan pemkab untuk mengawasi realisasi anggaran yang di atas Rp 1 miliar. ”Kalau yang di bawah Rp 1 miliar kami masih milih-milih,” ungkapnya.

 Upaya lainnya berupa sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku jabatan di tingkat kabupaten hingga desa. ”Sosialisasi, penyuluhan atau warning sudah kami berikan semuanya,” tandasnya. (jup)

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59 menjadi momen kejaksaan meningkatkan kinerja. Pasalnya, kejaksaan negeri (kejari) di Madura masih punya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Misalnya menuntaskan tunggakan kasus dugaan korupsi.

 

RadarMadura.id – Kejari Bangkalan telah menaikkan status dugaan korupsi pengadaan kambing etawa ke tahap penyidikan, Senin (2/7/2018). Namun, hingga saat ini Korps Adhyaksa belum menyampaikan ke publik siapa saja yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus menuntaskan kasus yang ditanganinya. Apalagi dugaan korupsi jelas merugikan negara.

”Kami tidak mau main-main dalam kasus korupsi. Kami terus melakukan pengembangan. Tinggal menunggu waktu saja untuk menentukan tersangka,” katanya kemarin (20/7).

Pemberkasan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan kambing etawa sudah selesai secara keseluruhan. ”BKP (badan pemeriksa keuangan) juga sudah menetapkan berapa jumlah kerugian negaranya,” tegasnya.

Untuk tersangka, lanjut Iqbal, akan mengarah kepada dua orang. Pihaknya tidak ingin membeberkan atau mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan kabing etawa sebelum ada perintah dari atasannya.”Jumlahnya (saksi) seratus lebih. Banyak yang PNS. Tunggu saja,” ungkap Mantan Kasidatun Kejari Kutai Timur itu.   

Di tempat terpisah, Direktur Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Mathur Husyairi akan terus mendukung penuntasan dugaan tindak pidana korupsi. Termasuk yang sudah dilimpahkan dari penyidik polres.

”Saya fokus pada kasus kambing etawa. Kenapa kasus yang ditangani sendiri butuh waktu dua tahun dan harus dua kepala kejari,” sindirnya.

Baca Juga :  Geledah Ruang Kasi Disdik Kejari Sita Barang Ini

Mathur mendesak kejari untuk menuntaskan kasus tersebut di tahun ini. ”Katanya hanya hitungan bulan, kenapa ini  masih molor? kami tunggu aksi Kajari baru dan Kasipidsus baru ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, pengadaan kambing etawa merupakan program di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Bangkalan. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana tersebut bersumber dari APBD Bangkalan 2017.

Lalu, Rp 10 juta untuk membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang kambing etawa. Dana itu bersumber dari APBDes 2017 di tiap desa.

Kejanggalan realisasi prograam tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Penyidik telah memeriksa banyak pihak. Di antaranya, DPMD dan BPKAD Bangkalan, swasta atau rekanan, tim anggaran (timgar) pemkab, dan badan anggaran (banggar) DPRD. Penyidik juga memeriksa kepala desa (Kades) dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Sementara di Kota Keris, Kejari Sumenep bisa merayakan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59 dengan kegembiraan. Pasalnya, tidak memiliki tunggakan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di tahun ini.

Baca Juga :  Kejari Janji Awasi Penggunaan APBD

Kasipidsus Kejari Sumenep Herpin Hadad mengungkapkan, dalam dua setengah tahun lembaganya menangani lima kasus tipikor (perinciannya lihat grafis). Dia menegaskan, semua kasus tersebut sudah tuntas. ”Alhamdullah kami tidak memiliki tunggakan kasus,” ujarnya.

Dari lima kasus tipikor yang ditangani, Kejari Sumenep berhasil mengumpulkan Rp 600 juta dari denda yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Sementara keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 3.350.000.000.

Kejari Sumenep sudah menyerahkan dana miliaran itu berdasarkan perintah hakim. ”Kita sudah serahkan semua, berdasarkan amar putusannya,” tegasnya.

Diakui, Kejari Sumenep sering menerima laporan dugaan tipikor dari masyarakat. Namun pihaknya tidak bisa memproses lantaran laporan itu bermuatan kepentingan salah satu pihak. ”Kalau melihat laporannya cukup banyak, dalam setahun bisa sampai 30 laporan yang masuk,” beber Herpin.

Laporan yang paling banyak diterima masalah pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan keuangan negara terkait dengan pengelolaan dana desa (DD). ”Selama 2019 ada enam laporan terkait DD,” imbuhnya.

Untuk meminimalkan terjadianya korupsi di Kota Keris, Korps Adhyaksa memaksimalkan kinerja tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Tim tersebut sudah bekerja sama dengan pemkab untuk mengawasi realisasi anggaran yang di atas Rp 1 miliar. ”Kalau yang di bawah Rp 1 miliar kami masih milih-milih,” ungkapnya.

 Upaya lainnya berupa sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku jabatan di tingkat kabupaten hingga desa. ”Sosialisasi, penyuluhan atau warning sudah kami berikan semuanya,” tandasnya. (jup)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/