alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Pemerintah Desa Harus Sigap dan Tanggap

Pemerintah desa (pemdes) punya peran strategis untuk mencegah dan memutus rantai persebaran Covid-19. Kebijakan dan langkah-langkah nyata harus dijalankan, sehingga pandemi ini cepat berakhir.

 

SETIAP desa wajib menyediakan anggaran untuk perang melawan korona. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus meng-cover kebutuhan dana pencegahan dan penanganan Covid-19. Pelaksanaannya harus maksimal dan tepat sasaran.

Tahun ini, dana desa (DD) bisa digunakan untuk tiga program prioritas. Yakni, pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya tunai desa (PKTD), dan bantuan langsung tunai dan dana desa (BLT-DD).

Itu sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) 6/2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Ketentuan lebih rinci dijelaskan dalam surat edaran Menteri Desa PDTT 11/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai desa.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang Ahmad Muhtaddin mengatakan, anggaran yang disediakan pemdes berkisar Rp 15 juta sampai Rp 45 juta. Bergantung jumlah penduduk dan kebutuhan desa untuk pengadaan hand sanitizer, ember air, dan sabun.

”Posko Covid-19 dan relawan desa sebagian sudah dibentuk oleh desa, beberapa desa ada memang yang belum,” kata dia kemarin (19/4).

Sosialisasi yang dilaksanakan pemdes langsung kepada warga. Di antaranya, melakukan pencegahan dengan mewajibkan warga menggunakan masker saat hendak keluar rumah. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, tidak berkerumun, tidak boleh mengadakan acara seperti pengajian dan resepsi pernikahan. Intinya, mengumumkan kepada seluruh warga agar tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

”Sosialisasi ini kami maksimalkan melalui perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan relawan covid desa. Jadi, seluruh desa kegiatannya seperti itu,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa posko Covid-19 yang dibentuk oleh pemdes memiliki tugas untuk melakukan pendataan setiap kali ada pendatang baru. Selain itu, melakukan pengecekan kesehatan kepada warga di masing-msing desa yang baru datang dari luar Sampang.

Baca Juga :  Anggaran Penanganan Covid-19 Tujuh Satgas Rp 22 Miliar

Selanjutnya, jika ditemukan gejala, langsung dilaporkan dan dikoordinasikan dengan tim Covid-19 di tingkat kecamatan. ”Desa hanya menyediakan sarana dan prasarana berupa masker, hand sanitizer, dan karantina mandiri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikasa) Pegantenan, Pamekasan, Akhmad Zaini mengutarakan, masing-masing desa telah menyiapkan posko penanggulangan Covid-19. Melalui posko tersebut, aparat desa atau satgas melakukan berbagai langkah-langkah taktis dalam upaya mencegah virus korona.

”Setidak-tidaknya di masing-masing desa sudah terbentuk satgas penanggulangan Covid-19,” kata Kades Bulangan Haji itu.

Di antaranya, dengan menyediakan tempat cuci tangan di berbagai fasilitas umum seperti masjid. Penyemprotan disinfektan dan pemberian masker. Mengenai pola dan mekanismenya diserahkan kepada kebijakan masing-masing Kades.

”Selain itu juga sosialisasi pencegahan melalui banner. Kalau saya memberikan dua ribu masker secara gratis kepada masyarakat,” bebernya.

Menurut Zaini, sesama kepala desa intens berkoordinasi. Khususnya jika ada warga yang baru datang dari perantauan atau dari luar negeri. ”Kita saling mengabarkan karena pencegahan ini butuh kerja bersama,” tegasnya.

Jika ada yang baru datang dari luar daerah, segera dilakukan pendataan. Sebelum masuk desa, mereka dianjurkan untuk ke puskesmas terlebih dahulu. ”Kalau tidak ada masalah, baru masuk ke desa-masing-masing,” ujarnya.

Jika berstatus orang dalam pengawasan (ODP) mereka dikarantina di puskesmas atau di desa yang telah disiapkan secara khusus. ”Desa juga menyiapkan tempat karantina,” imbuhnya.

Dijelaskan, untuk penanggulangan Covid-19 memang diperlukan anggaran yang cukup besar. Tapi, masing-masing desa besarannya tidak sama. ”Ya sampai puluhan juta setiap desa, sesuai dengan luas desa,” tuturnya.

Dia berharap, Covid-19 segera berakhir. Dengan demikian, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. ”Saat ini masyarakat ada yang panik, susah, ada juga yang santai,” ucap Zaini.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Ikasa Pasean Ramli. Menurut dia, sejak beberapa terakhir ini, banyak warga yang bekerja ke luar kota atau luar negeri pulang ke kampung halaman.

Hal tersebut menjadi perhatian masing-masing kepala desa untuk dipantau dan dilakukan pendataan. Pemdes harus memastikan bahwa yang bersangkutan aman dari virus korona. Masing-masing Kades aktif berkoordinasi, berhubung di wilayah pantura banyak warga yang merantau dan menjadi TKI.

Baca Juga :  Pemdes Jangkong Utamakan Layanan Masyarakat

”Kalau ada yang baru datang, kita data dan mereka kita imbau untuk ke puskesmas agar melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita juga imbau agar terlebih dahulu tidak berinteraksi dengan masyarakat,” paparnya.

Ramli mengimbau agar tidak keluar kota dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat. ”Kami imbau agar warga rajin mencuci tangannya agar aman dari virus,” ungkap Kades Dempo Timur itu.

Pengurus AKD Kabupaten Sumenep Sukirno menyampaikan, relawan tim Covid-19 dibentuk untuk pencegahan dan pemantauan orang yang datang dari zona merah. Relawan itu terdiri dari tingkat desa, dusun hingga RT. Semua desa di Sumenep diinstruksikan demikian oleh pemerintah.

”Tentu desa menjadi yang terdepan. Terutama, memantau orang yang baru datang dari rantau. Merkea diimbau berdiam diri di rumah selama 14 hari,” kata Kades Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng itu.

Hal senada disampaikan Suninto, salah seorang pengurus AKD Kecamatan Batang-Batang. Relawan Covid-19 di desanya intens melakukan gerakan pencegahan. ”Di antaranya, melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat ibadah, ke kampung-kampung yang penduduknya baru pulang merantau,” kata Kades Banuaju Barat tersebut.

Selain itu, desa intens melaporkan ke Puskesmas bila ada warga yang datang dari tanah rantau. Tujuannya, supaya dilakukan pengecekan kesehatan sesuai prosedur medis pencegahan Covid-19.                                   Balai desa, termasuk rumah para kepala dusun (Kadus) menjadi pusat informasi. Misalnya warga ingin tahu informasi tata cara pencegahan Covid-19 maupun memberi info warga baru datang dari luar daerah.

Syamsul Arifin, Kades Tambaagung Barat, Kecamatan Ambunten membeberkan, setiap desa menyediakan anggaran pencegahan Covid-19. Per desa minimal Rp 15 juta dan maksimal Rp 30 juta. Bergantung jumlah besaran DD dan jumlah penduduk. ”Desa tentu menyesuaikan dengan imbauan dan instruksi dari struktur pemerintah di jajaran atas. Bagi warga yang baru datang, langsung dites kondisi kesehatannya,” tandasnya. 

Pemerintah desa (pemdes) punya peran strategis untuk mencegah dan memutus rantai persebaran Covid-19. Kebijakan dan langkah-langkah nyata harus dijalankan, sehingga pandemi ini cepat berakhir.

 

SETIAP desa wajib menyediakan anggaran untuk perang melawan korona. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus meng-cover kebutuhan dana pencegahan dan penanganan Covid-19. Pelaksanaannya harus maksimal dan tepat sasaran.

Tahun ini, dana desa (DD) bisa digunakan untuk tiga program prioritas. Yakni, pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya tunai desa (PKTD), dan bantuan langsung tunai dan dana desa (BLT-DD).

Itu sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) 6/2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Ketentuan lebih rinci dijelaskan dalam surat edaran Menteri Desa PDTT 11/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai desa.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang Ahmad Muhtaddin mengatakan, anggaran yang disediakan pemdes berkisar Rp 15 juta sampai Rp 45 juta. Bergantung jumlah penduduk dan kebutuhan desa untuk pengadaan hand sanitizer, ember air, dan sabun.

”Posko Covid-19 dan relawan desa sebagian sudah dibentuk oleh desa, beberapa desa ada memang yang belum,” kata dia kemarin (19/4).

Sosialisasi yang dilaksanakan pemdes langsung kepada warga. Di antaranya, melakukan pencegahan dengan mewajibkan warga menggunakan masker saat hendak keluar rumah. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, tidak berkerumun, tidak boleh mengadakan acara seperti pengajian dan resepsi pernikahan. Intinya, mengumumkan kepada seluruh warga agar tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

”Sosialisasi ini kami maksimalkan melalui perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan relawan covid desa. Jadi, seluruh desa kegiatannya seperti itu,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa posko Covid-19 yang dibentuk oleh pemdes memiliki tugas untuk melakukan pendataan setiap kali ada pendatang baru. Selain itu, melakukan pengecekan kesehatan kepada warga di masing-msing desa yang baru datang dari luar Sampang.

Baca Juga :  Korupsi Banyak Terjadi di Pemerintah Desa

Selanjutnya, jika ditemukan gejala, langsung dilaporkan dan dikoordinasikan dengan tim Covid-19 di tingkat kecamatan. ”Desa hanya menyediakan sarana dan prasarana berupa masker, hand sanitizer, dan karantina mandiri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikasa) Pegantenan, Pamekasan, Akhmad Zaini mengutarakan, masing-masing desa telah menyiapkan posko penanggulangan Covid-19. Melalui posko tersebut, aparat desa atau satgas melakukan berbagai langkah-langkah taktis dalam upaya mencegah virus korona.

”Setidak-tidaknya di masing-masing desa sudah terbentuk satgas penanggulangan Covid-19,” kata Kades Bulangan Haji itu.

Di antaranya, dengan menyediakan tempat cuci tangan di berbagai fasilitas umum seperti masjid. Penyemprotan disinfektan dan pemberian masker. Mengenai pola dan mekanismenya diserahkan kepada kebijakan masing-masing Kades.

”Selain itu juga sosialisasi pencegahan melalui banner. Kalau saya memberikan dua ribu masker secara gratis kepada masyarakat,” bebernya.

Menurut Zaini, sesama kepala desa intens berkoordinasi. Khususnya jika ada warga yang baru datang dari perantauan atau dari luar negeri. ”Kita saling mengabarkan karena pencegahan ini butuh kerja bersama,” tegasnya.

Jika ada yang baru datang dari luar daerah, segera dilakukan pendataan. Sebelum masuk desa, mereka dianjurkan untuk ke puskesmas terlebih dahulu. ”Kalau tidak ada masalah, baru masuk ke desa-masing-masing,” ujarnya.

Jika berstatus orang dalam pengawasan (ODP) mereka dikarantina di puskesmas atau di desa yang telah disiapkan secara khusus. ”Desa juga menyiapkan tempat karantina,” imbuhnya.

Dijelaskan, untuk penanggulangan Covid-19 memang diperlukan anggaran yang cukup besar. Tapi, masing-masing desa besarannya tidak sama. ”Ya sampai puluhan juta setiap desa, sesuai dengan luas desa,” tuturnya.

Dia berharap, Covid-19 segera berakhir. Dengan demikian, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. ”Saat ini masyarakat ada yang panik, susah, ada juga yang santai,” ucap Zaini.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Ikasa Pasean Ramli. Menurut dia, sejak beberapa terakhir ini, banyak warga yang bekerja ke luar kota atau luar negeri pulang ke kampung halaman.

Hal tersebut menjadi perhatian masing-masing kepala desa untuk dipantau dan dilakukan pendataan. Pemdes harus memastikan bahwa yang bersangkutan aman dari virus korona. Masing-masing Kades aktif berkoordinasi, berhubung di wilayah pantura banyak warga yang merantau dan menjadi TKI.

Baca Juga :  Korona dan Kesempatan untuk Merenung

”Kalau ada yang baru datang, kita data dan mereka kita imbau untuk ke puskesmas agar melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita juga imbau agar terlebih dahulu tidak berinteraksi dengan masyarakat,” paparnya.

Ramli mengimbau agar tidak keluar kota dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat. ”Kami imbau agar warga rajin mencuci tangannya agar aman dari virus,” ungkap Kades Dempo Timur itu.

Pengurus AKD Kabupaten Sumenep Sukirno menyampaikan, relawan tim Covid-19 dibentuk untuk pencegahan dan pemantauan orang yang datang dari zona merah. Relawan itu terdiri dari tingkat desa, dusun hingga RT. Semua desa di Sumenep diinstruksikan demikian oleh pemerintah.

”Tentu desa menjadi yang terdepan. Terutama, memantau orang yang baru datang dari rantau. Merkea diimbau berdiam diri di rumah selama 14 hari,” kata Kades Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng itu.

Hal senada disampaikan Suninto, salah seorang pengurus AKD Kecamatan Batang-Batang. Relawan Covid-19 di desanya intens melakukan gerakan pencegahan. ”Di antaranya, melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat ibadah, ke kampung-kampung yang penduduknya baru pulang merantau,” kata Kades Banuaju Barat tersebut.

Selain itu, desa intens melaporkan ke Puskesmas bila ada warga yang datang dari tanah rantau. Tujuannya, supaya dilakukan pengecekan kesehatan sesuai prosedur medis pencegahan Covid-19.                                   Balai desa, termasuk rumah para kepala dusun (Kadus) menjadi pusat informasi. Misalnya warga ingin tahu informasi tata cara pencegahan Covid-19 maupun memberi info warga baru datang dari luar daerah.

Syamsul Arifin, Kades Tambaagung Barat, Kecamatan Ambunten membeberkan, setiap desa menyediakan anggaran pencegahan Covid-19. Per desa minimal Rp 15 juta dan maksimal Rp 30 juta. Bergantung jumlah besaran DD dan jumlah penduduk. ”Desa tentu menyesuaikan dengan imbauan dan instruksi dari struktur pemerintah di jajaran atas. Bagi warga yang baru datang, langsung dites kondisi kesehatannya,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Hasil SKD Diumumkan Hari Ini

Pesta Sabu, Dua Pemuda Diringkus

Artikel Terbaru

/