alexametrics
21 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Gubernur Jatim: Tahapan Pilkada Harus Sesuai Protokol Kesehatan

SURABAYA – Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Agar pesta demokrasi berjalan dengan tertib, aman, damai, dan lancar sesuai protokol kesehatan, Pemprov Jatim bersama forkopimda dan pemkab/pemkot mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan saat menggelar pilkada dalam situasi pandemi Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan (prokes), meningkatkan angka partisipasi pemilih, dan antisipasi berbagai kerawanan.

Untuk mencegah penularan Covid-19 di setiap tahapan, gubernur meminta, bupati/wali kota melakukan rapid test atau swab test kepada para petugas. Menurut Kemenkes RI, hasil rapid test berlaku 14 hari. Jadi harus berbagi tugas, mulai kapan rapid test para petugas. Pelaksanaan rapid test atau swab test jangan terlalu mepet.

”Mari lakukan pemetaan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pilkada ini. Sehingga, rakyat sehat, ekonominya sehat, dan pilkadanya sehat,” terangnya.

Baca Juga :  Menko Airlangga Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Kanisius

Khofifah juga meminta kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada bisa men-support tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan rapid test dan swab test bagi daerah yang melakukan pesta demokrasi. Terutama daerah yang memiliki hak pilih dalam jumlah besar.

”Mohon kepada bupati/wali kota terdekat jikalau ada daerah di sekitarnya dengan jumlah pemilih dan jumlah tim petugas pilkada dalam jumlah besar butuh support, sekiranya memungkinkan, bisa dibantu nakes. Terutama untuk melakukan rapid test dan swab test,” pintanya.

Mantan Mensos RI itu juga meminta bupati/wali kota terus melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Sebab, masih ada masyarakat yang belum tahu kapan pelaksanaan pilkada. Itu penting agar partisipasi masyarakat meningkat.

”Bupati/wali kota bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyebarluasan informasi dan sosialisasi pilkada. Seperti bekerja sama dengan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kami di pemprov setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus menyosialisasikan pilkada serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan,” ungkapnya.

Baca Juga :  40 Bus Jakarta-Bekasi Masuk Madura, Ini yang Dilakukan Tim Gabungan

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak tetap mengutamakan keselamatan jiwa. Yakni, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. ”Sesuai arahan presiden, TNI-Polri tidak segan-segan menindak paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Dia juga minta anggota Polri tetap menjaga netralitas, melakukan pengamanan secara profesional. Kemudian, melakukan deteksi dini fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas. Tahapan pilkada harus diselesaikan dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

”Kepada para Kapolres yang daerahnya melakukan pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian. Itu untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa. Jangan lupa mengingatkan timses dan penyelenggara pemilu untuk tetap mematuhi prokes. Terutama saat pelaksanaan kampanye,” tutupnya. (bam)

SURABAYA – Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Agar pesta demokrasi berjalan dengan tertib, aman, damai, dan lancar sesuai protokol kesehatan, Pemprov Jatim bersama forkopimda dan pemkab/pemkot mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan saat menggelar pilkada dalam situasi pandemi Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan (prokes), meningkatkan angka partisipasi pemilih, dan antisipasi berbagai kerawanan.

Untuk mencegah penularan Covid-19 di setiap tahapan, gubernur meminta, bupati/wali kota melakukan rapid test atau swab test kepada para petugas. Menurut Kemenkes RI, hasil rapid test berlaku 14 hari. Jadi harus berbagi tugas, mulai kapan rapid test para petugas. Pelaksanaan rapid test atau swab test jangan terlalu mepet.


”Mari lakukan pemetaan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pilkada ini. Sehingga, rakyat sehat, ekonominya sehat, dan pilkadanya sehat,” terangnya.

Baca Juga :  Menko Airlangga Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Tunai ke PKL

Khofifah juga meminta kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada bisa men-support tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan rapid test dan swab test bagi daerah yang melakukan pesta demokrasi. Terutama daerah yang memiliki hak pilih dalam jumlah besar.

”Mohon kepada bupati/wali kota terdekat jikalau ada daerah di sekitarnya dengan jumlah pemilih dan jumlah tim petugas pilkada dalam jumlah besar butuh support, sekiranya memungkinkan, bisa dibantu nakes. Terutama untuk melakukan rapid test dan swab test,” pintanya.

Mantan Mensos RI itu juga meminta bupati/wali kota terus melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Sebab, masih ada masyarakat yang belum tahu kapan pelaksanaan pilkada. Itu penting agar partisipasi masyarakat meningkat.

”Bupati/wali kota bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyebarluasan informasi dan sosialisasi pilkada. Seperti bekerja sama dengan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kami di pemprov setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus menyosialisasikan pilkada serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan,” ungkapnya.

Baca Juga :  BKSDA dan Ditpolair Polda Jatim Bongkar Kasus Perdagangan Lutung Jawa

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak tetap mengutamakan keselamatan jiwa. Yakni, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. ”Sesuai arahan presiden, TNI-Polri tidak segan-segan menindak paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Dia juga minta anggota Polri tetap menjaga netralitas, melakukan pengamanan secara profesional. Kemudian, melakukan deteksi dini fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas. Tahapan pilkada harus diselesaikan dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

”Kepada para Kapolres yang daerahnya melakukan pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian. Itu untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa. Jangan lupa mengingatkan timses dan penyelenggara pemilu untuk tetap mematuhi prokes. Terutama saat pelaksanaan kampanye,” tutupnya. (bam)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/