alexametrics
21 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional

JAKARTA – Program kartu prakerja gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima se-Indonesia. Karena diminati dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah terus melanjutkan program kartu prakerja yang diimbangi dengan peningkatan kualitas agar memberi dampak optimal.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pimpinan KPK mengapresiasi institusinya selaku pelaksana program kartu prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program tersebut. ”Apalagi, semua saran KPK telah diimplementasikan,” ucapnya.

Airlangga mengungkapkan, pimpinan KPK juga menyatakan bahwa program kartu prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan meminimalkan banyak persoalan. ”Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya,” katanya.

Kuota program kartu prakerja per provinsi *dibobot (?)* menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan. ”Ke depan, kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan, sosialisasi program juga semakin baik. Indikasinya, tahun 2020 penerima program kartu prakerja di Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua relatif kecil. Tapi di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Baca Juga :  PPKM Luar Jawa-Bali, Tetap Waspada Meski Angka Kasus Terus Turun

Untuk pemerintah daerah (disnaker, disperin, disdag, dispar, diskop UKM) tetap mengikuti surat edaran Mendagri 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Manajemen pelaksana program kartu prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin/Apindo dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI daerah. Sehingga, dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI purna untuk mendaftar program kartu prakerja secara online.

Pendaftar program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI usia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha. Tapi, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di *DTKS Kemensos*, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, dan DPRD.

Dalam skema program kartu prakerja semester 2 tahun 2021 merinci beberapa hal. Misalnya, bantuan pelatihan Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Selanjutnya, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

Baca Juga :  Menko Airlangga Optimistis Papua Barat Jadi Zona Hijau Covid-19

Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga. Mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). Penerima kartu prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan kembaga pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital.

Pendaftaran program kartu prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id. Untuk melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan program kartu prakerja, Menko Airlangga memberi arahan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama melakukan pendampingan keamanan sistem. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.

Saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan program kartu prakerja yang dapat diikuti secara offline. Ke depan, lembaga vokasi akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program kartu prakerja. Peningkatan kualitas SDM terus dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, pemerintah meyakini program kartu prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar. (ltg/fsr/par)

- Advertisement -

JAKARTA – Program kartu prakerja gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima se-Indonesia. Karena diminati dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah terus melanjutkan program kartu prakerja yang diimbangi dengan peningkatan kualitas agar memberi dampak optimal.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pimpinan KPK mengapresiasi institusinya selaku pelaksana program kartu prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program tersebut. ”Apalagi, semua saran KPK telah diimplementasikan,” ucapnya.

Airlangga mengungkapkan, pimpinan KPK juga menyatakan bahwa program kartu prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan meminimalkan banyak persoalan. ”Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya,” katanya.


Kuota program kartu prakerja per provinsi *dibobot (?)* menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan. ”Ke depan, kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan, sosialisasi program juga semakin baik. Indikasinya, tahun 2020 penerima program kartu prakerja di Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua relatif kecil. Tapi di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Baca Juga :  Golkar Bangkalan Yakin Airlangga Bakal Melenggang Mulus Jadi RI-1

Untuk pemerintah daerah (disnaker, disperin, disdag, dispar, diskop UKM) tetap mengikuti surat edaran Mendagri 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Manajemen pelaksana program kartu prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin/Apindo dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI daerah. Sehingga, dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI purna untuk mendaftar program kartu prakerja secara online.

Pendaftar program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI usia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha. Tapi, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di *DTKS Kemensos*, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, dan DPRD.

Dalam skema program kartu prakerja semester 2 tahun 2021 merinci beberapa hal. Misalnya, bantuan pelatihan Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Selanjutnya, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

Baca Juga :  PPKM Luar Jawa-Bali, Tetap Waspada Meski Angka Kasus Terus Turun

Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga. Mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). Penerima kartu prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan kembaga pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital.

Pendaftaran program kartu prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id. Untuk melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan program kartu prakerja, Menko Airlangga memberi arahan kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama melakukan pendampingan keamanan sistem. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.

Saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan program kartu prakerja yang dapat diikuti secara offline. Ke depan, lembaga vokasi akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program kartu prakerja. Peningkatan kualitas SDM terus dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, pemerintah meyakini program kartu prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar. (ltg/fsr/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/