alexametrics
21 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Hulu Migas Butuh Izin Cepat

JAKARTA – Penyederhanaan dan percepatan perizinan yang telah dirintis pemerintah melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja diharapkan dapat segera diimplementasikan. Implementasi undang-undang itu dapat dilakukan melalui diundangkannya peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai turunan regulasi tersebut.

Kebutuhan ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, termasuk di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30 persen hingga 50 persen dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan. Pola ini harus diubah agar bisa lebih dipercepat agar efisien dan pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga semakin efisien.

Taslim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang selama beberapa tahun belakangan ini mengusahakan percepatan perizinan di sektor hulu migas. Proses tersebut telah membuahkan hasil. Pada 2015 perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin. Saat ini sudah mampu diperpendek hanya dengan 146 perizinan.

Namun harus diakui, negara lain juga melakukan upaya yang lebih agresif sehingga upaya mendorong penyederhanaan perizinan diharapkan dapat terus dilakukan di sektor hulu migas. Fakta lain adalah faktor perizinan menjadi salah satu country risk yang menjadi pertimbangan international oil company (IOC) dalam salah satu pertimbangan investasinya.

Baca Juga :  KB Bukopin Konsisten Lanjutkan Transformasi di New Normal

SKK Migas telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui layanan one door service policy (ODSP) yang diluncurkan pada Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari dan ditahun 2021 ditargetkan dapat meningkat menjadi 3 hari.

Taslim menjelaskan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif. Pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP 5/2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lain di tingkat kementerian. Menurut dia, untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan.

”UU Cipta Tenaga Kerja dan PP 5/2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah,” terang Taslim dalam keterangan tertulis Sabtu (17/4).

SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Sakakemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak potensi migas ditemukan di struktur Kaliberau Dalam 2019. Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal 4 tahun 2023.

Baca Juga :  Gandeng SKK Migas Dorong Perekonomian Masyarakat

Taslim mengungkapkan, jika perencanaan ini dapat direaliasikan, maka POD I Sakakemang akan dapat berproduksi hanya dalam waktu 4 tahun 10 bulan sejak ditemukannya gas di blok tersebut. Ini adalah suatu benchmark dalam pengembangan industri hulu migas kedepan. Salah satu kunci penyelesaian proyek pengembangan migas di POD I Kaliberau adalah penyelesaian perizinan yang 90 persen merupakan domain pemerintah.

Dia menambahkan, dampak dari berlarutnya penyelesaian perizinan akan menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek hulu migas. Karena itu, SKK Migas bersama KKKS terus melakukan koordinasi untuk dapat memitigasi perizinan yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Selain itu, mencari cara agar kendala ini dapat diselesaikan.

”Selanjutnya SKK Migas melakukan koordinasi dengan instansi penerbit perizinan untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada kendala dalam penerbitan perizinan. Intinya adalah kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakholders terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas,” pungkas Taslim. (*/luq)

- Advertisement -

JAKARTA – Penyederhanaan dan percepatan perizinan yang telah dirintis pemerintah melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja diharapkan dapat segera diimplementasikan. Implementasi undang-undang itu dapat dilakukan melalui diundangkannya peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai turunan regulasi tersebut.

Kebutuhan ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, termasuk di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30 persen hingga 50 persen dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan. Pola ini harus diubah agar bisa lebih dipercepat agar efisien dan pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga semakin efisien.


Taslim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang selama beberapa tahun belakangan ini mengusahakan percepatan perizinan di sektor hulu migas. Proses tersebut telah membuahkan hasil. Pada 2015 perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin. Saat ini sudah mampu diperpendek hanya dengan 146 perizinan.

Namun harus diakui, negara lain juga melakukan upaya yang lebih agresif sehingga upaya mendorong penyederhanaan perizinan diharapkan dapat terus dilakukan di sektor hulu migas. Fakta lain adalah faktor perizinan menjadi salah satu country risk yang menjadi pertimbangan international oil company (IOC) dalam salah satu pertimbangan investasinya.

Baca Juga :  2021, Tahun Transformasi Bukopin Baru

SKK Migas telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui layanan one door service policy (ODSP) yang diluncurkan pada Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari dan ditahun 2021 ditargetkan dapat meningkat menjadi 3 hari.

Taslim menjelaskan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif. Pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP 5/2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lain di tingkat kementerian. Menurut dia, untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan.

”UU Cipta Tenaga Kerja dan PP 5/2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah,” terang Taslim dalam keterangan tertulis Sabtu (17/4).

SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Sakakemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak potensi migas ditemukan di struktur Kaliberau Dalam 2019. Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal 4 tahun 2023.

Baca Juga :  Golkar Bangkalan Yakin Airlangga Bakal Melenggang Mulus Jadi RI-1

Taslim mengungkapkan, jika perencanaan ini dapat direaliasikan, maka POD I Sakakemang akan dapat berproduksi hanya dalam waktu 4 tahun 10 bulan sejak ditemukannya gas di blok tersebut. Ini adalah suatu benchmark dalam pengembangan industri hulu migas kedepan. Salah satu kunci penyelesaian proyek pengembangan migas di POD I Kaliberau adalah penyelesaian perizinan yang 90 persen merupakan domain pemerintah.

Dia menambahkan, dampak dari berlarutnya penyelesaian perizinan akan menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek hulu migas. Karena itu, SKK Migas bersama KKKS terus melakukan koordinasi untuk dapat memitigasi perizinan yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Selain itu, mencari cara agar kendala ini dapat diselesaikan.

”Selanjutnya SKK Migas melakukan koordinasi dengan instansi penerbit perizinan untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada kendala dalam penerbitan perizinan. Intinya adalah kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakholders terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas,” pungkas Taslim. (*/luq)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/