alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Silakan Foto dan Rekam Pelanggaran

Anggaran besar disiapkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Aparat penegak hukum dengan ketat mengawasi supaya tidak diselewengkan. Masyarakat punya peran untuk mencegah potensi korupsi dari bencana ini.

 

KETUA DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, pemantauan realisasi penanganan Covid-19 terus dilakukan. Termasuk, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila ada temuan. Terutama masyarakat desa, yang terkadang masih ditemukan perbedaan pelayanan antara pendukung kepala desa atau bukan.

Hamid mempersilakan masyarakat merekam dan mengambil gambar temuan itu. Selanjutnya, dilaporkan kepada wakilnya di DPRD. Apalagi, anggaran Covid-19 di Sumenep mencapai Rp 95,8 miliar setelah melakukan refocusing. ”Dari situ nanti kami akan temukan anggaran itu digunakan untuk apa saja. Intinya, bantuan itu harus tepat sasaran,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Djamaluddin menjelaskan, pengawasan dilakukan terhadap penggunaan anggaran maupun dalam penyaluran bantuan. Sejak pengadaan hingga pendistribusian. Pihaknya secara tegas tidak akan kompromi apabila anggaran penanganan Covid-19 dikorupsi. ”Kami juga butuh peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Widiarti menyatakan sikap serupa untuk mengawasi realisasi anggaran Covid-19. Pihaknya juga mendata penerima bantuan masyarakat terdampak. Misalnya, penerima bantuan sosial tunai (BST) hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran bantuan harus tepat sasaran.

”Kami ada bantuan beras dari Kapolri bagi masyarakat terdampak Covid-19. Biasanya ada yang layak menerima tapi tidak terdata. Itu kami langsung berikan,” jelasnya.

Tindakan tegas akan dilakukan apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik penggunaan anggaran maupun penyaluran bantuan. Tindakan ini berlaku bagi siapa pun yang berani memperkaya diri dari musibah ini.

Baca Juga :  Maksimalkan Potensi Daerah dan Percepat Penyerapan Anggaran

”Pejabat yang masih korupsi dari anggaran bencana ini berarti tidak punya hati nurani. Apa pun profesi dan jabatannya, kalau ditemukan melakukan tindak pidana, kami tindak,” tegas Widi.

Aparat penegak hukum (APH) di Sampang juga melakukan pengawasan dan pendampingan realisasi anggaran penanganan Covid-19. Termasuk, program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra mengatakan, kepolisian melakukan pengawasan dan monitoring. Pihaknya juga melakukan pendataan terhadap warga yang belum disentuh program pemerintah melalui bhabinkamtibmas. Data itu kemudian diformulasikan dengan data milik pemerintah daerah.

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan kejanggalan terkait penggunaan anggaran Covid-19. Hanya, ada beberapa warga belum tersentuh program pemerintah. Kemudian, ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk memperoleh bantuan. ”Jika ada fakta hukum terkait penyimpangan, kami akan masuk sesuai norma hukum,” jelasnya.

Kajari Sampang Maskur mengatakan, pihaknya fokus pada upaya pencegahan dan pendampingan. Maka dari itu, sistem kerjanya lebih preventif. Pihaknya memiliki tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan atas seluruh program. Jika ada penyimpangan, akan dilakukan langkah-langkah hukum.

”Jika ada penyimpangan, kami akan berkoordinasi dengan APIP untuk diklarifikasi. Kemudian, hasilnya baru bisa ditindaklanjuti mau diapakan,” ungkapnya.

Maskur berharap, data penerima program bantuan akurat dan tidak tumpang tindih. Bantuan itu diharapkan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. ”Akurasi data harus dikedepankan supaya tidak terjadi penyimpangan,” jelasnya.

Baca Juga :  Warga Terpapar Korona Tembus 231 Orang

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Bangkalan Rp 71,4 miliar. Perlu pengawasan semua pihak. Terutama dari APH, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), dan dewan.

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra mengutarakan, anggaran penanganan Covid-19 tidak boleh dikorupsi. Pejabat yang mengelola anggaran tersebut jangan sampai berniat melakukan penyimpangan. ”Jangan coba-coba. Ancamannya tidak main-main. Seumur hidup dan hukuman mati,” tegas Rama Selasa (12/5).

Pihaknya sudah memerintahkan Kanit tipikor menerbitkan surat perintah pendampingan atas refocusing anggaran 2020. Tujuannya, agar terhindar dari upaya-upaya penyimpangan dan peruntukannya tepat sasaran. ”Kami siap diminta memberikan masukan dan saran dari sisi hukumnya,” sebutnya.

Kajari Bangkalan Emanuel Ahmad mengatakan, setiap pimpinan satuan, baik diminta maupun tidak diminta oleh pemerintah daerah, wajib memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum. Di Bangkalan dibuatkan MoU antara bupati, Kajari, dan Kapolres dalam rangka pendampingan dan pengawasan refocusing dan penggunaan APBD selama wabah Covid-19.

Kasidatun dan Kasipidsus bersama-sama dengan Kasatreskrim melalui Kanit tipikor polres dan auditor APIP memeriksa anggaran yang sudah digunakan. Mereka juga memeriksa anggaran yang sudah dibelanjakan.

Kepala Inspektorat Bangkalan Joko Supriyono mengaku selaku APIP pihaknya sudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan polres. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pendampingan. Kerja sama pendampingan itu dalam rangka mengawal rasionalisasi anggaran. Baik itu yang meliputi refocusing maupun realokasi.

”Jangan sampai di-mark up. Tidak boleh jadi bancakan. Juga tidak boleh disalahgunakan. Diminta atau tidak, kami siap memantau itu,” tegasnya. (jun)

- Advertisement -

Anggaran besar disiapkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Aparat penegak hukum dengan ketat mengawasi supaya tidak diselewengkan. Masyarakat punya peran untuk mencegah potensi korupsi dari bencana ini.

 

KETUA DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, pemantauan realisasi penanganan Covid-19 terus dilakukan. Termasuk, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila ada temuan. Terutama masyarakat desa, yang terkadang masih ditemukan perbedaan pelayanan antara pendukung kepala desa atau bukan.


Hamid mempersilakan masyarakat merekam dan mengambil gambar temuan itu. Selanjutnya, dilaporkan kepada wakilnya di DPRD. Apalagi, anggaran Covid-19 di Sumenep mencapai Rp 95,8 miliar setelah melakukan refocusing. ”Dari situ nanti kami akan temukan anggaran itu digunakan untuk apa saja. Intinya, bantuan itu harus tepat sasaran,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Djamaluddin menjelaskan, pengawasan dilakukan terhadap penggunaan anggaran maupun dalam penyaluran bantuan. Sejak pengadaan hingga pendistribusian. Pihaknya secara tegas tidak akan kompromi apabila anggaran penanganan Covid-19 dikorupsi. ”Kami juga butuh peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Widiarti menyatakan sikap serupa untuk mengawasi realisasi anggaran Covid-19. Pihaknya juga mendata penerima bantuan masyarakat terdampak. Misalnya, penerima bantuan sosial tunai (BST) hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran bantuan harus tepat sasaran.

”Kami ada bantuan beras dari Kapolri bagi masyarakat terdampak Covid-19. Biasanya ada yang layak menerima tapi tidak terdata. Itu kami langsung berikan,” jelasnya.

Tindakan tegas akan dilakukan apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik penggunaan anggaran maupun penyaluran bantuan. Tindakan ini berlaku bagi siapa pun yang berani memperkaya diri dari musibah ini.

Baca Juga :  SMK Hambar tanpa Praktik

”Pejabat yang masih korupsi dari anggaran bencana ini berarti tidak punya hati nurani. Apa pun profesi dan jabatannya, kalau ditemukan melakukan tindak pidana, kami tindak,” tegas Widi.

Aparat penegak hukum (APH) di Sampang juga melakukan pengawasan dan pendampingan realisasi anggaran penanganan Covid-19. Termasuk, program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra mengatakan, kepolisian melakukan pengawasan dan monitoring. Pihaknya juga melakukan pendataan terhadap warga yang belum disentuh program pemerintah melalui bhabinkamtibmas. Data itu kemudian diformulasikan dengan data milik pemerintah daerah.

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan kejanggalan terkait penggunaan anggaran Covid-19. Hanya, ada beberapa warga belum tersentuh program pemerintah. Kemudian, ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk memperoleh bantuan. ”Jika ada fakta hukum terkait penyimpangan, kami akan masuk sesuai norma hukum,” jelasnya.

Kajari Sampang Maskur mengatakan, pihaknya fokus pada upaya pencegahan dan pendampingan. Maka dari itu, sistem kerjanya lebih preventif. Pihaknya memiliki tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan atas seluruh program. Jika ada penyimpangan, akan dilakukan langkah-langkah hukum.

”Jika ada penyimpangan, kami akan berkoordinasi dengan APIP untuk diklarifikasi. Kemudian, hasilnya baru bisa ditindaklanjuti mau diapakan,” ungkapnya.

Maskur berharap, data penerima program bantuan akurat dan tidak tumpang tindih. Bantuan itu diharapkan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. ”Akurasi data harus dikedepankan supaya tidak terjadi penyimpangan,” jelasnya.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Liburkan Sekolah, Disdik Pamekasan Tunggu Edaran Resmi

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Bangkalan Rp 71,4 miliar. Perlu pengawasan semua pihak. Terutama dari APH, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), dan dewan.

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra mengutarakan, anggaran penanganan Covid-19 tidak boleh dikorupsi. Pejabat yang mengelola anggaran tersebut jangan sampai berniat melakukan penyimpangan. ”Jangan coba-coba. Ancamannya tidak main-main. Seumur hidup dan hukuman mati,” tegas Rama Selasa (12/5).

Pihaknya sudah memerintahkan Kanit tipikor menerbitkan surat perintah pendampingan atas refocusing anggaran 2020. Tujuannya, agar terhindar dari upaya-upaya penyimpangan dan peruntukannya tepat sasaran. ”Kami siap diminta memberikan masukan dan saran dari sisi hukumnya,” sebutnya.

Kajari Bangkalan Emanuel Ahmad mengatakan, setiap pimpinan satuan, baik diminta maupun tidak diminta oleh pemerintah daerah, wajib memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum. Di Bangkalan dibuatkan MoU antara bupati, Kajari, dan Kapolres dalam rangka pendampingan dan pengawasan refocusing dan penggunaan APBD selama wabah Covid-19.

Kasidatun dan Kasipidsus bersama-sama dengan Kasatreskrim melalui Kanit tipikor polres dan auditor APIP memeriksa anggaran yang sudah digunakan. Mereka juga memeriksa anggaran yang sudah dibelanjakan.

Kepala Inspektorat Bangkalan Joko Supriyono mengaku selaku APIP pihaknya sudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan polres. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pendampingan. Kerja sama pendampingan itu dalam rangka mengawal rasionalisasi anggaran. Baik itu yang meliputi refocusing maupun realokasi.

”Jangan sampai di-mark up. Tidak boleh jadi bancakan. Juga tidak boleh disalahgunakan. Diminta atau tidak, kami siap memantau itu,” tegasnya. (jun)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/