alexametrics
23.2 C
Madura
Thursday, January 20, 2022

Kekerasan terhadap Jurnalis Jadi Atensi Dewan Pers

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi atensi Dewan Pers. Karena itu, lembaga yang menaungi komunitas pers itu memperpanjang memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menyampaikan, pihaknya mengecam semua tindakan kekerasan, apalagi terjadi terhadap jurnalis. Siapa pun pelakunya tidak dibenarkan melakukan kekerasan. Terlebih kerja-kerja jurnalistik dilindungi undang-undang.

Dia menuturkan, setiap tahun kasus kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi. Pelakunya ada yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Hal itu menjadi catatan di internal Dewan Pers dalam menegakkan kebebasan pers.

”Ini menjadi pelajaran dan catatan bagi kita semua,” tuturnya usai menghadiri sidang putusan yang menjerat dua anggota polisi aktif di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Baca Juga :  Temukan Suami Tewas Bersimbah Darah
DIVONIS BERSALAH: Dua terdakwa kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi menjalani sidang putusan di PN Surabaya kemarin.

Agung mencontohkan kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis Nurhadi. Menurutnya, kasus kekerasan tersebut dinilai mencederai kebebasan pers yang selama ini diperjuangkan. Seharusnya, jurnalis yang sedang melakukan pekerjaan harus dihormati.

Dia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, karena di dalam UU juga disampaikan bahwa kerja-kerja jurnalis itu dilindungi. Pihaknya juga menghormati putusan yang telah diberikan kepada terdakwa. ”Kami mengapresiasi ketika dibacakan putusannya 10 bulan. Tapi sayangnya, tidak ada penahanan kepada terdakwa,” sesalnya.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers itu mengingatkan kepada masyarakat terkait UU yang mengatur kode etik jurnalistik. Ketika ada pemberitaan yang dirasa merugikan maka harus disampaikan. Lembaga atau institusi berhak meminta hak jawab kepada perusahaan media.

Baca Juga :  RadarMadura.id Terverifikasi Faktual Dewan Pers

”Kami berharap ini adalah kasus terakhir yang menimpa jurnalis. Sekali lagi, siapa pun yang merasa dirugikan kerja wartawan, baik itu di lapangan atau hasil pemberitaannya, sesuai UU Pers, sampaikan ke medianya atau kepada Dewan Pers,” tegasnya.

Agung mengungkapkan, kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja. Sekecil apa pun hal itu akan menjadi perhatian Dewan Pers. Saat ini pihaknya sedang memproses perpanjangan MoU dengan Polri. Beberapa minggu yang lalu sempat ada pembahasan tentang perpanjangan MOU antara Dewan Pers dan Polri. Kemungkinan minggu depan sudah masuk pada pembahasan.

”Kami upayakan memberikan sosialisasi kepada Polri ketika jenjang pendidikan. Kita memberikan pemahaman tentang kerja jurnalistik sehingga diharapkan mereka menjadi tahu treatment-nya,” tandasnya. (bil/rus)

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi atensi Dewan Pers. Karena itu, lembaga yang menaungi komunitas pers itu memperpanjang memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menyampaikan, pihaknya mengecam semua tindakan kekerasan, apalagi terjadi terhadap jurnalis. Siapa pun pelakunya tidak dibenarkan melakukan kekerasan. Terlebih kerja-kerja jurnalistik dilindungi undang-undang.

Dia menuturkan, setiap tahun kasus kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi. Pelakunya ada yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Hal itu menjadi catatan di internal Dewan Pers dalam menegakkan kebebasan pers.

”Ini menjadi pelajaran dan catatan bagi kita semua,” tuturnya usai menghadiri sidang putusan yang menjerat dua anggota polisi aktif di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Baca Juga :  Desak  Polres Usut Tuntas Kasus Kekerasan
DIVONIS BERSALAH: Dua terdakwa kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi menjalani sidang putusan di PN Surabaya kemarin.

Agung mencontohkan kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis Nurhadi. Menurutnya, kasus kekerasan tersebut dinilai mencederai kebebasan pers yang selama ini diperjuangkan. Seharusnya, jurnalis yang sedang melakukan pekerjaan harus dihormati.

Dia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, karena di dalam UU juga disampaikan bahwa kerja-kerja jurnalis itu dilindungi. Pihaknya juga menghormati putusan yang telah diberikan kepada terdakwa. ”Kami mengapresiasi ketika dibacakan putusannya 10 bulan. Tapi sayangnya, tidak ada penahanan kepada terdakwa,” sesalnya.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers itu mengingatkan kepada masyarakat terkait UU yang mengatur kode etik jurnalistik. Ketika ada pemberitaan yang dirasa merugikan maka harus disampaikan. Lembaga atau institusi berhak meminta hak jawab kepada perusahaan media.

Baca Juga :  Percepat Kemajuan Indonesia, Program Ini Yang Dilakukan Baharkam Polri

”Kami berharap ini adalah kasus terakhir yang menimpa jurnalis. Sekali lagi, siapa pun yang merasa dirugikan kerja wartawan, baik itu di lapangan atau hasil pemberitaannya, sesuai UU Pers, sampaikan ke medianya atau kepada Dewan Pers,” tegasnya.

Agung mengungkapkan, kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja. Sekecil apa pun hal itu akan menjadi perhatian Dewan Pers. Saat ini pihaknya sedang memproses perpanjangan MoU dengan Polri. Beberapa minggu yang lalu sempat ada pembahasan tentang perpanjangan MOU antara Dewan Pers dan Polri. Kemungkinan minggu depan sudah masuk pada pembahasan.

”Kami upayakan memberikan sosialisasi kepada Polri ketika jenjang pendidikan. Kita memberikan pemahaman tentang kerja jurnalistik sehingga diharapkan mereka menjadi tahu treatment-nya,” tandasnya. (bil/rus)

Most Read

Artikel Terbaru