alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Sistem Pembelajaran SMA/SMK Tahun Ajaran 2020

Kegiatan belajar mengajar (KBM) tingkat SMA/SMK tahun ajaran baru memang belum dimulai. Namun, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Madura mulai memetakan cara yang paling efektif.

KEPALA Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin menyampaikan, pembelajaran sekolah di kecamatan zona hijau masih diusulkan ke provinsi. Mungkin dalam pekan ini sudah bisa diputuskan.

Tetapi, untuk lembaga pendidikan di daratan, jelas tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Sebab, dari 18 kecamatan daratan hanya Ambunten yang masih hijau.

Sementara sekolah kecamatan kepulauan diizinkan untuk melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Namun, secara teknis pembelajaran tidak seperti biasa. Siswa yang masuk kelas hanya separo. Bisa juga per hari giliran antara kelas X, XI, dan XII.

Semua lembaga pendidikan di zona hijau juga wajib menyediakan alat pencegahan Covid-19. Tiap ruangan wajib dilengkapi tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun, dan semacamnya. Selain itu, menyediakan bilik sterilisasi dan setiap minggu rutin menyemprotkan disinfektan. Guru juga di-rapid test sebelum PTM berlangsung.

Syamsul menuturkan, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengacu pada kurikulum. Tetapi, target kurikulum tahun ini tidak akan tercapai 100 persen hingga siswa memahami materi pembelajaran. ”Tidak bisa menuntaskan kurikulum, tapi upayakan pembelajaran tetap berjalan 100 persen,” terangnya.

Sementara pembelajaran peserta didik di lembaga pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) tidak sama seperti SMA/SMK. Butuh perlakuan khusus. Cabang dinas pendidikan menyerahkan kewenangan pembelajaran pada sekolah masing-masing. Diperbolehkan melangsungkan KBM tatap muka, dengan catatan mengikuti protokol kesehatan dan sekolah melengkapi alat perlengkapan pencegahan Covid-19.

Baca Juga :  Pemerintah Tambah Bansos di Daerah yang Terapkan PPKM Level 4

Sistem pembelajaran siswa PK-PLK disesuaikan dengan kondisi sekolah. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan pembelajaran. Pihaknya meminta agar guru berperan aktif demi keberlangsungan KBM. Bisa menggunakan sistem jemput bola, yakni guru mendatangi anak didik. ”Diatur secara bergiliran. Guru harus bisa mengatur metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus siswa tersebut,” tambahnya.

Kepala SMKN 1 Sumenep Zainul Sahari menyampaikan, model pembelajaran daring sudah disiapkan. Pihaknya butuh solusi terkait kegiatan praktikum. ”Jika secara tatap muka, keselamatan dan kesehatan siswa dan guru menjadi pertimbangan utama,” ucapnya.

Zainul meminta guru kreatif dan inovatif saat melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan pada siswa untuk produktif dan normatif. Siswa juga harus berperan aktif saat KBM daring berlangsung agar guru bisa memantau pemahaman siswa. ”Guru dan murid harus proaktif,” pintanya.

Jumlah SMA di Sumenep 84 lembaga, yakni 72 swasta dan 12 negeri. Jumlah SMK di Sumenep 63 lembaga, terdiri dari 60 swasta dan tiga negeri. Sedangkan PK-PLK swasta 3 sekolah dan PK-PLK negeri 1 sekolah.

Kasi SMA dan PK-PLK Cabdin Pendidikan Jatim Wilayah Bangkalan Moh. Fauzi mengutarakan, KBM tatap muka tidak bisa dilakukan. Sebab, status Bangkalan belum zona hijau. Peserta didik baru dan lama tetap melalui belajar dari rumah (BDR). ”Samalah dengan jenjang pendidikan yang lain,” katanya.

Baca Juga :  Di-Rapid Test, 3 PDP Dinyatakan Reaktif

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tak sesuai harapan. Dari sekian SMAN dan SMKN tidak memenuhi pagu. ”Tingkat SMAN dan SMKN itu masing-masing berjumlah 10 sekolah. Tetapi, semuanya tidak ada yang mencapai pagu,” ujarnya.

Pagu yang tersedia tahun ini 6.564. Pagu SMAN 2.836 kursi untuk 81 rombongan belajar (rombel). Sedangkan jatah SMKN 3.728 siswa yang terbagi dalam 1.964 pagu dan 104 rombel.

Namun, pagu itu hanya terisi 4.500 karena banyak lembaga pendidikan lain. Padahal, lulusan siswa tingkat SMP tahun ini mencapai belasan ribu. ”Selain itu, orang tua mulai timbul kesadaran untuk menyekolahkan anaknya tidak harus ke sekolah negeri,” ucapnya.

Meski ada dua ribu lebih pagu tidak terisi, PPDB tetap sesuai petunjuk teknis (juknis). Terdapat tiga tahap untuk penerimaan peserta didik baru. Tahap pertama kategori siswa tidak mampu, pindah orang tua, serta prestasi akademik dan nonakademik. Tahap kedua berdasarkan zonasi atau jarak. Tahap ketiga prestasi rapor dan unas.

Jika KBM tatap muka bisa dilaksanakan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jenjang pendidikan lainnya. Dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 20 siswa. Kemudian, tempat duduknya berjarak. (mi)

Kegiatan belajar mengajar (KBM) tingkat SMA/SMK tahun ajaran baru memang belum dimulai. Namun, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Madura mulai memetakan cara yang paling efektif.

KEPALA Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin menyampaikan, pembelajaran sekolah di kecamatan zona hijau masih diusulkan ke provinsi. Mungkin dalam pekan ini sudah bisa diputuskan.

Tetapi, untuk lembaga pendidikan di daratan, jelas tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Sebab, dari 18 kecamatan daratan hanya Ambunten yang masih hijau.


Sementara sekolah kecamatan kepulauan diizinkan untuk melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Namun, secara teknis pembelajaran tidak seperti biasa. Siswa yang masuk kelas hanya separo. Bisa juga per hari giliran antara kelas X, XI, dan XII.

Semua lembaga pendidikan di zona hijau juga wajib menyediakan alat pencegahan Covid-19. Tiap ruangan wajib dilengkapi tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun, dan semacamnya. Selain itu, menyediakan bilik sterilisasi dan setiap minggu rutin menyemprotkan disinfektan. Guru juga di-rapid test sebelum PTM berlangsung.

Syamsul menuturkan, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengacu pada kurikulum. Tetapi, target kurikulum tahun ini tidak akan tercapai 100 persen hingga siswa memahami materi pembelajaran. ”Tidak bisa menuntaskan kurikulum, tapi upayakan pembelajaran tetap berjalan 100 persen,” terangnya.

Sementara pembelajaran peserta didik di lembaga pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) tidak sama seperti SMA/SMK. Butuh perlakuan khusus. Cabang dinas pendidikan menyerahkan kewenangan pembelajaran pada sekolah masing-masing. Diperbolehkan melangsungkan KBM tatap muka, dengan catatan mengikuti protokol kesehatan dan sekolah melengkapi alat perlengkapan pencegahan Covid-19.

Baca Juga :  Dinkes Sampang: Kusta Bisa Diobati, Bukan Penyakit Kutukan dan Turunan

Sistem pembelajaran siswa PK-PLK disesuaikan dengan kondisi sekolah. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan pembelajaran. Pihaknya meminta agar guru berperan aktif demi keberlangsungan KBM. Bisa menggunakan sistem jemput bola, yakni guru mendatangi anak didik. ”Diatur secara bergiliran. Guru harus bisa mengatur metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus siswa tersebut,” tambahnya.

Kepala SMKN 1 Sumenep Zainul Sahari menyampaikan, model pembelajaran daring sudah disiapkan. Pihaknya butuh solusi terkait kegiatan praktikum. ”Jika secara tatap muka, keselamatan dan kesehatan siswa dan guru menjadi pertimbangan utama,” ucapnya.

Zainul meminta guru kreatif dan inovatif saat melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan pada siswa untuk produktif dan normatif. Siswa juga harus berperan aktif saat KBM daring berlangsung agar guru bisa memantau pemahaman siswa. ”Guru dan murid harus proaktif,” pintanya.

Jumlah SMA di Sumenep 84 lembaga, yakni 72 swasta dan 12 negeri. Jumlah SMK di Sumenep 63 lembaga, terdiri dari 60 swasta dan tiga negeri. Sedangkan PK-PLK swasta 3 sekolah dan PK-PLK negeri 1 sekolah.

Kasi SMA dan PK-PLK Cabdin Pendidikan Jatim Wilayah Bangkalan Moh. Fauzi mengutarakan, KBM tatap muka tidak bisa dilakukan. Sebab, status Bangkalan belum zona hijau. Peserta didik baru dan lama tetap melalui belajar dari rumah (BDR). ”Samalah dengan jenjang pendidikan yang lain,” katanya.

Baca Juga :  Juknis SPP Gratis Belum Turun

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tak sesuai harapan. Dari sekian SMAN dan SMKN tidak memenuhi pagu. ”Tingkat SMAN dan SMKN itu masing-masing berjumlah 10 sekolah. Tetapi, semuanya tidak ada yang mencapai pagu,” ujarnya.

Pagu yang tersedia tahun ini 6.564. Pagu SMAN 2.836 kursi untuk 81 rombongan belajar (rombel). Sedangkan jatah SMKN 3.728 siswa yang terbagi dalam 1.964 pagu dan 104 rombel.

Namun, pagu itu hanya terisi 4.500 karena banyak lembaga pendidikan lain. Padahal, lulusan siswa tingkat SMP tahun ini mencapai belasan ribu. ”Selain itu, orang tua mulai timbul kesadaran untuk menyekolahkan anaknya tidak harus ke sekolah negeri,” ucapnya.

Meski ada dua ribu lebih pagu tidak terisi, PPDB tetap sesuai petunjuk teknis (juknis). Terdapat tiga tahap untuk penerimaan peserta didik baru. Tahap pertama kategori siswa tidak mampu, pindah orang tua, serta prestasi akademik dan nonakademik. Tahap kedua berdasarkan zonasi atau jarak. Tahap ketiga prestasi rapor dan unas.

Jika KBM tatap muka bisa dilaksanakan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jenjang pendidikan lainnya. Dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 20 siswa. Kemudian, tempat duduknya berjarak. (mi)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/