alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

DP Hanya Tangani Laporan Bagi Media Yang Terdaftar, Ini Tanggapan JMSI

GORONTALO – Ada korelasi positif antara ketegangan politik dan persebaran kabar bohong atau hoaks. Pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, menjadi momen yang paling sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memproduksi hoaks demi menyudutkan lawan politik.

Demikian diingatkan praktisi media Yosep Stanley Adi Prasetyo ketika berbicara pada kegiatan ”Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” atau Ngopi Coi dengan tema ”Media, Internet, dan Hoaks”. Acara itu digagas Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada Jumat itu (6/11) dihadiri puluhan wartawan dan humas berbagai instansi. Termasuk, ayahanda atau kepala desa dan anggota bintara pembina desa atau babinsa.

Yosep Stanley Adi Prasetyo, mantan anggota Dewan Pers (DP) yang biasa disapa Stanley mengatakan, sejauh ini hoaks lebih banyak beredar di media sosial (medsos). Seperti di grup WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu mengungkapkan, di Indonesia, jumlah handphone yang digunakan sudah lebih dari tiga ratus juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Ini berarti, satu orang memiliki lebih dari satu handphone.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Bisa Capai 7-8 Persen

Stanley menambahkan, kalangan masyarakat bawah adalah pihak yang paling banyak menggunakan handphone. Karena pemahaman yang kurang, tidak lagi memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Biasanya langsung menyebarkannya. Mereka inilah yang berkontribusi besar menyebarkan hoaks.

Sedangkan hoaks bila sudah menyangkut dan menyerang lawan politik, pasti dibuat kelompok ”masyarakat atas” atau mereka yang memiliki pengetahuan luas.

Stanley mengingatkan wartawan sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Cara terbaik menghindarkan hal ini adalah mematuhi hukum besi, yakni konfirmasi menjaga keberimbangan berita.

”Bila ada media yag dilaporkan (karena diduga menyebarkan hoaks) Dewan Pers hanya akan memeriksa media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Bila tidak terdaftar, Dewan Pers menyerahkannya kepada aparat hukum,” ujar Stanley.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Mahmud Marhaba secara terpisah mengatakan, dirinya sangat mendukung pernyataan Stanley itu.

Baca Juga :  Proyek Rp 2,9 M Diklaim Gagal Lelang

Menurutnya, apa yang disampaikan Stanley sejalan dengan maksud pendirian JMSI yang merupakan wadah perkumpulan perusahaan pers di tanah air. JMSI memiliki visi menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat. Termasuk, berupaya membantu perusahaan pers di berbagai daerah menjadi perusahaan pers yang profesional dan terdaftar di DP.

”Ada lebih dari 50 ribu media siber tersebar di tanah air. Tidak mungkin bisa ditangani oleh Dewan Pers sendiri. JMSI hadir untuk membantu perusahaan pers terdaftar di Dewan Pers. Dengan demikian, kerja Dewan Pers bisa terbantu oleh JMSI,” ujar Mahmud.

JMSI secara resmi mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers tanggal 26 Oktober lalu. Kini ratusan media siber sudah menyatakan diri bergabung menjadi anggota JMSI.

”Media yang menjadi anggota JMSI secara otomatis kami daftarkan sebagai anggota di Dewan Pers. Kita akan mengawal setiap anggota JMSI untuk terdaftar secara administrasi dan faktual di Dewan Pers,” tegas Mahmud. (*)

- Advertisement -

GORONTALO – Ada korelasi positif antara ketegangan politik dan persebaran kabar bohong atau hoaks. Pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, menjadi momen yang paling sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memproduksi hoaks demi menyudutkan lawan politik.

Demikian diingatkan praktisi media Yosep Stanley Adi Prasetyo ketika berbicara pada kegiatan ”Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” atau Ngopi Coi dengan tema ”Media, Internet, dan Hoaks”. Acara itu digagas Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada Jumat itu (6/11) dihadiri puluhan wartawan dan humas berbagai instansi. Termasuk, ayahanda atau kepala desa dan anggota bintara pembina desa atau babinsa.


Yosep Stanley Adi Prasetyo, mantan anggota Dewan Pers (DP) yang biasa disapa Stanley mengatakan, sejauh ini hoaks lebih banyak beredar di media sosial (medsos). Seperti di grup WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu mengungkapkan, di Indonesia, jumlah handphone yang digunakan sudah lebih dari tiga ratus juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Ini berarti, satu orang memiliki lebih dari satu handphone.

Baca Juga :  Menerawang Penanganan Jenazah Pasien Covid-19

Stanley menambahkan, kalangan masyarakat bawah adalah pihak yang paling banyak menggunakan handphone. Karena pemahaman yang kurang, tidak lagi memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Biasanya langsung menyebarkannya. Mereka inilah yang berkontribusi besar menyebarkan hoaks.

Sedangkan hoaks bila sudah menyangkut dan menyerang lawan politik, pasti dibuat kelompok ”masyarakat atas” atau mereka yang memiliki pengetahuan luas.

Stanley mengingatkan wartawan sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Cara terbaik menghindarkan hal ini adalah mematuhi hukum besi, yakni konfirmasi menjaga keberimbangan berita.

”Bila ada media yag dilaporkan (karena diduga menyebarkan hoaks) Dewan Pers hanya akan memeriksa media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Bila tidak terdaftar, Dewan Pers menyerahkannya kepada aparat hukum,” ujar Stanley.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Mahmud Marhaba secara terpisah mengatakan, dirinya sangat mendukung pernyataan Stanley itu.

Baca Juga :  Awasi Penyaluran Bansos Warga Terdampak Pandemi

Menurutnya, apa yang disampaikan Stanley sejalan dengan maksud pendirian JMSI yang merupakan wadah perkumpulan perusahaan pers di tanah air. JMSI memiliki visi menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat. Termasuk, berupaya membantu perusahaan pers di berbagai daerah menjadi perusahaan pers yang profesional dan terdaftar di DP.

”Ada lebih dari 50 ribu media siber tersebar di tanah air. Tidak mungkin bisa ditangani oleh Dewan Pers sendiri. JMSI hadir untuk membantu perusahaan pers terdaftar di Dewan Pers. Dengan demikian, kerja Dewan Pers bisa terbantu oleh JMSI,” ujar Mahmud.

JMSI secara resmi mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers tanggal 26 Oktober lalu. Kini ratusan media siber sudah menyatakan diri bergabung menjadi anggota JMSI.

”Media yang menjadi anggota JMSI secara otomatis kami daftarkan sebagai anggota di Dewan Pers. Kita akan mengawal setiap anggota JMSI untuk terdaftar secara administrasi dan faktual di Dewan Pers,” tegas Mahmud. (*)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/