alexametrics
29.1 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Aktivis Gelora Tuntut Transparansi Dana Hibah

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Aktivis Gerakan Loyalis Perubahan (Gelora) Jatim menuntut transparansi penyaluran dana hibah. Menurut mereka ada dana hibah Pemprov Jatim yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPj) hingga Rp 4,5 triliun.

Tuntutan itu diungkapkan saat aktivis Gelora Jatim melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin (6/10). Koordinator Aksi Ahmad Annur mengatakan, tata kelola dana hibah di pemprov sangat buruk. Buktinya, penggunaan dana hibah tidak jelas peruntukan dan banyak tidak dilengkapi SPj.

Dia menyebut, selama dua tahun, aliran dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang tanpa SPj mencapai Rp 4,5 triliun. Perinciannya, pada 2019 sebesar Rp 2,9 triliun dan 2020 sebesar Rp 1,6 triliun.

Baca Juga :  Herlina, Aktivis Pesantren Perempuan Asal Guluk-Guluk

”Ini menjadi catatan buruk bagi tata kelola keuangan Pemprov Jatim. Berdasarkan hasil pengkajian kami, ada faktor kesengajaan dan pembiaran,” terangnya.

Menurutnya, dana hibah terindikasi diperjualbelikan oleh oknum pejabat dengan fee sampai 30 persen. Pihaknya meminta gubernur memublikasikan data penerima hibah secara transparan dan akuntabel.

Di sela aksi itu, Gelora menyembelih kambing sebagai bentuk syukur karena dana hibah Rp 40 miliar pada 2020 untuk Lamongan terselamatkan. Tidak ada pejabat Pemprov Jatim yang menemui para aktivis untuk memberikan tanggapan.

”Kedatangan kami ke kantor gubernur sebenarnya bentuk warning dari kita kepada pejabat pemprov agar tidak main-main dengan uang negara dan tidak main-main dengan jabatannya,” katanya. 

Baca Juga :  Dana Hibah Keagamaan Rp 5 M Jadi Sorotan

 

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Aktivis Gerakan Loyalis Perubahan (Gelora) Jatim menuntut transparansi penyaluran dana hibah. Menurut mereka ada dana hibah Pemprov Jatim yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPj) hingga Rp 4,5 triliun.

Tuntutan itu diungkapkan saat aktivis Gelora Jatim melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin (6/10). Koordinator Aksi Ahmad Annur mengatakan, tata kelola dana hibah di pemprov sangat buruk. Buktinya, penggunaan dana hibah tidak jelas peruntukan dan banyak tidak dilengkapi SPj.

Dia menyebut, selama dua tahun, aliran dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang tanpa SPj mencapai Rp 4,5 triliun. Perinciannya, pada 2019 sebesar Rp 2,9 triliun dan 2020 sebesar Rp 1,6 triliun.

Baca Juga :  Dana Hibah Keagamaan Rp 5 M Jadi Sorotan

”Ini menjadi catatan buruk bagi tata kelola keuangan Pemprov Jatim. Berdasarkan hasil pengkajian kami, ada faktor kesengajaan dan pembiaran,” terangnya.

Menurutnya, dana hibah terindikasi diperjualbelikan oleh oknum pejabat dengan fee sampai 30 persen. Pihaknya meminta gubernur memublikasikan data penerima hibah secara transparan dan akuntabel.

Di sela aksi itu, Gelora menyembelih kambing sebagai bentuk syukur karena dana hibah Rp 40 miliar pada 2020 untuk Lamongan terselamatkan. Tidak ada pejabat Pemprov Jatim yang menemui para aktivis untuk memberikan tanggapan.

”Kedatangan kami ke kantor gubernur sebenarnya bentuk warning dari kita kepada pejabat pemprov agar tidak main-main dengan uang negara dan tidak main-main dengan jabatannya,” katanya. 

Baca Juga :  Menuju Era Kenormalan Baru

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/