alexametrics
19.7 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Menko Airlangga: Kasus Covid-19 Turun, Masyarakat Harus Tetap Waspada

JAKARTA – Setiap pekan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali dievaluasi. Sedangkan setiap dua pekan, pemerintah membuat keputusan apakah melanjutkan penerapan PPKM atau tidak. Hasilnya, pemerintah memutuskan penerapan PPKM dilanjutkan dan berlaku mulai 5-18 Oktober 2021.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik. Hal itu terlihat dari indikator laju penyebaran kasus (reproduction number) yang ada di bawah angka 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63).

Hal itu jauh lebih rendah dibanding dengan negara lain (Singapura= 1,54; Inggris= 1.05; Filipina= 1,01). Selain itu, kasus konfirmasi harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu  6,52 kasus per 1 juta penduduk. Hal itu jauh lebih rendah dibanding negara lain (Inggris 505,3 kasus; Malaysia 376,3 kasus; Singapura 361,4 kasus).

Gambaran situasi Jumlah kasus per pulau (kelompok provinsi) juga memperlihatkan penurunan kasus aktif yang cukup signifikan di Sumatera dengan tingkat kesembuhan (RR) 95,19 persen dan tingkat kematian (CFR) 3,54 persen, dengan penurunan kasus aktif sebesar -91,66 persen.

Selanjutnya Nusa Tenggara RR 96,78 persen dan CFR 2,33 persen dengan penurunan minus 93,79 persen. Disusul Kalimantan RR  95,11 persen dan CFR 3,15 persen dengan penurunan minus 87,44 persen. Kemudian, Sulawesi RR 95,73 persen dan CFR 2,62 persen dengan penurunan minus 88,68 persen. Kemudian Maluku dan Papua RR 95,69 persen dan CFR 1,71 persen dengan penurunan minus 88,47 persen.

Dari 27 provinsi yang ada di luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada provinsi yang masuk level 4. Terdapat 4 provinsi di level 3 dan 22 provinsi di level 2, serta 1 provinsi di level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali menunjukkan perbaikan yang signifikan dari pekan ke pekan.

”Terjadi perbaikan atau penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari level 2 ke level 1,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi PPKM secara virtual yang dihadiri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (4/10).

Baca Juga :  Fighting Tournament Airlangga Hartarto Cup 2022 Perebutkan Rp 2 Miliar

Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut. Indikasinya, jumlah kabupaten/kota level 4 dan 3 terus mengalami penurunan. sedangkan jumlah kabupaten/kota level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan (level 1 dari 34 menjadi 44; level 2 dari 275 menjadi 292).

Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 kabupaten/kota luar Jawa-Bali PPKM level 4 periode ini (21 September–4 Oktober 2021), terdapat 1 kabupaten/kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 kabupaten/kota mengalami penurunan Level, dan 2 kabupaten/kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan positivity rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden (Wapres) Makruf Amin yang memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 relatif terkendali, namun penurunan level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Salah satu pertimbangannya, dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.

”PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 kabupaten/kota (sebelumnya 10 kabupaten/kota) yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Rinciannya Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan,” ucap Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, akan diterapkan PPKM level 3 pada 44 kabupaten/kota (sebelumnya 108 kabupaten/kota), dan level 2 akan diterapkan pada 292 kabupaten/kota (sebelumnya 249 kabupaten/kota), serta PPKM level 1 akan diterapkan pada 44 kabupaten/kota (sebelumnya 18 kabupaten/kota).

”Pengaturan PPKM periode 5–18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya. Yaitu, melakukan penyesuaian pada pengendalian atas pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Airlangga Hartarto.

Baca Juga :  Hendak Edarkan Narkoba di Sampang, Tiga Warga Kediri Ditangkap Polisi

Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 saat ini, terdapat 8 kabupaten/kota di bawah rata-rata vaksinasi dosis-1  nasional (45,24 persen). Sedangkan capaian vaksinasi lansia, terdapat 7 kabupaten/kota di bawah rata-rata vaksinasi lansia nasional (30,93 persen).

Perkembangan Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 1 Oktober 2021 mencapai Rp 411,72 triliun atau 55,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Seperti capaian sebelumnya, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada klaster perlinsos dan kesehatan. Rincian realisasi klaster kesehatan Rp 104,1 triliun (48,4 persen); realisasi klaster perlinsos Rp 117,3 triliun (62,9 persen).

Selanjutnya realisasi klaster program prioritas Rp 62,50 triliun (53,0 persen); realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp 68,43 triliun (42,1 persen); realisasi klaster insentif usaha Rp 59,41 triliun (94,6 persen); realisasi klaster kesehatan Rp 104,1 triliun. Terutama untuk diagnosis (testing and tracing) sebesar 63,2 persen atau Rp 2,85 triliun; therapeutic, untuk insentif dan santunan nakes sebesar 67,6 persen atau Rp 12,8 triliun dari pagu Rp 18,94 triliun; dan juga untuk vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8 persen atau Rp 22,38 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster perlinsos sebesar Rp 117,3 triliun. Dana ratusan triliun itu digunakan untuk program PKH sebesar 73,2 persen atau Rp 20,72 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu sembako sebesar 58,5 persen atau Rp 29,21 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT desa sebesar 51,9 persen atau Rp 14,94 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 57,7 persen atau Rp 5,07 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun. (rep/fsr/hls/par)

JAKARTA – Setiap pekan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali dievaluasi. Sedangkan setiap dua pekan, pemerintah membuat keputusan apakah melanjutkan penerapan PPKM atau tidak. Hasilnya, pemerintah memutuskan penerapan PPKM dilanjutkan dan berlaku mulai 5-18 Oktober 2021.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik. Hal itu terlihat dari indikator laju penyebaran kasus (reproduction number) yang ada di bawah angka 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63).

Hal itu jauh lebih rendah dibanding dengan negara lain (Singapura= 1,54; Inggris= 1.05; Filipina= 1,01). Selain itu, kasus konfirmasi harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu  6,52 kasus per 1 juta penduduk. Hal itu jauh lebih rendah dibanding negara lain (Inggris 505,3 kasus; Malaysia 376,3 kasus; Singapura 361,4 kasus).


Gambaran situasi Jumlah kasus per pulau (kelompok provinsi) juga memperlihatkan penurunan kasus aktif yang cukup signifikan di Sumatera dengan tingkat kesembuhan (RR) 95,19 persen dan tingkat kematian (CFR) 3,54 persen, dengan penurunan kasus aktif sebesar -91,66 persen.

Selanjutnya Nusa Tenggara RR 96,78 persen dan CFR 2,33 persen dengan penurunan minus 93,79 persen. Disusul Kalimantan RR  95,11 persen dan CFR 3,15 persen dengan penurunan minus 87,44 persen. Kemudian, Sulawesi RR 95,73 persen dan CFR 2,62 persen dengan penurunan minus 88,68 persen. Kemudian Maluku dan Papua RR 95,69 persen dan CFR 1,71 persen dengan penurunan minus 88,47 persen.

Dari 27 provinsi yang ada di luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada provinsi yang masuk level 4. Terdapat 4 provinsi di level 3 dan 22 provinsi di level 2, serta 1 provinsi di level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali menunjukkan perbaikan yang signifikan dari pekan ke pekan.

”Terjadi perbaikan atau penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari level 2 ke level 1,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi PPKM secara virtual yang dihadiri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (4/10).

Baca Juga :  Pemerintah Siap Wujudkan Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia

Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut. Indikasinya, jumlah kabupaten/kota level 4 dan 3 terus mengalami penurunan. sedangkan jumlah kabupaten/kota level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan (level 1 dari 34 menjadi 44; level 2 dari 275 menjadi 292).

Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 kabupaten/kota luar Jawa-Bali PPKM level 4 periode ini (21 September–4 Oktober 2021), terdapat 1 kabupaten/kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 kabupaten/kota mengalami penurunan Level, dan 2 kabupaten/kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan positivity rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden (Wapres) Makruf Amin yang memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 relatif terkendali, namun penurunan level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Salah satu pertimbangannya, dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.

”PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 kabupaten/kota (sebelumnya 10 kabupaten/kota) yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Rinciannya Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan,” ucap Airlangga Hartarto.

Di sisi lain, akan diterapkan PPKM level 3 pada 44 kabupaten/kota (sebelumnya 108 kabupaten/kota), dan level 2 akan diterapkan pada 292 kabupaten/kota (sebelumnya 249 kabupaten/kota), serta PPKM level 1 akan diterapkan pada 44 kabupaten/kota (sebelumnya 18 kabupaten/kota).

”Pengaturan PPKM periode 5–18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya. Yaitu, melakukan penyesuaian pada pengendalian atas pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Airlangga Hartarto.

Baca Juga :  Hendak Edarkan Narkoba di Sampang, Tiga Warga Kediri Ditangkap Polisi

Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 saat ini, terdapat 8 kabupaten/kota di bawah rata-rata vaksinasi dosis-1  nasional (45,24 persen). Sedangkan capaian vaksinasi lansia, terdapat 7 kabupaten/kota di bawah rata-rata vaksinasi lansia nasional (30,93 persen).

Perkembangan Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 1 Oktober 2021 mencapai Rp 411,72 triliun atau 55,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Seperti capaian sebelumnya, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada klaster perlinsos dan kesehatan. Rincian realisasi klaster kesehatan Rp 104,1 triliun (48,4 persen); realisasi klaster perlinsos Rp 117,3 triliun (62,9 persen).

Selanjutnya realisasi klaster program prioritas Rp 62,50 triliun (53,0 persen); realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp 68,43 triliun (42,1 persen); realisasi klaster insentif usaha Rp 59,41 triliun (94,6 persen); realisasi klaster kesehatan Rp 104,1 triliun. Terutama untuk diagnosis (testing and tracing) sebesar 63,2 persen atau Rp 2,85 triliun; therapeutic, untuk insentif dan santunan nakes sebesar 67,6 persen atau Rp 12,8 triliun dari pagu Rp 18,94 triliun; dan juga untuk vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8 persen atau Rp 22,38 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster perlinsos sebesar Rp 117,3 triliun. Dana ratusan triliun itu digunakan untuk program PKH sebesar 73,2 persen atau Rp 20,72 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu sembako sebesar 58,5 persen atau Rp 29,21 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT desa sebesar 51,9 persen atau Rp 14,94 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 57,7 persen atau Rp 5,07 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun. (rep/fsr/hls/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/