alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus, Ini Alasannya

JAKARTA – Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 sampai 2 Agustus membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat. Misalnya kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bed occupancy ratio (BOR).

Selama PPKM 26 Juli sampai 2 Agustus, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan PPKM periode sebelumnya (21–25 Juli 2021). Misalnya, rata-rata kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus).

Kemudian, tingkat kasus aktif 16,41 persen (turun dari 18,38 persen) dan ketiga tingkat kesembuhan 80,86 persen (naik dari 79,01 persen). Keempat positivity rate 24,66 persen (turun dari 26,27 persen) dan kelima rata-rata BOR sampai 1 Agustus 64,06 persen (turun dari 71,26 persen). Namun, situasi saat ini sangat dinamis.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah dilakukan beberapa kali.

”Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Perinciannya, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, serta testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif.

Baca Juga :  Kapolres Alith Imbau Warga Stay at Home

”Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen,” imbuhnya.

Dijelaskan, pemerintah saat ini mewaspadai ancaman meluasnya persebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif. Terutama untuk kasus konfirmasi dan positivity rate, yang masih sangat bergantung pada jumlah testing harian.

”Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM level 4, dari tanggal 3–9 Agustus 2021. Tentunya dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ulasnya.

Ditambahkan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3 M yang lebih masif. Sebab, berdasarkan laporan pemantauan perubahan perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada kabupaten/kota di luar Jawa Bali masih rendah.

”Masih terdapat 71 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan kurang 75 persen. Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/Polri akan fokus menegakkan kepatuhan di kabupaten/kota PPKM level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah,” ungkap Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, PPKM level 4, level 3, level 2 di wilayah Jawa dan Bali diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM level 4 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku diatur melalui Instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021.

Selain itu, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama. Namun, aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

Baca Juga :  Airlangga: Penyaluran KUR Meningkat Pesat, Sinyal Pemulihan Ekonomi

Menko Airlangga menerangkan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. ”Termasuk bantuan untuk UMK dan PKL/warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak,” tuturnya.

Sejumlah program bansos telah digulirkan oleh pemerintah. Misalnya PKH hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk 7,44 juta KPM. Lalu, kartu sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dan BLT desa terealisasi Rp 1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Khusus bantuan subsidi upah (BSU) sudah mulai berjalan dan program banpres produktif usaha mikro (BPUM) sudah diluncurkan presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara, realisasi PEN hingga 30 Juli 2021 sebesar Rp 305,5 triliun atau sudah sebesar 41 persen dari pagu Rp 744,75 triliun. Perincian Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp 65,55 triliun dari pagu sebesar Rp 214,95 triliun, klaster perlindungan sosial realisasinya sebesar Rp 91,84 triliun dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun.

Selanjutnya klaster dukungan UMKM dan korporasi realisasinya Rp 52,43 triliun dari pagu sebesar Rp 162,40 triliun. Termasuk klaster program prioritas realisasinya Rp 47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun. Terakhir, klaster insentif usaha realisasinya Rp 48,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun. (ekon/par)

- Advertisement -

JAKARTA – Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 sampai 2 Agustus membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat. Misalnya kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bed occupancy ratio (BOR).

Selama PPKM 26 Juli sampai 2 Agustus, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan PPKM periode sebelumnya (21–25 Juli 2021). Misalnya, rata-rata kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus).

Kemudian, tingkat kasus aktif 16,41 persen (turun dari 18,38 persen) dan ketiga tingkat kesembuhan 80,86 persen (naik dari 79,01 persen). Keempat positivity rate 24,66 persen (turun dari 26,27 persen) dan kelima rata-rata BOR sampai 1 Agustus 64,06 persen (turun dari 71,26 persen). Namun, situasi saat ini sangat dinamis.


Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah dilakukan beberapa kali.

”Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Perinciannya, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, serta testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif.

Baca Juga :  RSUD dr Moh. Anwar Butuh Alat Rapid Test

”Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen,” imbuhnya.

Dijelaskan, pemerintah saat ini mewaspadai ancaman meluasnya persebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif. Terutama untuk kasus konfirmasi dan positivity rate, yang masih sangat bergantung pada jumlah testing harian.

”Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM level 4, dari tanggal 3–9 Agustus 2021. Tentunya dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ulasnya.

Ditambahkan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3 M yang lebih masif. Sebab, berdasarkan laporan pemantauan perubahan perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada kabupaten/kota di luar Jawa Bali masih rendah.

”Masih terdapat 71 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan kurang 75 persen. Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/Polri akan fokus menegakkan kepatuhan di kabupaten/kota PPKM level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah,” ungkap Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, PPKM level 4, level 3, level 2 di wilayah Jawa dan Bali diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM level 4 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku diatur melalui Instruksi Mendagri Nomor 28 Tahun 2021.

Selain itu, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama. Namun, aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

Baca Juga :  HIV/AIDS Belum Ada Obatnya

Menko Airlangga menerangkan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. ”Termasuk bantuan untuk UMK dan PKL/warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak,” tuturnya.

Sejumlah program bansos telah digulirkan oleh pemerintah. Misalnya PKH hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk 7,44 juta KPM. Lalu, kartu sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dan BLT desa terealisasi Rp 1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Khusus bantuan subsidi upah (BSU) sudah mulai berjalan dan program banpres produktif usaha mikro (BPUM) sudah diluncurkan presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara, realisasi PEN hingga 30 Juli 2021 sebesar Rp 305,5 triliun atau sudah sebesar 41 persen dari pagu Rp 744,75 triliun. Perincian Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp 65,55 triliun dari pagu sebesar Rp 214,95 triliun, klaster perlindungan sosial realisasinya sebesar Rp 91,84 triliun dari pagu sebesar Rp 186,64 triliun.

Selanjutnya klaster dukungan UMKM dan korporasi realisasinya Rp 52,43 triliun dari pagu sebesar Rp 162,40 triliun. Termasuk klaster program prioritas realisasinya Rp 47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun. Terakhir, klaster insentif usaha realisasinya Rp 48,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun. (ekon/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/