alexametrics
24 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Airlangga: Butuh Kesadaran dan Upaya Kolektif Hadapi Pandemi

JAKARTA – Untuk menekan laju penularan virus Covid-19, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khusus di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Darurat akan diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat diikuti penegakan hukum.

“Salah satu pertimbangannya karena melihat perkembangan situasi Covid-19 nasional pekan ini,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini juga mengajak masyarakat disiplin menjalankan prokes. Sebab disiplin prokes adalah salah satu cara untuk memutus penularan Covid-19.

“Seluruh masyarakat harus menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan prokes. Hal ini menjadi kunci dalam menangani pandemi. Harus disadari bahwa melawan pandemi membutuhkan kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari kita semua agar Covid-19 dapat diredam,” katanya.

Baca Juga :  Di Jatim, Popularitas dan Elektabilitas Airlangga Hartarto Meningkat

Selain penguatan pelaksanaan prokes, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya menyediakan vaksin Covid-19. Termasuk memenuhi target vaksinasi satu juta per hari. “Melalui berbagai upaya prioritas tersebut, sebagai bangsa yang bersatu, kita berikhtiar serius dan harus kompak untuk mengerem persebaran Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengaku PPKM Darurat memang mesti dilakukan oleh pemerintah. Kondisi pandemi di Indonesia saat ini, perlu ada penguatan dan penegasan aturan dari pemerintah.

“Saya kira PPKM Darurat ini harus segera dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tidak banyak pelanggaran. Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, pemerintah harus menerapkan law enforcement agar masyarakat jera dan dapat meningkatkan kesadarannya,” katanya.

Baca Juga :  Terus Jadi Media Rujukan

Trubus menyebut pemberlakuan PPKM Darurat ini diharapkan dapat diberlakukan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi. Sehingga mobilitas masyarakat dibatasi.

“Cukup efektif menekan lonjakan kasus. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah hanya perlu fokus pada kebijakan yang jelas dan tegas agar perilaku masyarakat disiplin prokes bisa terkendali,” tegasnya. (*/par)

JAKARTA – Untuk menekan laju penularan virus Covid-19, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khusus di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Darurat akan diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat diikuti penegakan hukum.

“Salah satu pertimbangannya karena melihat perkembangan situasi Covid-19 nasional pekan ini,” ujar Airlangga.


Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini juga mengajak masyarakat disiplin menjalankan prokes. Sebab disiplin prokes adalah salah satu cara untuk memutus penularan Covid-19.

“Seluruh masyarakat harus menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan prokes. Hal ini menjadi kunci dalam menangani pandemi. Harus disadari bahwa melawan pandemi membutuhkan kesadaran, keteguhan, dan upaya kolektif dari kita semua agar Covid-19 dapat diredam,” katanya.

Baca Juga :  Menko Airlangga Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Tunai ke PKL

Selain penguatan pelaksanaan prokes, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya menyediakan vaksin Covid-19. Termasuk memenuhi target vaksinasi satu juta per hari. “Melalui berbagai upaya prioritas tersebut, sebagai bangsa yang bersatu, kita berikhtiar serius dan harus kompak untuk mengerem persebaran Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengaku PPKM Darurat memang mesti dilakukan oleh pemerintah. Kondisi pandemi di Indonesia saat ini, perlu ada penguatan dan penegasan aturan dari pemerintah.

“Saya kira PPKM Darurat ini harus segera dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tidak banyak pelanggaran. Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, pemerintah harus menerapkan law enforcement agar masyarakat jera dan dapat meningkatkan kesadarannya,” katanya.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 yang Sedang Isolasi Antusias dan Bahagia

Trubus menyebut pemberlakuan PPKM Darurat ini diharapkan dapat diberlakukan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi. Sehingga mobilitas masyarakat dibatasi.

“Cukup efektif menekan lonjakan kasus. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah hanya perlu fokus pada kebijakan yang jelas dan tegas agar perilaku masyarakat disiplin prokes bisa terkendali,” tegasnya. (*/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/