alexametrics
23 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Mendorong Pemerintah Kerja Keras hingga Tuntas Akhir Tahun

Tahapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah selesai. Kini saatnya melaksanakan program. Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai eksekutor hanya punya waktu dua bulan untuk merealisasikan.

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Raperda Perubahan APBD Pamekasan 2021 baru disahkan Kamis (28/10). Pemkab Pamekasan mempunyai waktu selama dua bulan efektif untuk merealisasikan program kegiatan. Karena itu, OPD harus digenjot agar semua program terlaksana dengan maksimal.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan, Perda P-APBD 2021 sudah melalui tahapan evaluasi dari gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi tersebut berdasarkan SK Gubernur Jatim tertanggal 21 Oktober 2021. Menurutnya, tidak banyak perubahan yang dievaluasi oleh pemprov.

Postur anggaran pendapatan pada P-APBD 2021 sebesar Rp 1,937 triliun. Sementara anggaran belanja mencapai Rp 2,249 triliun. Artinya, kondisi keuangan pada P-APBD 2021 terdapat defisit sebesar Rp 312 miliar.

Baca Juga :  Terdaftar PBI JKN-KIS, Anisa Senang Dapat Perhatian Pemerintah

Kendati demikian, pemkab sudah menutupi kekurangan anggaran pendapatan tersebut. ”Defisit ditutup dengan penerimaan biaya daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah,” tuturnya.

Baddrut mengutarakan, dengan ditetapkannya Perda P-APBD 2021, berarti Pemkab Pamekasan sudah memiliki landasan hukum. Hal itu menjadi acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang akan direalisasikan oleh pemkab hingga akhir tahun.

Pada prinsipnya, jelas bupati, gubernur menerima rancangan Perda P-APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi perda P-APBD. Pihaknya menyadari tidak semua program terakomodasi dalam anggaran tahun ini.  Meski begitu, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Dalam merealisasikan program, kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” paparnya.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu mengungkapkan, sisa waktu untuk menyerap anggaran pada P-APBD 2021 tersisa dua bulan. Pihaknya meminta OPD memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan yang sudah direncanakan bisa terealisasi dengan maksimal.

Baca Juga :  Ajukan 600 PPPK, Yang Bisa Daftar 495

”Semua program pelaksanaan yang tercantum dalam APBD 2021 harus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengingatkan agar pemkab memanfaatkan P-APBD 2021 dengan maksimal. Sebab, sisa waktu untuk merealisasikan program sangat mepet. Pemkab Pamekasan memiliki waktu normal dua bulan untuk melaksanakan kegiatan dalam P-APBD 2021.

Fathor mendorong pemkab agar menggenjot OPD sebagai mesin penyelenggaraan program daerah. Apalagi, banyak kegiatan yang harus direalisasikan. Utamanya berkaitan dengan program infrastruktur. ”Kami berharap semua program berjalan efektif dan selesai tepat waktu, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Tahapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah selesai. Kini saatnya melaksanakan program. Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai eksekutor hanya punya waktu dua bulan untuk merealisasikan.

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Raperda Perubahan APBD Pamekasan 2021 baru disahkan Kamis (28/10). Pemkab Pamekasan mempunyai waktu selama dua bulan efektif untuk merealisasikan program kegiatan. Karena itu, OPD harus digenjot agar semua program terlaksana dengan maksimal.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan, Perda P-APBD 2021 sudah melalui tahapan evaluasi dari gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi tersebut berdasarkan SK Gubernur Jatim tertanggal 21 Oktober 2021. Menurutnya, tidak banyak perubahan yang dievaluasi oleh pemprov.


Postur anggaran pendapatan pada P-APBD 2021 sebesar Rp 1,937 triliun. Sementara anggaran belanja mencapai Rp 2,249 triliun. Artinya, kondisi keuangan pada P-APBD 2021 terdapat defisit sebesar Rp 312 miliar.

Baca Juga :  Ajukan 600 PPPK, Yang Bisa Daftar 495

Kendati demikian, pemkab sudah menutupi kekurangan anggaran pendapatan tersebut. ”Defisit ditutup dengan penerimaan biaya daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah,” tuturnya.

Baddrut mengutarakan, dengan ditetapkannya Perda P-APBD 2021, berarti Pemkab Pamekasan sudah memiliki landasan hukum. Hal itu menjadi acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang akan direalisasikan oleh pemkab hingga akhir tahun.

Pada prinsipnya, jelas bupati, gubernur menerima rancangan Perda P-APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi perda P-APBD. Pihaknya menyadari tidak semua program terakomodasi dalam anggaran tahun ini.  Meski begitu, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Dalam merealisasikan program, kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” paparnya.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu mengungkapkan, sisa waktu untuk menyerap anggaran pada P-APBD 2021 tersisa dua bulan. Pihaknya meminta OPD memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan yang sudah direncanakan bisa terealisasi dengan maksimal.

Baca Juga :  UMM Kembangkan RS Darurat Penanganan Covid-19

”Semua program pelaksanaan yang tercantum dalam APBD 2021 harus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengingatkan agar pemkab memanfaatkan P-APBD 2021 dengan maksimal. Sebab, sisa waktu untuk merealisasikan program sangat mepet. Pemkab Pamekasan memiliki waktu normal dua bulan untuk melaksanakan kegiatan dalam P-APBD 2021.

Fathor mendorong pemkab agar menggenjot OPD sebagai mesin penyelenggaraan program daerah. Apalagi, banyak kegiatan yang harus direalisasikan. Utamanya berkaitan dengan program infrastruktur. ”Kami berharap semua program berjalan efektif dan selesai tepat waktu, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/