KOTA, Jawa Pos Radar Madura – Ratusan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bangkalan tidak tertib administrasi. Buktinya, tidak melakukan update data pokok pendidikan (dapodik) secara berkala.
Kondisi kondisi tersebut menuai sorotan dari Ketua Komisi DPRD Bangkalan Rokib. Dia mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan mengambil langkah strategis untuk menyikapi banyaknya PAUD yang tidak tertib administrasi.
”Dispendik harus melakukan penertiban terhadap sekolah yang tidak melakukan pembaruan dapodik,” ujarnya.
Berdasarkan laman https://dapo.kemendikdasmen.go.id, terdapat 160 lembaga PAUD di Kabupaten Bangkalan yang tidak melakukan update dapodik.
Terdiri dari taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), dan satuan PAUD sejenis (SPS) (perinciannya lihat grafis).
Rokib mengungkapkan, terdapat beberapa indikasi yang membuat banyak PAUD tidak melakukan update dapodik.
Antara lain, terkendala sarana dan prasarana (sarpras), sumber daya manusia terbatas, dan tidak memiliki siswa. Sehingga, tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM).
”Jika karena keterbatasan SDM, dispendik harus turun tangan untuk mendorong agar semua PAUD tertib administrasi. Tetapi, jika karena tidak ada aktivitas KBM, maka ditutup saja,” pintanya.
Politikus asal Kecamatan Socah itu mendesak dispendik melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke masing-masing sekolah yang tidak tertib administrasi.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan koordinator wilayah bidang pendidikan di setiap kecamatan.
”Kalau memang lembaga yang tidak melakukan update masih beroperasi, maka harus dibantu masalah administrasinya,” katanya.
Sementara Kabid Pendidikan Nonformal dan PAUD Dispendik Bangkalan Nur Latifah belum dapat dikonfirmasi perihal banyaknya lembaga yang tidak melakukan update dapodik. Saat dihubungi melalui nomor yang bisa digunakan tidak merespons. (jup)
Editor : Amin Basiri