BANGKALAN, RadarMadura.id -;Program makan bergizi gratis (MBG) terkesan minim pengawasan. Indikasinya, menu yang didistribusikan bermasalah.
Pemicunya, diduga setiap dapur yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melalui seleksi yang ketat.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bangkalan Mohammad Hotib mengatakan, temuan ulat dan belatung pada menu MBG mengindikasikan SPPG yang menjadi mitra BGN tidak menunaikan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Semestinya satgas MBG yang dibentuk oleh bupati melakukan pengawasan secara ketat dan melaksanakan tugas sesuai SOP.
Mulai dari mengamati aktivitas pegawai di setiap dapur dan memastikan bahan-bahan yang dimasak berkualitas sesuai petunjuk teknis (juknis), termasuk gaji karyawan,” katanya.
Menurut dia, satgas harus mengecek langsung ke dapur apakah pegawai bekerja sesuai atau tidak.
Yang kami khawatirkan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tuturnya.
Dia juga menilai ada pembiaran pasca ada temuan ulat atau belatung pada menu MBG.
Dia minta satgas dan BGN mengambil langkah tegas. Misalnya, anggaran tidak dicairkan atau dipotong sebagai bentuk punishment kepada mitra.
Kejadian serupa terulang karena tidak ada sanksi tegas, tambahnya.
Dia mengusulkan pihak sekolah diberi tugas sebagai penyedia MBG.
Sekolah atau lembaga yang jumlah muridnya berkisar 700–1.000 bisa menjadi mitra BGN.
Baca Juga: UTM Abadikan Nama Syaikhona Kholil dan Gus Dur
Ke depan harus ada pembatasan untuk setiap SPPG, misalnya setiap dapur maksimal mendistribusikan 1.000 porsi, usulnya.
Dikkonfirmasi di tempat terpisah, Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, sejauh ini pihaknya memang tidak pernah melakukan sidak untuk mengecek langsung kualitas bahan-bahan yang digunakan oleh setiap dapur. Juga tidak mengecek jumlah karyawan yang dipekerjakan.
Kami tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan sidak, karena kami tidak berwenang untuk itu, paparnya.
Ditambahkan, satgas yang dibentuk oleh Pemkab Bangkalan hanya bertugas melaporkan apabila ada temuan atau permasalahan ke BGN.
Kami hanya memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), bebernya. (za/yan)
Editor : Amin Basiri