BANGKALAN, RadarMadura.id – Panitia pemungutan suara (PPS) di bawah naungan KPU Bangkalan akhirnya semringah.
Sebab, KPU sudah mencairkan honorarium badan ad hoc pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 tersebut.
Pencairan honorarium baru bisa diproses setelah berkas administrasi PPS dan sekretariatnya tuntas.
Sebelumnya banyak administrasi PPS yang tidak valid. Sehingga, mengharuskan KPU menunda pencairan honorarium.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Bangkalan Qomaruddin mengatakan, ada beberapa kendala yang dijumpai dalam pencairan honorarium badan ad hoc.
Di antaranya, nomor induk kependudukan (NIK) PPS dan anggota kesekretariatan tidak valid. Juga, nomor rekeningnya tidak sesuai.
Sehingga, KPU Bangkalan memilih menunda pencairan. Langkah itu diambil sebagai bentuk kehati-hatian KPU dalam pemanfaatan dana hibah pilkada serentak 2024.
”Ini salah satu upaya kami untuk memperbaiki tata kelola anggaran yang ada di KPU Bangkalan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut dia, KPU bisa saja mempercepat pembayaran honorarium dengan dicairkan ke rekening sekretariat.
Namun, langkah itu dihindari karena berpotensi menyisakan persoalan. Misalnya, berpeluang memuluskan praktik pemotongan dan tidak tepat sasaran.
”Kami memilih memberikan honorarium secara cashless alias langsung ke rekening PPS dan anggota sekretariatnya,” katanya.
Mantan aktivis GMNI itu menambahkan, setiap PPS memiliki tiga anggota kesekretariatan dan mereka juga berhak menerima honorarium.
Namun, di lapangan terindikasi adanya PPS yang merekrut angggota kesekretariatan dan tidak sesuai ketentuan.
”Misalnya, hanya ada satu atau dua anggota kesekretariatan. Sedangkan sisanya fiktif. Makanya, dengan sistem cashless, akhirnya banyak kelabakan di lapangan,” sambung Qomar.
Seiring berjalannya waktu, administrasi pencairan honorarium PPS dan anggota kesekretariatannya sudah beres.
Dan, pencairan honorarium mulai diproses pada Selasa (13/8). ”Hanya ada beberapa yang diproses hari ini (14/8) karena sempat gagal bayar,” imbuhnya.
Indikasi manipulasi anggota kesekretariatan PPS dibenarkan sumber tepercaya koran ini. Dia membenarkan adanya informasi manipulatif personel kesekretariatan yang dipilih PPS.
”Memang banyak yang bilang (tenaga kesekretariatan) fiktif. Tapi, yang tahu detail itu PPS. Sebab, PPS yang memilih SDM kesekretariatan,” ujar laki-laki yang enggan namanya dikorankan itu.
Pria yang juga penyelenggara pilkada itu membenarkan, keterlambatan pencairan honorarium disebabkan masalah administrasi.
Tetapi, setelah semuanya tuntas, honorarium tersebut langsung dicairkan oleh KPU Bangkalan. ”Honorarium PPS lebih lambat dibandingkan PPK,” ungkapnya. (jup/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti