BANGKALAN – Tantangan besar menyambut Mulyanto Dahlan yang Senin lalu (28/8) dilantik sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan. Sebab, program bantuan kambing etawa yang sumber dananya dari APBDes tidak semuanya terealisasi.
Yang direalisasikan kepada pemerintah desa hanya kambing etawa. Sementara kandang kambing belum terealisasikan. Anggota DPRD Bangkalan ada yang mengancam akan melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum.
DPMD menjalankan program bantuan kambing etawa untuk dikelola desa. Program tersebut anggarannya dialokasikan dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Di Bangkalan ada 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
APBDes dari setiap desa diduga dipotong Rp 23 juta oleh DPMD. Perinciannya, Rp 13 juta untuk membeli 5 ekor kambing etawa. Sedangkan Rp 10 juta untuk pembangunan kandang. Dikalkulasi, total anggaran pembelian kambing etawa untuk semua desa Rp 3.549.000.000.
Anggaran kandang semua desa Rp 2.730.000.000. Dengan demikian, total anggaran program kambing etawa dan kandang Rp 6.279.000.000. Pengadaan kambing etawa sudah direalisasikan kepada semua desa.
Yang belum direalisasikan hingga Selasa (29/8) yakni pembangunan kandang kambing. Diduga, anggaran Rp 2.730.000.000 untuk pengadaan kandang ditilap DPMD Bangkalan.
Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fathur Rosi mengaku kepada DPMD. Dia menganggap, DPMD terlalu jauh cawe-cawe terhadap pemerintah desa. Salah satunya mengenai program kambing etawa.
Menurut dia, tidak semua desa cocok dengan program kambing etawa. Sebab, karakteristik desa berbeda. Seharusnya, program yang dijalankan pemerintah desa sesuai dengan potensi desa masing-masing. ”Lucu kalau semua program desa sama,” terangnya.
Dia menyebut, setiap desa mendapatkan lima ekor kambing etawa senilai Rp 13 juta. Sedangkan anggaran Rp 10 juta untuk pembangunan kandang belum cair. Rosi mendesak DPMD merealisasikan pembangunan kandang kambing agar pemerintah desa tidak dirugikan.
”DPMD begitu pandai. Kambingnya direalisasikan, tapi kandangnya tidak. Mau tidak mau Kades membuat kandang dengan biaya sendiri,” tudingnya.
Rosi mendorong semua kepala desa kompak menanyakan kepada DPMD mengenai anggaran pembangunan kandang. ”Kami harap para Kades kompak menanyakan kejelasan anggaran pembangunan kandang kambing,” pintanya.
Jika nanti anggaran untuk pembangunan kandang tetap tidak direalisasikan, politikus Demokrat itu mengancam akan melapor ke polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Dia ingin penegak hukum menyelidiki program kambing etawa tersebut.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Bangkalan Mohammad Holil enggan berkomentar secara detail mengenai anggaran pengadaan kandang kambing etawa. Menurut dia, dana program kambing etawa bukan bersumber dari APBDes. ”Itu dana khusus,” katanya. ”Maaf, saya masih ada acara rakor di Malang,” ucapnya, lalu memutuskan sambungan telepon.
Sayangnya, Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto Dahlan tidak bisa memberikan penjelasan. Didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak ada. Dihubungi berkali-kali ke nomor telepon selulernya, tidak ada respons.
