alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

MoU Program BPNT Disoal

BANGKALAN – Tahapan realisasi program bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan ditengarai ada kejanggalan. Misalnya, jumlah penerima dan memorandum of understanding (MoU) dengan Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya.

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) PD Sumber Daya dengan e-warung bernomor 0192/435.503/2019 dan nomor 001/02.06/2019. Dewan mempertanyakan kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tohir menyatakan, dalam kontrak tersebut tertulis pihak pertama, PD Sumber Daya sepakat menjual beras kepada pihak kedua atau pemilik e-warung seharga Rp 10 ribu per kilogram. Sementara poin kedua, pihak pertama menyuplai beras kepada pihak kedua per tanggal 1 sampai tanggal 10.

Lalu, pihak pertama memberikan dispensasi pembayaran hingga tujuh hari kepada pihak kedua. ”Informasi yang kami terima, perjanjian kontrak itu terjadi pada 2 Juni, bertempat di salah satu kafe di Bangkalan,” ungkap politikus Demokrat itu.

Baca Juga :  Penerapan BPNT Mulai Triwulan Dua

Surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua pihak dan bermaterai. Abdurrahman mendapatklan bukti tersebut dari salah seorang warga berupa fotokopi. ”Sepertinya ada pemaksaan dalam kerja sama e-warung dengan PD Sumber Daya,” tudingnya.

”Buktinya, salah satu poin menerangkan bahwa e-warung harus mengambil (beras) ke PD Sumber Daya. Jika memang ada pemaksaan, sudah jelas ada pelanggaran,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut dia, pembelian menjadi hak e-warung mau dilakukan di mana saja. Tanpa kerja sama yang nantinya akan menguntungkan sebelah pihak. Dengan demikian, program BPNT berjalan sebagaimana mestinya. ”Selain data masih amburadul, ternyata di lapangan sudah ada indikasi pemaksaan kerja sama,” sambungnya.

”Sebenarnya kami hanya ingin mengontrol dan melakukan fungsi kami sebagai legislator kepada mitra kami sendiri. Pokoknya kami akan kawal program BPNT ini supaya betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya,” janjinya.

Baca Juga :  RadarMadura.id Terverifikasi Faktual Dewan Pers

Direktur PD Sumber Daya Bangkalan Moh. Kamil menyatakan, kerja sama dengan e-warung tidak ada paksaan. ”Tidak semuanya. Hanya sebagian yang ingin bekerja sama,” ujarnya.

Dari 900 ton beras, pihaknya hanya kebagian 200 ton. ”Kami aneka usaha. Tidak hanya di migas. Ada peluang di jagung, ada peluang di gas, semua peluang kami garap,” katanya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM dan penerima PKH 33.333 KPM. Penerima setiap bulan menerima Rp 110 ribu. Pencairannya berbentuk sembako seperti beras dan telur.

 

- Advertisement -

BANGKALAN – Tahapan realisasi program bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan ditengarai ada kejanggalan. Misalnya, jumlah penerima dan memorandum of understanding (MoU) dengan Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya.

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) PD Sumber Daya dengan e-warung bernomor 0192/435.503/2019 dan nomor 001/02.06/2019. Dewan mempertanyakan kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tohir menyatakan, dalam kontrak tersebut tertulis pihak pertama, PD Sumber Daya sepakat menjual beras kepada pihak kedua atau pemilik e-warung seharga Rp 10 ribu per kilogram. Sementara poin kedua, pihak pertama menyuplai beras kepada pihak kedua per tanggal 1 sampai tanggal 10.


Lalu, pihak pertama memberikan dispensasi pembayaran hingga tujuh hari kepada pihak kedua. ”Informasi yang kami terima, perjanjian kontrak itu terjadi pada 2 Juni, bertempat di salah satu kafe di Bangkalan,” ungkap politikus Demokrat itu.

Baca Juga :  Bantuan Disabilitas Tak Merata

Surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua pihak dan bermaterai. Abdurrahman mendapatklan bukti tersebut dari salah seorang warga berupa fotokopi. ”Sepertinya ada pemaksaan dalam kerja sama e-warung dengan PD Sumber Daya,” tudingnya.

”Buktinya, salah satu poin menerangkan bahwa e-warung harus mengambil (beras) ke PD Sumber Daya. Jika memang ada pemaksaan, sudah jelas ada pelanggaran,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut dia, pembelian menjadi hak e-warung mau dilakukan di mana saja. Tanpa kerja sama yang nantinya akan menguntungkan sebelah pihak. Dengan demikian, program BPNT berjalan sebagaimana mestinya. ”Selain data masih amburadul, ternyata di lapangan sudah ada indikasi pemaksaan kerja sama,” sambungnya.

”Sebenarnya kami hanya ingin mengontrol dan melakukan fungsi kami sebagai legislator kepada mitra kami sendiri. Pokoknya kami akan kawal program BPNT ini supaya betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya,” janjinya.

Baca Juga :  BRI Imbau Warga Segera Cairkan BPNT

Direktur PD Sumber Daya Bangkalan Moh. Kamil menyatakan, kerja sama dengan e-warung tidak ada paksaan. ”Tidak semuanya. Hanya sebagian yang ingin bekerja sama,” ujarnya.

Dari 900 ton beras, pihaknya hanya kebagian 200 ton. ”Kami aneka usaha. Tidak hanya di migas. Ada peluang di jagung, ada peluang di gas, semua peluang kami garap,” katanya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM dan penerima PKH 33.333 KPM. Penerima setiap bulan menerima Rp 110 ribu. Pencairannya berbentuk sembako seperti beras dan telur.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/