BANGKALAN – Sepekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur memeriksa aset-aset Pemkab Bangkalan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017. Namun demikian, hasilnya akan turun pertengahan Mei mendatang.
Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari mengakui jika selama ini laporan keuangan pemkab mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Terakhir kali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2013 lalu.
”Selebihnya memang mendapat opini WDP. Meski WDP, bukan berarti laporan keuangan kami jelek,” klaim Hadari.
Sebab, lanjut Hadari, opini WDP itu masih masuk kategori bagus dibandingkan dengan tidak wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat (TMP). ”WDP itu kan masih masuk finalis. Jadi masih bagus lah,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura Minggu (29/4).
Hadari menyampaikan, sejauh ini laporan keuangan Pemkab Bangkalan tidak pernah mendapat opini TMP. Hanya, pada 2006, pernah meraih opini TW. ”Seterusnya antara WDP dan WTP. Jadi, belum pernah ke TMP,” ujarnya.
Hadari optimistis, tahun ini pemkab bisa kembali meraih opini WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2017. Sebab, sudah banyak pengelolaan laporan keuangan yang mulai dibenahi. ”Yakin tahun ini bisa dapat WTP,” tuturnya.
Jika laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK turun dan hasilnya meraih opini WDP, tegas Hadari, itu tidak ada persoalan. ”Karena dapat WDP itu juga ada untungnya. Karena kita bisa lebih maksimal lagi,” akunya.
Yang paling penting tidak mendapat opini TMP. Sebab, kategori itu sudah masuk disclaimer dari BPK. ”Tidak dianggap bagus kalau sudah dapat opini TMP,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, sudah saatnya Bangkalan kambali meraih opini WTP. Pemberian opini itu sebagai tolok ukur atas pengelolaan keuangan Pemkab Bangkalan dikatakan bagus.
”Kalau bisa kan WTP terus dan mampu mempertahankan pemberian opini itu,” sarannya.
