alexametrics
21.1 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

Desak Data Bangunan Usaha Tak Berizin

BANGKALAN – Di sepanjang pinggir jalan raya akses Jembatan Suramadu mulai banyak bangunan. Terutama bangunan yang dibuat untuk usaha. Ditengarai, bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin lengkap.

Salah satu buktinya, beberapa hari lalu DPMPTSP Bangkalan menemukan bangunan yang dipakai untuk usaha bidang alat-alat tangkap nelayan tidak mengantongi izin. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan penertiban dari pemerintah. Banyak bangunan yang tidak mengantongi IMB dan izin lokasi.

Kabid Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan Hosun mengutarakan, sekarang pemkab akan mempermudah perizinan. Apalagi pengajuan izin sudah berbasis online, yakni OSS. ”Tidak ada alasan untuk tidak melengkapi izin sebelum membangun,” katanya.

Di sepanjang pinggir jalan raya akses Suramadu, sangat berpotensi banyak bangunan yang tidak mengantongi izin. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penyisiran agar pemilik bangunan tertib izin dan usaha yang digeluti tidak ilegal. ”Kami belum tahu secara detail bangunan-bangunan di akses Suramadu mana yang berizin dan mana yang tidak,” ujarnya.

Baca Juga :  Bangunan Melanggar, Perbup Dibuat Longgar

Hanya, lanjut Hosun, dipastikan ada bangunan yang izinnya tidak lengkap. Untuk itu, bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal di Bangkalan, hendaknya urus izin. Setelah itu silakan garap lahan yang akan dibuat usaha. ”Sekarang izin mudah. Tidak ada yang sulit untuk pengurusan izin,” klaimnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Moh. Mujibur Rahman mendesak DPMPTSP mendata bangunan usaha yang tak mengantongi izin. Selain itu, DPMPTSP harus rutin turun ke bawah dan jangan hanya duduk di kantor. ”Supaya tahu fakta di lapangan supaya tidak terkecoh dengan pengusaha-pengusaha nakal,” katanya.

Namun, di samping penertiban izin, pihak DPMPTSP harus mempermudah. Sebab, pengusaha tidak ada niat untuk tidak mengurus selama pelayanan perizinan tidak ruwet. ”Semua pengusaha pasti ingin legal usahanya. Untuk itu, benahi urusan pelayanan perizinan,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Penambahan Tribun SGB Sulit Terwujud

BANGKALAN – Di sepanjang pinggir jalan raya akses Jembatan Suramadu mulai banyak bangunan. Terutama bangunan yang dibuat untuk usaha. Ditengarai, bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin lengkap.

Salah satu buktinya, beberapa hari lalu DPMPTSP Bangkalan menemukan bangunan yang dipakai untuk usaha bidang alat-alat tangkap nelayan tidak mengantongi izin. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan penertiban dari pemerintah. Banyak bangunan yang tidak mengantongi IMB dan izin lokasi.

Kabid Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan Hosun mengutarakan, sekarang pemkab akan mempermudah perizinan. Apalagi pengajuan izin sudah berbasis online, yakni OSS. ”Tidak ada alasan untuk tidak melengkapi izin sebelum membangun,” katanya.


Di sepanjang pinggir jalan raya akses Suramadu, sangat berpotensi banyak bangunan yang tidak mengantongi izin. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penyisiran agar pemilik bangunan tertib izin dan usaha yang digeluti tidak ilegal. ”Kami belum tahu secara detail bangunan-bangunan di akses Suramadu mana yang berizin dan mana yang tidak,” ujarnya.

Baca Juga :  Gelar Operasi Pekat, Tim Gabungan Temukan Remaja Telanjang Dada

Hanya, lanjut Hosun, dipastikan ada bangunan yang izinnya tidak lengkap. Untuk itu, bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal di Bangkalan, hendaknya urus izin. Setelah itu silakan garap lahan yang akan dibuat usaha. ”Sekarang izin mudah. Tidak ada yang sulit untuk pengurusan izin,” klaimnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Moh. Mujibur Rahman mendesak DPMPTSP mendata bangunan usaha yang tak mengantongi izin. Selain itu, DPMPTSP harus rutin turun ke bawah dan jangan hanya duduk di kantor. ”Supaya tahu fakta di lapangan supaya tidak terkecoh dengan pengusaha-pengusaha nakal,” katanya.

Namun, di samping penertiban izin, pihak DPMPTSP harus mempermudah. Sebab, pengusaha tidak ada niat untuk tidak mengurus selama pelayanan perizinan tidak ruwet. ”Semua pengusaha pasti ingin legal usahanya. Untuk itu, benahi urusan pelayanan perizinan,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Bupati Ajak Ciptakan Pilkades Kondusif
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/