alexametrics
27.2 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Istri Mantan Kades Kelbung dan Pendamping Diduga Tilap Dana PKH

Kejari Bangkalan Tahan Kades dan Camat Tanjungbumi

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura ­– Sejarah terulang kembali. Masih ingat dengan camat Tanjungbumi yang ditangkap karena terbukti melakukan pemotongan DD pada 2016 lalu. Pada 2022, hal serupa terjadi lagi.

Camat dan kepala desa (Kades) Tanjungbumi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD). Setelah diperiksa sebagai saksi, keduanya dihadiahi rompi oranye oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kemarin (28/6).

Tak hanya itu, di hari yang sama kejari juga menetapkan dua tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos. Keduanya yakni istri mantan Kades Kelbung, Kecamatan Galis dan pendamping PKH.

Total yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tipikor oleh Kejari Bangkalan ada empat orang. Yakni, Camat Tanjungbumi Ahmad Aman, Kades Tanjungbumi Moh. Ruslan, istri mantan Kades Kelbung Sulaiha, dan pendamping program keluarga harapan (PKH) 2017 Nurus Zaman.

Empat tersangka awalnya dipanggil sebagai saksi. Jadwal pemanggilan kepada dua tersangka dari Kecamatan Tanjungbumi pukul 10.00. Mereka hadir tidak bersamaan dan datang terlambat.

Keempat tersangka diperiksa hingga pukul 15.00. Karena ada bukti-bukti, statusnya naik jadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Baca Juga :  Jumlah Pendamping Tak Ideal

Sementara dua tersangka dari Desa Kelbung, Kecamatan Galis, dipanggil pukul 09.00. Mereka dipanggil juga sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan penyidik, akhirnya dua saksi statusnya naik jadi tersangka pada pukul 14.00.

Humas Kejari Bangkalan Dedi Franky menyampaikan, pihaknya menetapkan dua tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana desa (DD) atau APBDes tahun 2021 Desa Tanjungbumi. ”Kami tetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni, camat dan Kades Tanjungbumi,” katanya.

Dalam kasus tersebut, lanjut Dedi, kerugian negara dengan perhitungan sementara sebesar Rp 300 juta. Pihaknya akan mengembangkan perkara tersebut. ”Tadi (kemarin, Red) kami periksa statusnya sebagai saksi dan naik menjadi tersangka. Lalu, kami langsung melakukan penahanan,” imbuhnya mewakili Kajari Bangkalan Candra Saptaji.

Modus perkara yang terjadi di Kecamatan Tanjungbumi yaitu ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak sesuai RAB atau kekurangan volume. ”Ada tujuh titik pekerjaan. Empat titik dikerjakan tahun 2021 dan tiga titik dikerjakan pada 2022. Rata-rata pengaspalan. Ini menyalahi prosedur dan kami masih akan terus melakukan pengembangan,” urainya.

Peran camat dalam kasus ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dalam setiap penyaluran DD. Faktanya, ada beberapa pekerjaan fisik di Desa Tanjungbumi menyalahi aturan.

Baca Juga :  Tak Terima Ibu ”Diganggu” Jefri Bacok Tetangga hingga Tewas

Sementara untuk kasus di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, pihaknya menahan dua tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan dana program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos. Modusnya, kartu PKH semuanya dipegang oleh istri mantan kepala Desa Kelbung dan beberapa dipegang oleh pendamping.

”Ini terjadi sejak 2017 sampai 2021. Kerugian negara sekitar Rp 2 miliar,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan.

Pada 2017, penerima PKH berjumlah 300 orang. Namun, semua kartu tidak dipegang oleh penerima, melainkan dipegang oleh tersangka. Lalu, dicairkan sendiri oleh tersangka.

Dari kasus ini, pihaknya sudah memanggil 40 orang saksi. ”Dari 300 orang penerima, ada 40 orang saksi yang kami mintai keterangan, dan mereka mengakui tidak menerima,” jelas Dedi.

Atas perbuatannya, empat tersangka diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 dan pasal 3. Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (rul/rus)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura ­– Sejarah terulang kembali. Masih ingat dengan camat Tanjungbumi yang ditangkap karena terbukti melakukan pemotongan DD pada 2016 lalu. Pada 2022, hal serupa terjadi lagi.

Camat dan kepala desa (Kades) Tanjungbumi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD). Setelah diperiksa sebagai saksi, keduanya dihadiahi rompi oranye oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kemarin (28/6).

Tak hanya itu, di hari yang sama kejari juga menetapkan dua tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos. Keduanya yakni istri mantan Kades Kelbung, Kecamatan Galis dan pendamping PKH.


Total yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tipikor oleh Kejari Bangkalan ada empat orang. Yakni, Camat Tanjungbumi Ahmad Aman, Kades Tanjungbumi Moh. Ruslan, istri mantan Kades Kelbung Sulaiha, dan pendamping program keluarga harapan (PKH) 2017 Nurus Zaman.

Empat tersangka awalnya dipanggil sebagai saksi. Jadwal pemanggilan kepada dua tersangka dari Kecamatan Tanjungbumi pukul 10.00. Mereka hadir tidak bersamaan dan datang terlambat.

Keempat tersangka diperiksa hingga pukul 15.00. Karena ada bukti-bukti, statusnya naik jadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Baca Juga :  Tidak Libatkan Pemkab, CSR Pertamina EP Disoal

Sementara dua tersangka dari Desa Kelbung, Kecamatan Galis, dipanggil pukul 09.00. Mereka dipanggil juga sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan penyidik, akhirnya dua saksi statusnya naik jadi tersangka pada pukul 14.00.

Humas Kejari Bangkalan Dedi Franky menyampaikan, pihaknya menetapkan dua tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana desa (DD) atau APBDes tahun 2021 Desa Tanjungbumi. ”Kami tetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni, camat dan Kades Tanjungbumi,” katanya.

Dalam kasus tersebut, lanjut Dedi, kerugian negara dengan perhitungan sementara sebesar Rp 300 juta. Pihaknya akan mengembangkan perkara tersebut. ”Tadi (kemarin, Red) kami periksa statusnya sebagai saksi dan naik menjadi tersangka. Lalu, kami langsung melakukan penahanan,” imbuhnya mewakili Kajari Bangkalan Candra Saptaji.

Modus perkara yang terjadi di Kecamatan Tanjungbumi yaitu ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak sesuai RAB atau kekurangan volume. ”Ada tujuh titik pekerjaan. Empat titik dikerjakan tahun 2021 dan tiga titik dikerjakan pada 2022. Rata-rata pengaspalan. Ini menyalahi prosedur dan kami masih akan terus melakukan pengembangan,” urainya.

Peran camat dalam kasus ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dalam setiap penyaluran DD. Faktanya, ada beberapa pekerjaan fisik di Desa Tanjungbumi menyalahi aturan.

Baca Juga :  Ini Makanan Penuh Nostalgia di Bangkalan

Sementara untuk kasus di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, pihaknya menahan dua tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan dana program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos. Modusnya, kartu PKH semuanya dipegang oleh istri mantan kepala Desa Kelbung dan beberapa dipegang oleh pendamping.

”Ini terjadi sejak 2017 sampai 2021. Kerugian negara sekitar Rp 2 miliar,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan.

Pada 2017, penerima PKH berjumlah 300 orang. Namun, semua kartu tidak dipegang oleh penerima, melainkan dipegang oleh tersangka. Lalu, dicairkan sendiri oleh tersangka.

Dari kasus ini, pihaknya sudah memanggil 40 orang saksi. ”Dari 300 orang penerima, ada 40 orang saksi yang kami mintai keterangan, dan mereka mengakui tidak menerima,” jelas Dedi.

Atas perbuatannya, empat tersangka diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 dan pasal 3. Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (rul/rus)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/