alexametrics
24.3 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Data Penerima BPNT Meragukan

BANGKALAN – Persoalan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan terus dikawal oleh komisi D DPRD. Para wakil rakyat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan untuk mengetahui perkembangan upaya penyelesaian masalah. Terutama verifikasi dan validasi (verval) data penerima BPNT.

Komisi D tidak sepenuhnya percaya data penerima BPTN valid. Karena itu, dewan akan membentuk tim verval sendiri. Kemudian, akan disandingkan data penerima BPNT hasil verval komisi D dengan data dari pemerintah. Dalam sidak kemarin (28/6), komisi D sebenarnya mengincar sesuatu yang dinilai sangat merugikan penerima manfaat BPNT. Namun, yang diincar untuk dijadikan bukti itu tidak ditemukan.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tohir mengatakan, ada beberapa hal yang ditengarai bermasalah dari program BPNT. Karena itu, pihaknya melakukan sidak ke dinsos. Sayangnya, pihaknya tidak menemukan bukti masalah yang ditarget.

Selanjutnya, komisi D berencana melakukan verval sendiri untuk mencocokkan data penerima BPNT, baik yang PKH maupun non-PKH. ”Kami meyakini, masih ada data penerima yang dobel. Makanya, harus ada perbaikan terus pendataan kemiskinan atau penerima BPNT,” kata Abdurrahman Tohir.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, ditengarai, tidak semua penerima PKH memegang kartu BPNT. Karena itu, pihaknya akan melakukan kroscek ke lapangan. ”Misalnya, satu desa ada 400–500 penerima manfaat. Apakah semua penerima manfaat memegang kartu itu,” tanya Abdurrahman.

Baca Juga :  Realisasi BPNT Butuh 186 E-Warung

Dia menilai, Pemkab Bangkalan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. ”Saya merasa malu karena Bangkalan termasuk daerah tertinggal kedua di Madura setelah Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Pihaknya tidak yakin, penerima PKH masuk katagori miskin. Abdurrahman berpendapat, pendataan penerima PKH kurang valid. Namun, pihaknya belum menemukan bukti-bukti yang diharapkan untuk menunjukkan ketidakvalidan itu. ”Di dinsos ada anggaran untuk verval data. Anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Ini anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Hasil hearing bersama pihak terkait, komisi D akan berkirim surat kepada bupati supaya data penerima manfaat BPNT valid. Sebab, data yang dipakai saat ini dari Kemensos 2015. Dengan demikian, data 2016 hingga 2019 ini belum terverifikasi.

”Penyaluran BPNT dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan. Kalau data penerima sudah diperbaiki, realisasi BPNT boleh dijalankan,” katanya. ”Kami tidak mau menghambat program negara. Kami hanya ingin mengontrol sesuai tupoksi kami supaya program BPNT berjalan sesuai aturan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang kurang mampu,” imbuh Abdurrahman.

Baca Juga :  Bansos PKH Se-Madura Capai Rp 302 Miliar

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setyawan mengatakan, menindaklanjuti sidak komisi D, pihaknya akan melaksanakan program BPNT dengan maksimal. Terkait verval data penerima BPNT, pihaknya bakal berkoordinasi dengan petugas di lapangan. ”Sebelumnya sudah ada hearing. Kami berharap, pelaksanaan BPNT tepat sasaran dan lancar,” ucapnya.

Apakah kartu BPNT dipegang penerima manfaat atau pendamping? Mantan camat Kwanyar itu mengklaim, kartu BPNT ada di pihak penerima. Namun, pendamping ikut mendampingi saat penerima mencairkan atau mengambil bantuan. ”Tahapan sekarang, yang saya tahu, proses distribusi kartu BPNT sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM dan penerima PKH 33.333 KPM. Setiap bulan KPM menerima bantuan Rp 110 ribu yang dicairkan berbentuk sembako seperti beras dan telur. 

BANGKALAN – Persoalan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan terus dikawal oleh komisi D DPRD. Para wakil rakyat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan untuk mengetahui perkembangan upaya penyelesaian masalah. Terutama verifikasi dan validasi (verval) data penerima BPNT.

Komisi D tidak sepenuhnya percaya data penerima BPTN valid. Karena itu, dewan akan membentuk tim verval sendiri. Kemudian, akan disandingkan data penerima BPNT hasil verval komisi D dengan data dari pemerintah. Dalam sidak kemarin (28/6), komisi D sebenarnya mengincar sesuatu yang dinilai sangat merugikan penerima manfaat BPNT. Namun, yang diincar untuk dijadikan bukti itu tidak ditemukan.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tohir mengatakan, ada beberapa hal yang ditengarai bermasalah dari program BPNT. Karena itu, pihaknya melakukan sidak ke dinsos. Sayangnya, pihaknya tidak menemukan bukti masalah yang ditarget.


Selanjutnya, komisi D berencana melakukan verval sendiri untuk mencocokkan data penerima BPNT, baik yang PKH maupun non-PKH. ”Kami meyakini, masih ada data penerima yang dobel. Makanya, harus ada perbaikan terus pendataan kemiskinan atau penerima BPNT,” kata Abdurrahman Tohir.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, ditengarai, tidak semua penerima PKH memegang kartu BPNT. Karena itu, pihaknya akan melakukan kroscek ke lapangan. ”Misalnya, satu desa ada 400–500 penerima manfaat. Apakah semua penerima manfaat memegang kartu itu,” tanya Abdurrahman.

Baca Juga :  Nasib Wisata Bahari Kamal Belum Jelas

Dia menilai, Pemkab Bangkalan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. ”Saya merasa malu karena Bangkalan termasuk daerah tertinggal kedua di Madura setelah Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Pihaknya tidak yakin, penerima PKH masuk katagori miskin. Abdurrahman berpendapat, pendataan penerima PKH kurang valid. Namun, pihaknya belum menemukan bukti-bukti yang diharapkan untuk menunjukkan ketidakvalidan itu. ”Di dinsos ada anggaran untuk verval data. Anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Ini anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Hasil hearing bersama pihak terkait, komisi D akan berkirim surat kepada bupati supaya data penerima manfaat BPNT valid. Sebab, data yang dipakai saat ini dari Kemensos 2015. Dengan demikian, data 2016 hingga 2019 ini belum terverifikasi.

”Penyaluran BPNT dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan. Kalau data penerima sudah diperbaiki, realisasi BPNT boleh dijalankan,” katanya. ”Kami tidak mau menghambat program negara. Kami hanya ingin mengontrol sesuai tupoksi kami supaya program BPNT berjalan sesuai aturan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang kurang mampu,” imbuh Abdurrahman.

Baca Juga :  Realisasi Penyaluran BPNT di Madura Berliku

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setyawan mengatakan, menindaklanjuti sidak komisi D, pihaknya akan melaksanakan program BPNT dengan maksimal. Terkait verval data penerima BPNT, pihaknya bakal berkoordinasi dengan petugas di lapangan. ”Sebelumnya sudah ada hearing. Kami berharap, pelaksanaan BPNT tepat sasaran dan lancar,” ucapnya.

Apakah kartu BPNT dipegang penerima manfaat atau pendamping? Mantan camat Kwanyar itu mengklaim, kartu BPNT ada di pihak penerima. Namun, pendamping ikut mendampingi saat penerima mencairkan atau mengambil bantuan. ”Tahapan sekarang, yang saya tahu, proses distribusi kartu BPNT sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 KPM dan penerima PKH 33.333 KPM. Setiap bulan KPM menerima bantuan Rp 110 ribu yang dicairkan berbentuk sembako seperti beras dan telur. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/