alexametrics
20.5 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Jalur Tikus Jadi Pilihan Utama, 2.228 TKI Ilegal Dideportasi

BANGKALAN – Jalur tikus masih menjadi pilihan utama warga Bangkalan yang ingin bekerja ke luar negeri. Sementara yang menempuh jalur resmi sangat sedikit. Selama enam tahun terakhir, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) legal hanya 356 orang.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan TKI yang bekerja melalui jalur resmi lebih sedikit dibandingkan jumlah pekerja yang dideportasi. Pada 2017 saja, TKI yang dideportasi mencapai 200 orang. Sementara pekerja yang menempuh jalur resmi hanya 81 TKI.

Jika dihitung, selama enam tahun jumlah TKI dideportasi mencapai 2.228 orang, sedangkan TKI legal hanya 356 orang. Angka tersebut membuktikan banyaknya TKI ilegal asal Kota Salak dibandingkan pekerja yang menggunakan jalur resmi (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Disperinaker Bangkalan Amina Rachmawati menyampaikan, perlu sinergi semua elemen untuk bisa memberantas TKI ilegal, sperti tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Sinergi ditujukan agar bisa ikut menekan angka pekerja luar negeri melalui tekong.

Baca Juga :  Tes Cepat Dua Dokter Positif

Sebab, tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para TKI ilegal. Jika mengalami musibah, tidak banyak bantuan yang bisa diberikan pemerintah bagi para pengais rezeki luar negeri ini. Seperti beberapa waktu lalu, tragedi kebakaran yang menimpa TKI asal Bangkalan di Malaysia. Jenazahnya tidak bisa dipulangkan.

”Karena tidak mengantongi izin resmi. Jadi tidak bisa dilakukan proses pemulangan jenazah. Banyak kerugian lain ketika menjadi TKI ilegal,” terangnya Senin (28/5).

Diterangkan, tingginya angka TKI dideportasi menunjukkan masih banyak pekerja asal Bangkalan yang ilegal. Dengan demikian, ketika diamankan petugas, para pahlawan devisa itu dipulangkan paksa.

Dia mengaku, untuk menekan TKI ilegal, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi setiap tahunnya. Namun, seperti diketahui, animo masyarakat menjadi TKI banyak mengabaikan proses kelengkapan administrasi.

Baca Juga :  TKI Korban Ledakan LPG Pulang, Keluarga Senang

”Kami harap tidak ada yang dideportasi lagi. Maka dari itu, jadilah TKI yang baik dengan menempuh jalur resmi,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur meminta pemerintah memperhatikan tingginya angka TKI dideportasi. Untuk menekannya tidak bisa sebatas dengan sosialisasi. Tapi juga dengan penyertaan dukungan di dalam daerah berupa ketersediaan lapangan pekerjaan bagi eks TKI.

”Semua unsur yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan perlu ikut terlibat aktif. Biar masyarakat tidak repot-repot bekerja ke luar negeri,” ucapnya.

Banyaknya TKI yang dideportasi, menurutnya bisa menjadi pelajaran. ”Diminta untuk mendaftar dan menjadi TKI resmi itu juga demi kebaikan pekerja,” tandasnya.

 

BANGKALAN – Jalur tikus masih menjadi pilihan utama warga Bangkalan yang ingin bekerja ke luar negeri. Sementara yang menempuh jalur resmi sangat sedikit. Selama enam tahun terakhir, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) legal hanya 356 orang.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan TKI yang bekerja melalui jalur resmi lebih sedikit dibandingkan jumlah pekerja yang dideportasi. Pada 2017 saja, TKI yang dideportasi mencapai 200 orang. Sementara pekerja yang menempuh jalur resmi hanya 81 TKI.

Jika dihitung, selama enam tahun jumlah TKI dideportasi mencapai 2.228 orang, sedangkan TKI legal hanya 356 orang. Angka tersebut membuktikan banyaknya TKI ilegal asal Kota Salak dibandingkan pekerja yang menggunakan jalur resmi (selengkapnya lihat grafis).


Kepala Disperinaker Bangkalan Amina Rachmawati menyampaikan, perlu sinergi semua elemen untuk bisa memberantas TKI ilegal, sperti tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Sinergi ditujukan agar bisa ikut menekan angka pekerja luar negeri melalui tekong.

Baca Juga :  Setahun, Malaysia Deportasi 35 PMIB asal Pamekasan

Sebab, tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para TKI ilegal. Jika mengalami musibah, tidak banyak bantuan yang bisa diberikan pemerintah bagi para pengais rezeki luar negeri ini. Seperti beberapa waktu lalu, tragedi kebakaran yang menimpa TKI asal Bangkalan di Malaysia. Jenazahnya tidak bisa dipulangkan.

”Karena tidak mengantongi izin resmi. Jadi tidak bisa dilakukan proses pemulangan jenazah. Banyak kerugian lain ketika menjadi TKI ilegal,” terangnya Senin (28/5).

Diterangkan, tingginya angka TKI dideportasi menunjukkan masih banyak pekerja asal Bangkalan yang ilegal. Dengan demikian, ketika diamankan petugas, para pahlawan devisa itu dipulangkan paksa.

Dia mengaku, untuk menekan TKI ilegal, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi setiap tahunnya. Namun, seperti diketahui, animo masyarakat menjadi TKI banyak mengabaikan proses kelengkapan administrasi.

Baca Juga :  Rp 4 Miliar untuk Mobil Desa

”Kami harap tidak ada yang dideportasi lagi. Maka dari itu, jadilah TKI yang baik dengan menempuh jalur resmi,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur meminta pemerintah memperhatikan tingginya angka TKI dideportasi. Untuk menekannya tidak bisa sebatas dengan sosialisasi. Tapi juga dengan penyertaan dukungan di dalam daerah berupa ketersediaan lapangan pekerjaan bagi eks TKI.

”Semua unsur yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan perlu ikut terlibat aktif. Biar masyarakat tidak repot-repot bekerja ke luar negeri,” ucapnya.

Banyaknya TKI yang dideportasi, menurutnya bisa menjadi pelajaran. ”Diminta untuk mendaftar dan menjadi TKI resmi itu juga demi kebaikan pekerja,” tandasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Pamekasan Akhiri Puasa Tiga Tahun

Dishub Siap Sambut Mudik Lebaran

Artikel Terbaru

/