BANGKALAN – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pulhukam) Mahfud MD mendapat banyak pertanyaan ulama kemarin (27/6). Para kiai juga menyoal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP).
Kiai yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Se-Madura (BASSRA) itu meminta Mahfud MD menolak RUU HIP. Ulama melayangkan pertayaan setelah Menko Pulhukam menyampaikan sambutan.
”Kami semua sepakat, meminta kepada Menko Polhukam untuk membatalkan RUU HIP,” kata Sekretaris BASSRA KH Nuruddin A. Rahman.
Ulama menilai, RUU HIP cukup menyita banyak perhatian. Dengan demikian, momen yang tepat untuk membatalkan yakni sebelum memulai pembahasan. ”Ini momen yang tepat untuk membatalkan RUU HIP. Jangan sampai dibahas,” desaknya.
Menurut KH Nuruddin, ajang silaturahmi tersebut merupakan agenda yang sangat penting bagi seluruh ulama Madura yang kebetulan hadir. Salah satu yang istimewa adalah semua perwakilan ulama dari masing-masing kabupaten datang dan bisa hadir dalam agenda tersebut.
Menanggapi itu, Mahfud MD menegaskan, RUU HIP belum dibahas. Itu hanya pengajuan pembahasan oleh DPR RI yang nantinya membutuhkan banyak proses sebelum memasuki pembahasan.
”Tidak bisa saya langsung membatalkan secara sepihak karena ada mekanismenya,” ujar mantan ketua Makamah Konstitusi (MK) itu.
Jika memang nanti sudah diajukan, pemerintah berhak menyetujui atau menolak pembahasan tersebut. Jika pun disepakati untuk dibahas mengenai poin dalam RUU HIP yang dinilai akan mengubah ideologi Pancasila, pemerintah juga akan meminta menggantinya.
”Seumpamanya, kami tolak, maka RUU itu dikembalikan ke pihak yang mengajukan untuk ditinjau ulang dan mendengarkan pendapat masyarakat dan ulama secara umum,” jelasnya.
Acara silaturahmi itu berlangsung di Pendapa Agung Bangkalan. Perwakilan ulama se-Madura, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V Brawijaya hadir. Kedatangan rombongan disambut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bangkalan dan ulama.
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, Menko Polhukam dan gubernur Jawa Timur serta pejabat lainnya adalah tamu istimewa. Apalagi, acara silaturahmi dihadiri ulama se-Madura.
”Saya sangat bahagia dan berharap silaturahmi ini terus berjalan dengan baik,” ucap bupati yang akrab disapa Ra Latif itu.
Sehari sebelumnya, Jumat malam (26/6), Mahfud MD juga memberikan arahan di Pendapa Ronggosukowati. Di Pamekasan, Menko Polhukam berbicara pandemi Covid-19.
Mahfud MD berharap masyarakat mulai beradaptasi dengan new normal. Hidup new normal dimaksud adalah biasa memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya sebagai pola hidup normal yang baru.
”Yang normal dulu itu. Kalau saya ketemu pak bupati, berpelukan, salaman lama, dan ngobrol tanpa masker. Itu normal lama. Karena Covid-19, ada normal baru. Anda harus merasa normal dengan memakai masker, menjaga jarak, ini yang normal baru,” paparnya.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan bahwa pemkab sudah siap menerapkan pola hidup normal baru tersebut. Salah satunya, new normal di pesantren sudah berjalan. ”Sekarang kita menghadapi normal baru dan kita perlu membiasakannya,” terang mantan anggota DPRD Jatim itu. (ky)
