alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Buka Pagu Zonasi Lebih 50 Persen

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pengelola sekolah menengah atas (SMA) negeri diminta melakukan evaluasi terkait minat masyarakat untuk mendaftar. Sebab, jumlah pendaftar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini banyak yang tidak mencapai pagu.

PPDB SMA melalui jalur zonasi dibuka Kamis (27/5) hingga Sabtu (29/5). Peluang pendaftar jalur yang mengandalkan jarak rumah ke sekolah tersebut harusnya 50 persen dari pagu tiap sekolah. Namun, dari 10 SMA negeri di Kota Salak, semua membuka kuota lebih 50 persen.

Keran jalur zonasi dibuka lebar karena pagu dua jalur pendaftaran sebelumnya tidak terpenuhi. Peluang pertama dibuka melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Kemudian, dibuka jalur prestasi akademik. Jumlah pendaftar dua jalur itu belum memenuhi pagu sekolah.

Kasi SMA dan PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan Moh. Fauzi menyampaikan, tahap zonasi untuk jenjang SMA menjadi jalur penerimaan terakhir. Jika masih ada SMA yang pendaftarnya di bawah pagu, maka tidak perlu memperpanjang PPDB.

Pihaknya membenarkan pagu PPDB melalui zonasi 50 persen. Namun karena pagu di dua jalur sebelumnya tidak ada yang terpenuhi, maka ditambahkan di jalur zonasi. Dengan demikian, peneriman siswa baru di tahap terakhir melebihi pagu yang seharusnya.

Ada beberapa alasan mengapa banyak lembaga minim pendaftar. Di antaranya, bertambahnya lembaga SMA, SMK, dan MA swasta. Sementara jumlah siswa yang lulus dari jenjang SMP relatif stagnan. ”Rasionya tidak seimbang. Lebih banyak yang mau ditampung daripada yang akan ditampung,” ungkapnya.

Baca Juga :  Cara SDN Kowel 3 Tanamkan Nilai-nilai Alquran pada Siswa

Beberapa upaya perlu dilakukan oleh semua SMA negeri agar pendaftar banyak. Yaitu, peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan agar mendapat kepercayaan dari siswa dan orang tua. ”Kalau mutunya bagus, akan dipilih masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kokop Ropingi mengatakan, pagu PPDB di lembaganya hanya 90. Namun, pada tahap pertama dan kedua tanpa pendaftar. Sehingga, pada jalur zonasi, pagu di lembaganya tetap 90. Menurutnya, pada hari pertama jalur zonasi dibuka, hanya 12 siswa yang mendaftar.

Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa minim pendaftar. Di antaranya, kebanyakan lulusan SMP di Kecamatan Kokop banyak melanjutkan ke lembaga swasta di pondok pesantren. Selain itu, banyak orang tua yang belum sadar arti penting pendidikan. ”Yang sedang kami usahakan saat ini menampung siswa yang tidak mondok,” katanya.

Ropingi mengaku sudah mendatangi beberapa SMP. Tujuannya, agar kepala SMP mengarahkan siswanya untuk melanjutkan di SMAN 1 Kokop. Selain itu, mendorong lembaga memfasilitasi agar siswa melanjutkan pendidikan SMA. ”Ternyata banyak yang belum meng-upload nilai rapornya,” tambahnya.

Kepala SMAN 1 Bangkalan Siti Maria Ulfa membenarkan pagu PPDB jalur zonasi di lembaganya lebih 50 persen. Itu karena pagu di tahap pertama tidak terpenuhi. ”Afirmasi (anak tidak mampu) yang tidak ada pendaftarnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dua PMI Terpapar Varian Baru

Menurut Maria, pada PPDB tahap pertama, pagu yang tersedia 95. Namun, jumlah pendaftar hanya 71 siswa baru, kurang 24. Sementara pada tahap kedua, pagu yang tersedia 92 siswa baru. Semua kursi terisi.

Selama ini pihaknya tidak pernah door to door ke sekolah untuk bisa mendapatkan siswa. Maria yakin, siswa dan wali murid yang percaya ke lembaganya akan mendaftar ke sekolah yang dipimpinnya itu. ”Kami sudah punya pangsa pasar sendiri,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Mustahal Rasyid menyampaikan, ada dua lembaga yang menaungi pendidikan SLTA. Yakni, Disdik Jawa Timur untuk SMA dan SMK serta Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan untuk MA. Menurut dia, disdik dan Kemenag perlu berupaya menekan menjamurnya pendirian lembaga baru. ”Jangan mudah memberikan izin,” pintanya.

Mantan politikus PKB itu menyampaikan, lembaga yang berstatus negeri mestinya tidak kesulitan mendapatkan siswa baru. Namun, kondisi yang terjadi, lembaga negeri kian ditinggalkan dan masyarakat memilih swasta meski masih ada beban biaya pendidikan dibandingkan negeri yang gratis.

”Kami ingin ada evaluasi dan solusi masalah ini. Salah satunya mengenai mutu dan penanaman karakter. Kami menilai, saat ini orang tua lebih cenderung menitipkan anak-anaknya ke pesantren,” katanya. (jup)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pengelola sekolah menengah atas (SMA) negeri diminta melakukan evaluasi terkait minat masyarakat untuk mendaftar. Sebab, jumlah pendaftar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini banyak yang tidak mencapai pagu.

PPDB SMA melalui jalur zonasi dibuka Kamis (27/5) hingga Sabtu (29/5). Peluang pendaftar jalur yang mengandalkan jarak rumah ke sekolah tersebut harusnya 50 persen dari pagu tiap sekolah. Namun, dari 10 SMA negeri di Kota Salak, semua membuka kuota lebih 50 persen.

Keran jalur zonasi dibuka lebar karena pagu dua jalur pendaftaran sebelumnya tidak terpenuhi. Peluang pertama dibuka melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Kemudian, dibuka jalur prestasi akademik. Jumlah pendaftar dua jalur itu belum memenuhi pagu sekolah.

Kasi SMA dan PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan Moh. Fauzi menyampaikan, tahap zonasi untuk jenjang SMA menjadi jalur penerimaan terakhir. Jika masih ada SMA yang pendaftarnya di bawah pagu, maka tidak perlu memperpanjang PPDB.

Pihaknya membenarkan pagu PPDB melalui zonasi 50 persen. Namun karena pagu di dua jalur sebelumnya tidak ada yang terpenuhi, maka ditambahkan di jalur zonasi. Dengan demikian, peneriman siswa baru di tahap terakhir melebihi pagu yang seharusnya.

Ada beberapa alasan mengapa banyak lembaga minim pendaftar. Di antaranya, bertambahnya lembaga SMA, SMK, dan MA swasta. Sementara jumlah siswa yang lulus dari jenjang SMP relatif stagnan. ”Rasionya tidak seimbang. Lebih banyak yang mau ditampung daripada yang akan ditampung,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sepuluh Hari Tilang 1.966 Pengendara

Beberapa upaya perlu dilakukan oleh semua SMA negeri agar pendaftar banyak. Yaitu, peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan agar mendapat kepercayaan dari siswa dan orang tua. ”Kalau mutunya bagus, akan dipilih masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kokop Ropingi mengatakan, pagu PPDB di lembaganya hanya 90. Namun, pada tahap pertama dan kedua tanpa pendaftar. Sehingga, pada jalur zonasi, pagu di lembaganya tetap 90. Menurutnya, pada hari pertama jalur zonasi dibuka, hanya 12 siswa yang mendaftar.

Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa minim pendaftar. Di antaranya, kebanyakan lulusan SMP di Kecamatan Kokop banyak melanjutkan ke lembaga swasta di pondok pesantren. Selain itu, banyak orang tua yang belum sadar arti penting pendidikan. ”Yang sedang kami usahakan saat ini menampung siswa yang tidak mondok,” katanya.

Ropingi mengaku sudah mendatangi beberapa SMP. Tujuannya, agar kepala SMP mengarahkan siswanya untuk melanjutkan di SMAN 1 Kokop. Selain itu, mendorong lembaga memfasilitasi agar siswa melanjutkan pendidikan SMA. ”Ternyata banyak yang belum meng-upload nilai rapornya,” tambahnya.

Kepala SMAN 1 Bangkalan Siti Maria Ulfa membenarkan pagu PPDB jalur zonasi di lembaganya lebih 50 persen. Itu karena pagu di tahap pertama tidak terpenuhi. ”Afirmasi (anak tidak mampu) yang tidak ada pendaftarnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Mau Koleksi Batik Genthongan Karya Perajin Bangkalan, Segini Harganya

Menurut Maria, pada PPDB tahap pertama, pagu yang tersedia 95. Namun, jumlah pendaftar hanya 71 siswa baru, kurang 24. Sementara pada tahap kedua, pagu yang tersedia 92 siswa baru. Semua kursi terisi.

Selama ini pihaknya tidak pernah door to door ke sekolah untuk bisa mendapatkan siswa. Maria yakin, siswa dan wali murid yang percaya ke lembaganya akan mendaftar ke sekolah yang dipimpinnya itu. ”Kami sudah punya pangsa pasar sendiri,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Mustahal Rasyid menyampaikan, ada dua lembaga yang menaungi pendidikan SLTA. Yakni, Disdik Jawa Timur untuk SMA dan SMK serta Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan untuk MA. Menurut dia, disdik dan Kemenag perlu berupaya menekan menjamurnya pendirian lembaga baru. ”Jangan mudah memberikan izin,” pintanya.

Mantan politikus PKB itu menyampaikan, lembaga yang berstatus negeri mestinya tidak kesulitan mendapatkan siswa baru. Namun, kondisi yang terjadi, lembaga negeri kian ditinggalkan dan masyarakat memilih swasta meski masih ada beban biaya pendidikan dibandingkan negeri yang gratis.

”Kami ingin ada evaluasi dan solusi masalah ini. Salah satunya mengenai mutu dan penanaman karakter. Kami menilai, saat ini orang tua lebih cenderung menitipkan anak-anaknya ke pesantren,” katanya. (jup)

Artikel Terkait

Komitmen Tekan AKI-AKB

Menjaga Kesehatan Tulang

Pasar Tumpah Picu Kemacetan

Most Read

Artikel Terbaru

/