alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Kaji Regulasi Penerapan Baju Khas Daerah

BANGKALAN – Rencana penggunaan seragam khas daerah di dunia pendidikan belum bisa diterapkan tahun ini. Sebab, masih menunggu diterbitkannya peraturan bupati (perbup) tentang penggunaan baju khas daerah bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Kota Salak.

Kabid Pembinaan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Moh. Bakrun menyampaikan, rancangan perbup penggunaan baju khas daerah masih dikaji di pemerintah kabupaten (pemkab). ”Kami juga masih menunggu perbup,” ujarnya Senin (26/11).

Jika perbup tersebut segera rampung, diperkirakan tahun 2019 bisa diterapkan. ”Tapi nanti kami tunggu perbupnya dulu. Ketentuannya seperti apa, nanti akan diatur di dalamnya,” jelasnya.

Bakrun menjelaskan, sementara penggunaan pakaian khas masih diberlakukan pada setiap peringatan Hari Jadi Bangkalan. Termasuk pada 24 Oktober lalu. Perbup yang sedang digodok tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penggunaan Baju Adat dan Baju Khas Madura.

Baca Juga :  Bansos 4.256 KPM PKH Bangkalan Tertahan

Tujuannya, mengenalkan kebudayaan daerah di dunia pendidikan. Selain sebagai bentuk pelestarian, penerapannya juga sebagai bentuk dorongan bagi program penguatan pendidikan karakter (PPK). ”Kita tunggu perbupnya nanti,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, penggunaan baju khas daerah di dunia pendidikan memang baik untuk diterapkan. Dia meminta jika perbup sudah rampung, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara merata.

”Jadi perlu ada waktu untuk sosialisasi sebelum diterapkan. Jelas wali murid maupun siswa masih butuh penyesuaian,” sarannya. 

BANGKALAN – Rencana penggunaan seragam khas daerah di dunia pendidikan belum bisa diterapkan tahun ini. Sebab, masih menunggu diterbitkannya peraturan bupati (perbup) tentang penggunaan baju khas daerah bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Kota Salak.

Kabid Pembinaan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Moh. Bakrun menyampaikan, rancangan perbup penggunaan baju khas daerah masih dikaji di pemerintah kabupaten (pemkab). ”Kami juga masih menunggu perbup,” ujarnya Senin (26/11).

Jika perbup tersebut segera rampung, diperkirakan tahun 2019 bisa diterapkan. ”Tapi nanti kami tunggu perbupnya dulu. Ketentuannya seperti apa, nanti akan diatur di dalamnya,” jelasnya.


Bakrun menjelaskan, sementara penggunaan pakaian khas masih diberlakukan pada setiap peringatan Hari Jadi Bangkalan. Termasuk pada 24 Oktober lalu. Perbup yang sedang digodok tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penggunaan Baju Adat dan Baju Khas Madura.

Baca Juga :  Kemacetan Terparah Tetap Tanah Merah

Tujuannya, mengenalkan kebudayaan daerah di dunia pendidikan. Selain sebagai bentuk pelestarian, penerapannya juga sebagai bentuk dorongan bagi program penguatan pendidikan karakter (PPK). ”Kita tunggu perbupnya nanti,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, penggunaan baju khas daerah di dunia pendidikan memang baik untuk diterapkan. Dia meminta jika perbup sudah rampung, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara merata.

”Jadi perlu ada waktu untuk sosialisasi sebelum diterapkan. Jelas wali murid maupun siswa masih butuh penyesuaian,” sarannya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/