alexametrics
27.1 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Dinkes-BPJS Kesehatan Saling Menyalahkan

BANGKALAN – Komisi D DPRD memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinas kesehatan (dinkes), dan RSUD Syamrabu Bangkalan, Kamis (25/10). Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti sistem rujukan berjenjang. Sebab, kebijakan tersebut dinilai banyak merugikan peserta atau pasien.

Dalam pertemuan tersebut ternyata tidak hanya membahas kebijakan rujukan berjenjang. Tetapi, ada beberapa persoalan yang berkenaan dengan bidang kesehatan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, belakangan ini banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan rujukan berjenjang. Sebab, adanya kebijakan tersebut membuat kemerdekaan pasien dirampas. Bagaimana tidak, pasien tidak bisa berobat seperti yang diinginkan. Tetapi, sudah ditentukan berdasarkan kategori BPJSnya.

”Pasien tidak bisa memilih rumah sakit sesuai yang diharapkan. Ini tentu sangat merugikan pasien,” katanya.

Dia mengaku, rujukan berjenjang harus dievaluasi. Dampaknya, kunjungan ke RSUD turun drastis. ”PAD dari rumah sakit kita pasti menurun karena kunjungan pasien pasti sepi,” ujarnya.

Nur Hasan menilai, pihak BPJS kesehatan terkesan tidak bisa memberikan solusi. Sebab, beberapa hari lalu ada salah satu keluarga yang mengadu tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan. Alasannya, anak yang baru lahir itu tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Baca Juga :  Bupati Belum Putuskan Status Direktur RSUD

”Misalnya, untuk Konang, peserta BPJS itu menggunakan fasilitas kesehatan (faskes) rumah sakit dari Kabupaten Sampang. Itu alasannya soal jarak,” terangnya.

Keputusan mapping yang disebutkan oleh BPJS itu malah mendapat bantahan dari dinkes. Dinkes beralasan tidak ada keputusan apa-apa. ”Kata dinkes, pada 5 September itu hanya diskusi saja,” sebutnya.

Terus terang, kata Nur Hasan, pihaknya prihatin melihat peristiwa tersebut. Itu menunjukkan bahwa antara BPJS Kesehatan dan dinkes tidak kompak mengurus bidang kesehatan. Bahkan, saling menyalahkan. ”Yang rugi masyarakat nantinya,” sambungnya.

Antara BPJS Kesehatan dan dinkes saling menyalahkan. Bahkan, sempat terjadi ketegangan. Pemicunya, perihal pemetaan lokasi peserta BPJS. Versi BPJS Kesehatan bahwa 5 September lalu sudah diputuskan pemetaan atau mapping. Namun, oleh dinkes dibantah.

Penjabat Kepala BPJS Kesehatan Bangkalan Gandung Sujatmiko menyatakan, rujukan berjenjang diterapkan di seluruh Indonesia. Prinsipnya, untuk memudahkan semua pihak. Jika yang bersifat darurat, tidak perlu melalui pelayanan tingkat 1 atau 2. Tapi, langsung ke tingkat berikutnya.

”Tidak saklek. Untuk yang darurat, boleh tidak sesuai autran. Hanya, lagi-lagi dalam kondisi tertentu,” terangnya.

Adapun berkenaan dengan anak yang baru lahir tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, itu karena aturannya demikian. Semestinya, ketika ada tanda-tanda hamil, langsung didaftarkan agar mendapatkan penjaminan. ”Bukan kami sengaja. Tapi, kami juga dibatasi dengan aturan,” ujarnya.

Baca Juga :  Soal dan Waktu Pengerjaan Bertambah

Gandung mengaku, untuk mapping lokasi yang dianggap bukan keputusan, pihaknya siap melakukan remapping kembali. Padahal, dalam pertemuan pada 5 September lalu itu sudah ada berita acara.

”Kami tidak tertutup. Pasti kami lakukan upaya perbaikan sehingga semua pihak bisa terakomodasi,” janjinya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo menyatakan jika BPJS Kesehatan kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi. Bahkan, di lapangan sering kali pihaknya dibenturkan dengan masyarakat.

Selain itu, pihaknya kaget hasil keputusan mapping bahwa masyarakat Konang berobat harus ke Sampang. ”Apa susahnya BPJS optimal dalam memberikan sosialisasi,” sindirnya.

Direktur RSUD Syamrabu nonaktif drg Yusro mengaku awalnya sangat gaduh. Sebab, semua pasien harus melalui rumah sakit tipe D. Hal ini akibat rujukan berjenjang. Misalnya, orang Kamal tidak bisa ke rumah sakit Bangkalan. Tapi, ke Surabaya. Termasuk, yang Konang harus ke Sampang.

”Pasien diarahkan ke yang terdekat. Tentu saja, sangat berdampak ke rumah sakit daerah. Kunjungan bisa berkurang,” paparnya. 

BANGKALAN – Komisi D DPRD memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinas kesehatan (dinkes), dan RSUD Syamrabu Bangkalan, Kamis (25/10). Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti sistem rujukan berjenjang. Sebab, kebijakan tersebut dinilai banyak merugikan peserta atau pasien.

Dalam pertemuan tersebut ternyata tidak hanya membahas kebijakan rujukan berjenjang. Tetapi, ada beberapa persoalan yang berkenaan dengan bidang kesehatan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, belakangan ini banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan rujukan berjenjang. Sebab, adanya kebijakan tersebut membuat kemerdekaan pasien dirampas. Bagaimana tidak, pasien tidak bisa berobat seperti yang diinginkan. Tetapi, sudah ditentukan berdasarkan kategori BPJSnya.


”Pasien tidak bisa memilih rumah sakit sesuai yang diharapkan. Ini tentu sangat merugikan pasien,” katanya.

Dia mengaku, rujukan berjenjang harus dievaluasi. Dampaknya, kunjungan ke RSUD turun drastis. ”PAD dari rumah sakit kita pasti menurun karena kunjungan pasien pasti sepi,” ujarnya.

Nur Hasan menilai, pihak BPJS kesehatan terkesan tidak bisa memberikan solusi. Sebab, beberapa hari lalu ada salah satu keluarga yang mengadu tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan. Alasannya, anak yang baru lahir itu tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Baca Juga :  Perjuangan Satgas Covid-19 Tekan Laju Persebaran Covid-19 di Bangkalan

”Misalnya, untuk Konang, peserta BPJS itu menggunakan fasilitas kesehatan (faskes) rumah sakit dari Kabupaten Sampang. Itu alasannya soal jarak,” terangnya.

Keputusan mapping yang disebutkan oleh BPJS itu malah mendapat bantahan dari dinkes. Dinkes beralasan tidak ada keputusan apa-apa. ”Kata dinkes, pada 5 September itu hanya diskusi saja,” sebutnya.

Terus terang, kata Nur Hasan, pihaknya prihatin melihat peristiwa tersebut. Itu menunjukkan bahwa antara BPJS Kesehatan dan dinkes tidak kompak mengurus bidang kesehatan. Bahkan, saling menyalahkan. ”Yang rugi masyarakat nantinya,” sambungnya.

Antara BPJS Kesehatan dan dinkes saling menyalahkan. Bahkan, sempat terjadi ketegangan. Pemicunya, perihal pemetaan lokasi peserta BPJS. Versi BPJS Kesehatan bahwa 5 September lalu sudah diputuskan pemetaan atau mapping. Namun, oleh dinkes dibantah.

Penjabat Kepala BPJS Kesehatan Bangkalan Gandung Sujatmiko menyatakan, rujukan berjenjang diterapkan di seluruh Indonesia. Prinsipnya, untuk memudahkan semua pihak. Jika yang bersifat darurat, tidak perlu melalui pelayanan tingkat 1 atau 2. Tapi, langsung ke tingkat berikutnya.

”Tidak saklek. Untuk yang darurat, boleh tidak sesuai autran. Hanya, lagi-lagi dalam kondisi tertentu,” terangnya.

Adapun berkenaan dengan anak yang baru lahir tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, itu karena aturannya demikian. Semestinya, ketika ada tanda-tanda hamil, langsung didaftarkan agar mendapatkan penjaminan. ”Bukan kami sengaja. Tapi, kami juga dibatasi dengan aturan,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU Tetapkan 1.457 Warga Bangkalan Masuk DPTb Daerah Lain

Gandung mengaku, untuk mapping lokasi yang dianggap bukan keputusan, pihaknya siap melakukan remapping kembali. Padahal, dalam pertemuan pada 5 September lalu itu sudah ada berita acara.

”Kami tidak tertutup. Pasti kami lakukan upaya perbaikan sehingga semua pihak bisa terakomodasi,” janjinya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo menyatakan jika BPJS Kesehatan kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi. Bahkan, di lapangan sering kali pihaknya dibenturkan dengan masyarakat.

Selain itu, pihaknya kaget hasil keputusan mapping bahwa masyarakat Konang berobat harus ke Sampang. ”Apa susahnya BPJS optimal dalam memberikan sosialisasi,” sindirnya.

Direktur RSUD Syamrabu nonaktif drg Yusro mengaku awalnya sangat gaduh. Sebab, semua pasien harus melalui rumah sakit tipe D. Hal ini akibat rujukan berjenjang. Misalnya, orang Kamal tidak bisa ke rumah sakit Bangkalan. Tapi, ke Surabaya. Termasuk, yang Konang harus ke Sampang.

”Pasien diarahkan ke yang terdekat. Tentu saja, sangat berdampak ke rumah sakit daerah. Kunjungan bisa berkurang,” paparnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/