alexametrics
26.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

PLN Targetkan 2019 Madura Terang

BANGKALAN – Pada Hari Listrik Nasional (HLN) Ke-72 tidak semua warga dapat menikmati layanan PT PLN (Persero). Puluhan dusun di Bangkalan belum teraliri listrik.

Manager PT PLN (Persero) Rayon Bangkalan Umar Arif  mengklaim, tahun ini semua desa di Kota Salak sudah teraliri listrik. Diakui, ada puluhan dusun di Kecamatan Klampis, Geger, dan Sepulu, belum teraliri listrik.

Selain itu, dusun di Kecamatan Tanjungbumi. Wilayah ini menjadi tanggung jawab PLN Rayon Ketapang, Sampang. Sedangkan Kecamatan Kokop dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ranah PLN Rayon Bangkalan dan PLN Rayon Ketapang. ”Sekitar 40 dusun belum teraliri listrik,” ucapnya Kamis (26/10).

Dia tidak membeberkan data pasti dusun di desa apa saja yang belum tersentuh listrik. Namun, PLN menargetkan semua dusun di Kota Salak teraliri listrik.

Di sisi lain, masalah jaringan kerap menimbulkan masalah. Semisal, keberadaan kabel yang melilit hingga nyaris menyentuh tanah atau dekat pepohonan. Menurut Umar, kabel sebelum kWh meter merupakan tanggung jawab PLN. Jika setelah kWh meter merupakan tanggung jawab pelanggan.

Baca Juga :  Suramadu Nol Tarif, Pelabuhan Kamal Makin Sepi

Beberapa langkah dilakukan untuk perbaikan. Di antaranya, penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). 

”Salah satu penyebab listrik padam adalah layang-layang. Imbauan tidak bermain layang-layang dekat jaringan listrik untuk menghindari terkena sengatan listrik dan membuat listrik padam,” paparnya.

Sementara itu, Wabup Bangkalan Mondir A. Rofii tidak mengetahui terkait daerah yang belum teraliri listrik. Dia menyarankan tanya ke Kabag Administrasi Perekonomian Setkab Joko Supriyono. ”Langsung konfirmasi ke bagian perekonomian saja,” katanya.

Joko Supriyono juga mengatakan, pada 2016, masalah listrik menjadi tanggung jawab dinas pertambangan dan energi. Sejak ada penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) awal 2017, instansi tersebut dihapus. ”Kami tidak tahu sekarang masalah listrik ada instansi apa,” terangnya.

Mantan sekretaris DPRD Bangkalan itu menyarankan berkoordinasi ke dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Seorang pegawai dinas PUPR mengatakan, masalah listrik tidak ada di program instansinya. ”Bukan PU,” ucapnya.

BANGKALAN – Pada Hari Listrik Nasional (HLN) Ke-72 tidak semua warga dapat menikmati layanan PT PLN (Persero). Puluhan dusun di Bangkalan belum teraliri listrik.

Manager PT PLN (Persero) Rayon Bangkalan Umar Arif  mengklaim, tahun ini semua desa di Kota Salak sudah teraliri listrik. Diakui, ada puluhan dusun di Kecamatan Klampis, Geger, dan Sepulu, belum teraliri listrik.

Selain itu, dusun di Kecamatan Tanjungbumi. Wilayah ini menjadi tanggung jawab PLN Rayon Ketapang, Sampang. Sedangkan Kecamatan Kokop dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ranah PLN Rayon Bangkalan dan PLN Rayon Ketapang. ”Sekitar 40 dusun belum teraliri listrik,” ucapnya Kamis (26/10).


Dia tidak membeberkan data pasti dusun di desa apa saja yang belum tersentuh listrik. Namun, PLN menargetkan semua dusun di Kota Salak teraliri listrik.

Di sisi lain, masalah jaringan kerap menimbulkan masalah. Semisal, keberadaan kabel yang melilit hingga nyaris menyentuh tanah atau dekat pepohonan. Menurut Umar, kabel sebelum kWh meter merupakan tanggung jawab PLN. Jika setelah kWh meter merupakan tanggung jawab pelanggan.

Baca Juga :  Bawaslu Bangkalan Stop Penyelidikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu

Beberapa langkah dilakukan untuk perbaikan. Di antaranya, penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). 

”Salah satu penyebab listrik padam adalah layang-layang. Imbauan tidak bermain layang-layang dekat jaringan listrik untuk menghindari terkena sengatan listrik dan membuat listrik padam,” paparnya.

Sementara itu, Wabup Bangkalan Mondir A. Rofii tidak mengetahui terkait daerah yang belum teraliri listrik. Dia menyarankan tanya ke Kabag Administrasi Perekonomian Setkab Joko Supriyono. ”Langsung konfirmasi ke bagian perekonomian saja,” katanya.

Joko Supriyono juga mengatakan, pada 2016, masalah listrik menjadi tanggung jawab dinas pertambangan dan energi. Sejak ada penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) awal 2017, instansi tersebut dihapus. ”Kami tidak tahu sekarang masalah listrik ada instansi apa,” terangnya.

Mantan sekretaris DPRD Bangkalan itu menyarankan berkoordinasi ke dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Seorang pegawai dinas PUPR mengatakan, masalah listrik tidak ada di program instansinya. ”Bukan PU,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/